Walhi Soroti Kerusakan Habitat Harimau Sumatra, Penegakan Hukum Dinilai Nihil

BKSDA Pesisir Selatan terjunkan tim ke lapangan pasca harimau memasuki perkampungan dan menerkam ternak warga

Ilustrasi harimau sumatra. (Foto: pen_ash/pixabay.com)

Langgam.id – Walhi Sumatra Barat (Sumbar) menyoroti semakin terancamnya habitat Harimau Sumatra akibat maraknya aktivitas pembukaan hutan untuk tambang emas ilegal, perkebunan, dan berbagai bentuk alih fungsi lahan. 

Organisasi lingkungan itu menilai lemahnya penegakan hukum membuat bentang alam yang menjadi ruang hidup satwa dilindungi tersebut terus mengalami kerusakan.

Direktur Walhi Sumbar, Tommy Adam mengatakan Sumbar memiliki posisi strategis sebagai salah satu bentang alam terpenting bagi kelangsungan hidup Harimau Sumatra di Pulau Sumatra. 

“Kawasan ini menjadi penghubung populasi harimau di wilayah tengah dan selatan Pulau Sumatra karena masih memiliki jaringan kawasan konservasi dan hutan lindung yang relatif saling terhubung,” katanya Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, bentang habitat harimau di Sumbar mencakup berbagai kawasan konservasi penting, seperti Taman Nasional Kerinci Seblat, Cagar Alam Maninjau, Cagar Alam Batang Pangean I dan II, Suaka Margasatwa Bukit Rimbang -Bukit Baling, Cagar Alam Bukit Bungkuk, Tahura Thaha Saifuddin, hingga kawasan hutan lindung yang menghubungkan seluruh kawasan tersebut.

Namun, kondisi itu kini semakin terancam akibat fragmentasi habitat yang dipicu pembukaan jalan, ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, hingga perubahan tutupan hutan.

“Habitat harimau di Sumbar merupakan bagian dari bentang alam konservasi yang sangat penting. Sayangnya, habitat ini terus dihabisi dan dibiarkan oleh mafia hutan, tambang dan kebun,” kata Tommy.

Walhi Sumbar mencatat lebih dari 10.000 hektare lahan dan kawasan hutan di wilayah hulu telah dibuka untuk aktivitas tambang emas ilegal. Aktivitas tersebut disebut memberikan keuntungan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sementara kerusakan lingkungan terus meluas.

Tommy menilai perlindungan terhadap harimau tidak cukup hanya dilakukan dengan menyelamatkan individu satwa atau menangani konflik antara manusia dan harimau. Menurutnya, perlindungan terhadap habitat harus menjadi prioritas utama agar ekosistem tetap terjaga.

Ia juga menyoroti masih maraknya pembukaan lahan di kawasan konservasi. Berdasarkan catatan Walhi Sumbar, sedikitnya terdapat 25 titik bukaan lahan di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Barisan yang merupakan habitat penting bagi harimau sumatera.

“Nihilnya penegakan hukum membuat bentang alam ini semakin terbuka. Kami mempertanyakan di mana peran BKSDA Sumbar dan kepolisian dalam menghentikan kerusakan yang terus berlangsung,” ujarnya.

Tommy menjelaskan harimau sumatera merupakan predator puncak yang sangat bergantung pada hutan yang utuh. Selain membutuhkan kawasan hutan yang luas, keberlangsungan hidup satwa ini juga ditentukan oleh ketersediaan satwa mangsa seperti rusa, kijang, babi hutan, hingga primata serta konektivitas antar kawasan hutan.

Ketika habitat mengalami fragmentasi akibat pembukaan jalan, ekspansi perkebunan, pertambangan, maupun deforestasi, ruang jelajah harimau akan semakin menyempit. Kondisi itu, kata dia, memaksa harimau keluar dari habitatnya untuk mencari makan dan meningkatkan potensi konflik dengan masyarakat.

“Harimau tidak bisa diselamatkan hanya dengan patroli atau evakuasi saat konflik terjadi. Yang paling mendasar adalah menyelamatkan bentang alamnya. Jika habitatnya rusak, maka konflik antara manusia dan harimau akan terus berulang,” tutup Tommy.

Baca Juga

Diskusi publik bertajuk "Dari Hulu ke Hilir, Refleksi Kejahatan Ekologis di Sumatra Barat" di Lelucon Space Cafe, Kota Padang, Rabu (29/7/2026).
Bencana Ekologis Sumbar, Negara Dinilai Lalai Lindungi Lingkungan
Masyarakat Nagari Kubang Putiah Agam menolak trase Tol Sicincin-Bukittinggi. (Dok. Saluak Kreasi)
Walhi Sumbar Catat 4 Nagari Tolak Rencana Trase Tol Sicincin-Bukittinggi 
Soroti Kopdes Viral di Ngarai Sianok, Walhi Nilai Langgar Tata Ruang
Soroti Kopdes Viral di Ngarai Sianok, Walhi Nilai Langgar Tata Ruang
Kondisi deforstasi di kawasan DAS Air DIngin Padang. Walhi
WALHI Sumbar: Kerusakan Hulu DAS dan Tambang Diduga Perparah Bencana Ekologis di Padang
Walhi Sumbar memberikan rapor merah kepada mantan Kapolda Sumbar sebelumnya, Irjen Pol. Gatot lantaran tidak tegas memberantas tambang ilegal
Walhi Beri Eks Kapolda Gatot Rapor Merah: Tambang Ilegal di Sumbar Kian Subur
Direktur Walhi Sumbar Tomy Adam mendesak Polda Sumbar bongkar pembengking tambang ilegal
Walhi Tantang Nyali Kapolda Baru Sumbar Bongkar Beking Tambang Ilegal