LANGGAM.ID – Penolakan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra ruas Sicincin-Bukittinggi kian meluas dari masyarakat di sejumlah nagari yang dilalui trase yang diusulkan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Barat (Sumbar) mencatat sedikitnya empat nagari yang telah menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut, yakni Nagari Ladang Laweh, Nagari Batagak, Nagari Pandai Sikek dan Nagari Kubang Putiah.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam mengatakan masyarakat menolak karena trase tol diproyeksikan melintasi kawasan yang menjadi sumber penghidupan warga, seperti permukiman padat, lahan pertanian produktif, hingga pandam pekuburan.
“Faktanya, masyarakat baru mengetahui tanah dan lahan mereka masuk ke dalam trase tol beberapa bulan terakhir. Sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan informasi maupun sosialisasi mengenai rencana pembangunan tersebut,” kata Tommy, Rabu (22/7/2026).
Ia menilai hak masyarakat untuk memperoleh informasi sejak proses perencanaan seharusnya dipenuhi sebagai bagian dari prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Hal sederhana seperti hak masyarakat mendapatkan informasi dalam proses perencanaan tidak terpenuhi. Karena itu kami menduga proses ini mengabaikan prinsip hak asasi manusia, khususnya keterbukaan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Tommy menambahkan, sikap penolakan yang disampaikan warga bukanlah keputusan yang muncul secara spontan, melainkan telah melalui pertimbangan yang matang di tingkat masyarakat nagari.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang dialog antara masyarakat dengan pelaksana pembangunan menjadi semakin sempit.
“Kami khawatir jika ruang dialog tidak dibuka, justru akan muncul bentuk-bentuk intimidasi terhadap masyarakat yang tetap mempertahankan lahannya dari rencana pembangunan tol,” katanya.
Berdasarkan pendataan Walhi Sumbar, empat nagari yang menyatakan penolakan merupakan wilayah yang diperkirakan akan menerima dampak paling besar apabila pembangunan jalan tol dilaksanakan sesuai trase yang diusulkan.
Karena itu, Walhi Sumbar meminta pemerintah menghormati keputusan masyarakat yang menolak proyek tersebut.
“Pilihan masyarakat saat ini merupakan pilihan yang sadar. Seharusnya pemegang kebijakan menghargai dan menghormati keputusan yang telah diambil masyarakat,” tutup Tommy. (fix)
