Infolanggam- Calon Wali Kota Padang Fadly Amran berkomitmen mencarikan solusi atas berbagai masalah pendidikan di Kota Padang. Salah satunya dengan program Padang Juara.
“Program Padang Juara, di antaranya menyediakan seragam sekolah dan buku LKS (Lembar Kerja Sekolah) gratis, diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat serta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Padang,” ujar Fadly Selasa (1/10/2024).
Selain itu, warga juga banyak mengeluh tentang kebijakan zonasi yang dinilai tidak adil. Mereka tidak mendapatkan sekolah yang dekat dengan rumah.
Padahal, kata Fadly, kebijakan zonasi yang dibuat untuk pemerataan mutu pendidikan, bertujuan tujuannya baik. Namun, implementasi kebijakan ini belum maksimal.
“Kita akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang tahun 2023, jumlah siswa di Kota Padang cukup besar. Siswa SD di 11 kecamatan tercatat sebanyak 85.584 orang, sementara di Madrasah Ibtidaiyah (MI) sederajat ada 4.494 siswa.
Di tingkat SMP, jumlah siswa mencapai 33.713, dan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) tercatat 7.969 siswa. Dengan angka tersebut, tantangan besar yang dihadapi adalah memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan ketersediaan fasilitas belajar yang memadai.
Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Padang untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menambah ruang kelas baru. Namun, kebijakan ini tak lepas dari kritik. Argi Putra Finalo, anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Nasdem, menilai kebijakan tersebut tidak menyelesaikan masalah utama.
“Penambahan 514 ruang kelas baru ini, yang sebagian besar untuk SD, menghabiskan biaya besar dan berasal dari pinjaman pemerintah pusat. Bahkan, ada sekolah yang dirobohkan, seperti SD 11 Kampung Jua, yang sebenarnya dibangun dengan bantuan perantau Minang di Singapura pasca gempa 2009,” kata Argi, Selasa (01/10/2024).
Argi juga mengkritik penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan ruang kelas baru. “Dana PEN seharusnya dialokasikan untuk memulihkan ekonomi masyarakat, bukan untuk membangun ruang kelas. Kebijakan ini tidak tepat sasaran dan menjadi beban bagi pemerintah kota dan walikota berikutnya,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Argi juga mempertanyakan arah kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah kota selama ini, yang menurutnya belum memiliki roadmap yang jelas dalam pengembangan pendidikan di Kota Padang.
