Langgam.id – Berbagai masukkan dan kritikan disampaikan warga Sumatra Barat (Sumbar) dalam diskusi bertemakan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Mendengar yang diselenggarakan di Kota Padang, Kamis (27/5/2021). Forum diskusi ini langsung didengar pemerintah pusat.
Pada kesempatan itu, pemerintah pusat diwakili langsung oleh Rumadi Ahmad yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM.
Hadir dalam diskusi warga Sumbar yang tergabung dalam berbagai organisasi. Tak terkecuali, perwakilan mahasiswa.
Berbagai macam masukkan disampaikan warga, termasuk apresiasi yang telah dilakukan pemerintah pusat di bawah Presiden Jokowi. Begitupun warga juga menanyakan langkah kongkrit selanjutnya yang akan diambil pemerintah pusat.
Salah satunya, soal proyek strategis nasional pembangunan jalan tol. Selain itu juga revitalisasi Danau Maninjau hingga keluhan salah seorang disabilitas yang gagal menjadi CPNS.
Menurut Rumadi, semua masukan dan keluhan warga Sumbar akan ditindaklanjuti. Namun ada beberapa hal yang mesti perlu penjelasan lebih detail.
“Ada hal-hal yang kami selesaikan secara cepat, seperti disabilitas CPNS bermasalah dengan BPK itu mungkin bisa kami tindak lanjuti cepat. Pengaduan lainnya yang ada dokumennya pasti akan tindaklanjuti juga,” katanya.
“Tapi juga ada hal-hal yang lebih besar kami butuh penjelasan lebih detail, seperti revitalisasi Danau Maninjau. Kami belum tahu detail, ini persoalan di mana, apakah masalah pada masyarakat, anggaran atau komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat. Ini yang kami dalami,” sambungnya.
Rumadi mengungkapkan melalui diskusi KSP Mendengar ini sangat perlu dilakukan. Sehingga aspirasi masyarakat dapat langsung didengar.
“Memang hal seperti ini kami lakukan dengan berbagai macam media, mulai media sosial tapi kami juga diperlukan melalui forum seperti ini yang bisa bertemu dengan kelompok masyarakat,” jelasnya.
Rumadi mengakui pihaknya yang telah tiga hari berada di Sumbar telah banyak mendapat informasi masukkan. Mulai terkait program pemerintah secara nasional hingga persoalan keluhan bansos dan keagamaan.
“Setidaknya, dengan ini, hubungan komunikasi pemerintah dengan masyarakat itu bisa tersampaikan lebih dekat, dari pada orang yang sampaikan melalui tulisan. Suasana kebatinan bisa sampai,” tuturnya. (Irwanda/ABW)
