“Yang melakukan pertambangan tanpa izin, segera hentikan aktivitas,” ujar Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, dikutip Jumat (1/5/2026).

Ia menegaskan, Satgas Pencegahan dan Penertiban PETI Sumbar yang merupakan tim gabungan lintas instansi terus bergerak melakukan penertiban pertambangan emas tanpa izin.

“Satgas ini berkomitmen untuk menindak tegas pelaku yang masih beraktivitas,” katanya.

Sesuai instruksi Gubernur Sumbar, lanjut Helmi, bupati dan wali kota di wilayah pertambangan emas tanpa izin diminta mengambil langkah konkrit. Kolaborasi lintas forkopimda diperlukan dalam penindakan.

“Bapak gubernur sudah memberikan pernyataan untuk mengusut secara tuntas, termasuk kejadian di area pertambangan. Seperti di Solok Selatan beberapa waktu lalu, terdapat warga yang dianiya di lokasi tambang,” tuturnya.

“Dan kami juga mengimbau kepada tokoh masyarakat, untuk bersama-sama bagaimana mencegah pertambangan emas tanpa izin ini. Karena lokasinya kadang di lahan kaum di nagari. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian,” sambungnya.

Helmi menyebutkan, saat ini Dinas ESDM sedang berupaya agar izin pertambangan rakyat (IPR) segera dapat diterbitkan. Sekitar 5.900 hektare di 121 blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) telah diajukan ke Kementerian ESDM.

Skema WPR ini sebagai langkah strategis menata aktivitas tambang masyarakat sekaligus menekan praktik pertambangan emas tanpa izin.

Namun, Helmi mengungkapkan, proses IPR yang menjadi syarat dasar penetapan WPR masih terkendala karena dua dokumen masih berproses.

Dua dokumen tersebut adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Persetujuan Lingkungan.

Sedangkan dokumen lainya yakni Klarifikasi Status Kawasan Hutan dan rekomendasi teknis dari instansi yang membawahi sungai telah rampung.

Ia menambahkan, dalam Peraturan Menteri (Permen) nomor 18 tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan usaha pertambangan minerba dan izin pertambangan rakyat, empat dokumen ini menjadi syarat utama.

“Sementara hingga April ini kami masih memproses dua dokumen perizinan yang menjadi syarat dasar. Nah, yang paling menjadi tantang itu adalah dalam proses dokumen PKKPR,” katanya. (ICA)

The post Ultimatum Pelaku Tambang Emas Ilegal, Dinas ESDM Sumbar: Hentikan atau Kami Tindak Tegas! appeared first on Langgam.id.

Dalam acara tersebut, Ulil Abshar membandingkan degradasi ekologis akibat urban sprawl dengan kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekstraktivisme industri seperti tambang. Ia menceritakan pengalaman pribadinya: “Saya waktu kecil di kampung saya, saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang, anak saya tidak lagi bisa menikmati itu.” Pernyataan ini ia ajukan sebagai bentuk argumentasi bahwa pertumbuhan penduduk juga memiliki dampak besar terhadap lingkungan.

Namun, argumen ini mendapat sanggahan tajam dari Iqbal Damanik, aktivis lingkungan dari Greenpeace, yang menilai bahwa perbandingan yang diajukan Ulil adalah keliru/tidak head to head. “Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk karena ekskavator dengan manusia emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Kita satu orang Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari tapi ekskavator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari, itu tidak head to head, Gus,” ujar Iqbal.

Di samping itu, bukannya menanggapi substansi sanggahan tersebut, Ulil justru menyematkan istilah “Wahabisme” kepada Iqbal sebuah istilah yang sama sekali tidak relevan dalam konteks diskusi lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya melenceng dari topik, bukan malah memaparkan data soal lingkungan yang sebanding ia justru memasukkan elemen ideologis yang tak berkaitan langsung dengan persoalan ekologis.

Jika kita coba lihat secara lebih mendalam, pernyataan dari alumnus Harvard University itu sangat-sangat mengandung kekeliruan logis yang cukup mendasar, yakni sebuah false equivalence atau penyetaraan keliru. Ia menyamakan transformasi penggunaan lahan oleh masyarakat yang biasanya bersifat gradual dan bisa dikelola lewat regulasi tata ruang, dengan kerusakan ekosistem masif yang dilakukan oleh industri ekstraktif yang menggunakan teknologi berat dan beroperasi dengan daya rusak jauh lebih besar. Urban sprawl atau penyebaran pemukiman memang bisa memberi tekanan pada lingkungan, tetapi ekspansi itu secara teoritik masih dapat diatur dan dikelola secara sistematis oleh negara melalui kebijakan penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan.

Sebaliknya, aktivitas ekstraktif seperti tambang nikel, terutama ketika melibatkan kepentingan korporasi besar, kerap kali berjalan secara agresif dan tak jarang menabrak prosedur lingkungan hidup. Dalam literatur studi politik lingkungan, ini dikenal dengan istilah corporate capture, di mana kepentingan bisnis berhasil menyusup dan mengontrol kebijakan publik, melemahkan fungsi regulasi, bahkan mereduksi suara komunitas terdampak. Itulah mengapa kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif kerap kali lebih sistemik dan destruktif dibanding ekspansi pemukiman biasa.

Sementara itu, respons Ulil Abshar terhadap Iqbal dengan menyematkan label ideologis seperti “Wahabisme” patut dipertanyakan secara intelektual. Alih-alih berargumen dengan pendekatan rasional dan berbasis data, ia memilih melakukan intellectual deflection mengalihkan substansi diskusi ke arah yang tidak relevan, mungkin untuk melemahkan posisi lawan bicara lewat stigma, dan justru narasi tersebut ”jauh panggang dari api” atau kalau dalam istilah cacat logikanya yakni ”red herring fallacy” seharusnya sebagai alumnus Boston University dan juga Harvard tentu memahami dengan mudah bentuk segala kekeliruan dalam berdialektika ini, tapi nyatanya tidak.

Sebagai tokoh ormas keagamaan, ia seharusnya mengeluarkan pendapat yang rasional dan tentu relevan dengan nilai moral keislaman dalam debat tersebut. Dan semestinya ia mengerti betul bahwa diskursus ekologis yang sehat dibangun dengan landasan ilmiah, pertimbangan etis dan argumentasi berbasis data. Membandingkan ekskavator dengan manusia dalam soal degradasi ekologis jelas tidak berada dalam level perbandingan yang setara. Jika kerusakan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tambang bisa mencakup ribuan hektare dalam hitungan hari, sementara tekanan lingkungan oleh penduduk tumbuh dalam hitungan dekade, maka penyamaan keduanya hanya akan menciptakan kebingungan dalam analisis dan tentu berpotensi merusak arah advokasi kebijakan.

Kita tentu bisa berbeda pendapat dalam melihat solusi, tetapi mendistorsikan masalah dengan penyetaraan yang tidak proporsional justru membahayakan upaya kolektif dalam menyelamatkan lingkungan.

Apalagi jika kita bicara soal tambang nikel di kawasan Raja Ampat, yang mana sebuah wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi dan nilai biodiversitas luar biasa, diskusi publik seharusnya menjunjung akurasi logika dan integritas intelektual, bukan pengaburan isu lewat istilah yang tidak relevan. Karena jika tidak, kita bukan hanya sedang kehilangan pohon, tapi juga arah berpikir.

Namun, ada satu hal yang saya sepakati dari Ulil Abshar Abdalla selama ia membahas tambang, yakni berkaca pada tulisannya di tahun 2018, ia dengan kesadaran penuh di postingan FB nya menyebutkan :

”Jarang ada negeri yang maju karena kekayaan tambang alam. Negeri-negeri yang maju biasanya maju karena tambang yang lain. Yaitu kreativitas manusia.”

Dan saya sangat sepakat akan hal itu. (*)

Penulis: Habibur Rahman, Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Aktif menulis tentang sejarah ulama-ulama tarekat di Sumatra Barat serta dinamika dan problematika Surau Tradisional Minangkabau.

The post Ulil Abshar Abdalla dan Logika yang Tidak Selaras appeared first on Langgam.id.

Menurut Ade, tambang ilegal, termasuk tambang emas dan tambang galian C, melibatkan banyak pihak, bahkan sering kali dibekingi oknum aparat.

“Bahkan, kasus terakhir di Solok Selatan menunjukkan polisi menembak sesama polisi. Ini bukti ada yang keliru dalam sistem pengawasan tambang ilegal,” ujar Ade dalam wawancara dengan Langgam.id, Selasa (26/11/2024).

Ade mengungkapkan bahwa pengawasan pertambangan di daerah menjadi lemah akibat perubahan regulasi yang menarik kewenangan pengawasan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

“Dulu, Dinas Pertambangan Provinsi memiliki Kepala Bidang Pengawasan Pertambangan. Sekarang, struktur itu tidak ada lagi. Tidak ada anggaran untuk pengawasan. Ini semua akibat perubahan undang-undang,” katanya.

Ade menekankan perlunya revisi undang-undang yang mengatur pertambangan untuk mengembalikan fungsi pengawasan kepada pemerintah daerah.

“Gubernur saat ini hanya memiliki kewenangan mengeluarkan izin tambang, tetapi tidak punya fungsi pengawasan. Ini harus diubah,” tegasnya.

Ia juga mengkritik kebijakan Perpres 55 Tahun 2022, yang menurutnya hanya memberikan sebagian kecil kewenangan kembali ke daerah tanpa menyertakan fungsi pengawasan.

“Kewenangan yang tidak lengkap ini menyulitkan kepala daerah dalam menangani tambang ilegal,” tambahnya.

Selain revisi undang-undang, Ade mendorong kepala daerah untuk lebih proaktif mengajukan solusi kepada pemerintah pusat. Ia juga menekankan peran media sebagai kontrol sosial untuk mengangkat persoalan tambang ilegal agar mendapat perhatian serius.

“Mari kita sampaikan bahwa yang salah adalah regulasinya. Pemerintah daerah, termasuk gubernur dan bupati, butuh dukungan regulasi untuk bisa bertindak,” ujar Ade.

Ade mengingatkan bahwa persoalan tambang ilegal juga berdampak serius pada lingkungan. Ia menyebut kasus banjir di berbagai wilayah Sumbar sebagai contoh kerusakan akibat aktivitas tambang dan illegal logging.

Untuk menjaga keseimbangan pembangunan, Ade menekankan pentingnya pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara konsisten.

“Pembangunan harus mengutamakan keberlanjutan dengan memadukan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Kalau tidak, kita akan terus menghadapi kerusakan tanpa solusi,” bebernya. (*/yki)

The post Ade Edward: Pemda Tak Punya Fungsi Pengawasan, Revisi UU Solusi Tambang Ilegal di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Dugaan LBH Padang, PT. MSM memanipulasi peta dalam dokumen perizinan. Dalam laporan LBH, hal ini telah terjadi sebanyak dua kali. Yakni di tahun 2015 dan 2020.

Kepala Bidang Kampanye dan Sumber Daya Alam (SDA) LBH Padang, Diki Rafiqi menyebutkan lampiran peta dalam dokumen perizinan tidak sesuai dengan titik koordinat yang dicantumkan. “Pada lampiran peta dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No: 544-637-2015, peta yang disajikan memperlihatkan IUP PT. MSM berada diluar kawasan hutan. Namun jika kordinat disesuaikan dengan peta, lokasi IUP PT. MSM masuk kedalam kawasan hutan lindung,” ujar Diki saat press conference di kantor LBH Padang, Kamis (22/12/2022).

Begitu juga pada tahun 2020, PT. MSM Kembali mengajukan permohonan perpanjangan IUP untuk kedua kalinya dan dilakukan perpanjangan dengan Keputusan Gubernur Sumbar No : 570/1851-PERIZ/DPM&PTSP/IX/2020. Namun pada lampiran peta tidak diperlihatkan status kawasan hutan lindung lanjut Diki. “Jika di titik kordinat disesuaikan maka ada Sebagian dari IUP PT. MSM yang masuk kedalam kawasan hutan lindung,” ujarnya.

Dari 300 Ha luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah, LBH menemukan 8,4 Ha diantaranya masuk kedalam kawasan hutan dengan status Hutan Lindung (HL). PT. MSM sendiri di Nagari Lolo menjalankan pertambangan biji besi. Menurut laporan tertulis LBH, Ombudsman Sumbar telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Pemprov Sumbar.

Hasilnya, DESDM menyatakan bahwa PT. MSM dalam kondisi vacum atau tidak beroperasi. Klarifikasi itu juga menyatakan bahwa PT. MSM pada intinya tidak berada dalam kawasan hutan. Tapi ucap Diki, Saat melakukan peninjauan lapangan pada 30 September 2022, bersama perwakilan dari Nagari Lolo, LBH menemukan perusahaan masih beroperasi dengan masih adanya aktivitas keluar masuk mobil truk dari wilayah IUP. “Dari foto udara terlihat juga alat pertambangan sedang melakukan aktivitas penambangan,” tuturnya.

Akibat pertambangan yang sudah berdiri sejak tahun 2005 ini, LBH menemukan dampak lingkungan yang cukup serius. Calvin Nanda Permana, Staf LBH lainnya menyampaikan dampak ini utamanya menciderai sumber air masyarakat.

“Salah satunya sumber mata air di Lubuk Batu Kuning tercemar oleh lumpur selama 2 tahun, yang mengganggu rute aliran air di Pasar Olo, Ulu Lolo, Pintu Rimbo, Ulu Pisau Ilang dan Muaro Pisau Ilang. Kerusakan mata air itu berdampak pada lahan pertanian masyarakat seluas 30 Ha,” kata Calvin.

Calvin memperkirakan total kerugian akibat kerusakan lingkungan oleh PT. MSM mencapai Rp24,9 miliar. Hal itu terdiri dari dampak pertambangan, kerugian ekologis, kerugian masyarakat, dan biaya pemulihannya. Terkait hal tersebut, Langgam.id masih mengupayakan konfirmasi dari Dinas ESDM dan PT. MSM. (Tim/SS)

The post LBH Padang Ungkap Dugaan Manipulasi Perizinan Tambang di Nagari Lolo Kabupaten Solok appeared first on Langgam.id.

Kasat Reskrim Polres Agam, AKP Fahrel Haris mengatakan, peristiwa ini terjadi pada Sabtu (4/9/2021) sekitar pukul 14.30 WIB. Video saat tebing longsor juga beredar di media sosial.

“Korban meninggal dunia satu orang. Pas kejadian korban langsung ditemukan,” kata Fahrel dihubungi langgam.id, Minggu (5/9/2021).

Fahrel mengungkapkan, tambang tersebut memiliki tinggi kurang lebih 25 meter. Para pekerja menggali tanah dengan mengunakan linggis.

Baca juga: Bupati Agam Minta Perantau Investasi di Kampung Halaman

Pada saat kejadian, kata dia, posisi korban berada di bawah tebing dekat kendaraan yang menampung tanah. Kemudian, tebing langsung mengalami longsor.

“Ini tambang rakyat, perizinan ada di nagari. Kalau galian c, ada izin kabupaten ke provinsi. Ini tambang pasir, enggak pakai alat berat,” jelasnya.

Selain korban, satu unit kendaraan
colt diesel juga tertimbun tanah galian. Korban ditemukan masyarakat dan langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat namun nyawanya tidak tertolong.

The post Seorang Warga Meninggal Tertimbun Longsor Tambang Pasir di Palembayan Agam appeared first on Langgam.id.

Belakangan ini banyak muncul destinasi wisata di Sumbar yang ternyata merupakan sisa-sisa atau bekas tambang yang sudah tak terpakai dan di tinggalkan begitu saja. Cekungan di bukit dan darat, serta air yang terkumpul ternyata menciptakan sebuah danau atau bukit yang berbentuk unik.

Bermula dari satu orang mengunggah foto-fotonya di sosial media hingga menjadi viral. Akhirnya banyak wisatawan yang berdatangan ke lokasi tersebut tanpa memikirkan kondisi lokasi masih labil atau sudah aman.

Tempat itu pun kemudian menjadi daya tarik untuk berfoto-foto, akhirnya jadi lokasi wisata dadakan. Berikut ini Langgam.id rangkum destinasi wisata di Sumbar yang merupakan bekas tambang.

Danau Biru, Sawahlunto
Danau Biru berlokasi di daerah Parambahan, Kota Sawahlunto dan tepat berada dalam lingkungan proyek tambang batu bara. Danau ini terbentuk dari bekas galian tambang batu bara.Untukmencapai lokasi ini berjarak sekitar 13 kilometer dari pusat kota Sawahlunto.

Sebelum menuju lokasi, sebaiknya siapkan kondisi kendaran. Karena untuk melihat danau yang indah ini kamu harus melewati jalan yang berkerikil dan belum diaspal.

Hal ini wajar, karena Danau Biru bukan lokasi wisata yang di kelola pemerintah. Jadi wajar jika jalan menuju lokasi belum memadai dan masih banyak ditemukan parkir liar.

Lubang Mbah Suro, Sawahlunto
Kota Sawahlunto merupakan kota bekas tambang batu bara terbesar di Sumatra. Sudah  sepatutnya Sawahlunto menjadi salah satu destinasi favorit untuk wisata tambang.

Baca juga: Indahnya Wisata Budaya Kampung Adat Tinggam Kajai di Pasaman Barat

Lubang Mbah Suro merupakan destinasi wisata edukasi di Sumbar dan sudah dikelola oleh Pemko Sawahlunto. Untuk memasuki lubang tambang Mbah Suro kita membayar kira-kira Rp. 5.000.

Sebelum memasuki lubang tambang, kita akan diberikan perlengkapan keamanan dan pemandu yang akan menjelaskan sejarah dan fungsi lubang tambang Mbah Suro dahulu.

Danau Hijau, Kabupaten Sijunjung
Danau Hijau terletak di di ujung Nagari Bukit Bual, kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Lokasi danau hijau ini cukup jauh dari pusat kota, kita-kira sekitar 15 menit dari Tanjung Ampalu, dan 45 menit dari Muaro Sijunjung.

Disebut danau hijau karena airnya memang berwarna hijau. Awalnya danau ini hanya sekadar genangan air di tengah bukit akibat galian bekas tambang. Danau Hijau ini tiba-tiba menjadi viral seiring dengan viral nya Danau Biru di Sawahlunto.

Gunung Harun, Salido, Kabupaten Pesisir Selatan
Gunung Harun, merupakan tambang emas yang di masa kolonial dikenal sebagai tambang emas Salido. Konon, orang dari berbagai bangsa sampai ke puncaknya untuk mendapatkan emas. Hingga kini dipercaya masih ada beberapa orang yang rutin mencari emas di ketinggiannya.(*/Ela)

The post 4 Lokasi Wisata di Sumbar Ini Ternyata Bekas Tambang yang Ditinggalkan appeared first on Langgam.id.

Sedangkan korban yang mengalami luka-luka juga delapan orang. Sedangkan satu korban lagi masih dalam proses pencarian.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, Richi Amran mengatakan, untuk saat ini proses pencarian yang dilakukan tim gabungan dihentikan sementara.

“Proses pencarian kami lanjutkan besok,” kata Richi dihubungi langgam.id, Senin (10/5/2021) Malam.

Richi mengungkapkan, longsor di lubang tambang terjadi diduga akibat curah hujan yang terjadi. Informasi awal total penambang berjumlah 20 orang.

“Data lengkapnya nanti kami kirimkan,” singkatnya.

Sebelumnya, peristiwa kecelakaan kerja ini terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, Senin (10/5/2021). Para pekerja tambang yang sedang beraktivitas di dalam lubang tidak dapat menyelamatkan diri, sehingga tertimbun. (Irwanda/ABW)

The post Pekerja Tambang Emas yang Meninggal Tertimbun di Solok Selatan Jadi 8 Orang appeared first on Langgam.id.

Kapolres Solok Selatan, AKBP Tedy Purnanto mengatakan, dari seluruh korban yang dievakuasi empat orang dinyatakan meninggal dunia. Sedang satu orang pekerja selamat namun mengalami patah tulang.

“Keempat korban yang meninggal dunia telah sampai di rumah duka masing-masing. Satu orang yang selamat patah tulang punggung dan kaki,” kata Tedy kepada langgam.id, Senin (10/5/2021) malam.

Baca juga: Sejumlah Pekerja Tambang Emas di Solok Selatan Tertimbun

Sebelumnya, peristiwa kecelakaan kerja ini terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Kejadian ini diduga akibat dinding tambang emas mengalami longsor.

Para pekerja tambang yang sedang beraktivitas di dalam lubang tidak dapat menyelamatkan diri, sehingga tertimbun.

Berikut identitas para korban pekerja tambang yang tertimbun;

1. Iyas, 35 Tahun, warga Jorong Bukik Malintang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. (Meninggal dunia).

2. Buyung, 40 Tahun, warga Jorong Bidar Alam, Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan. (Meninggal dunia).

3. Ad, 40 Tahun, warga Jorong Sungai Rambutan, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. (Meninggal dunia).

4. Sizal, 45 Tahun, warga Jorong Sungai Rambutan, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. (Meninggal dunia).

5. Sitio, 37 Tahun, warga Jorong Sungai Rambutan, Nagari Lubuk Gadang Selatan. (Patah tulang punggung dan kaki). (Irwanda/ABW)

The post Total Penambang Emas di Solok Selatan Tertimbun 5 Orang, Hanya 1 Selamat appeared first on Langgam.id.

Menurut Kapolres Solok Selatan, Tedy Purnanto, pihaknya mendapat laporan adanya kecelakaan kerja ini sekitar pukul 08.00 WIB. Saat ini personelnya sedang menuju lokasi.

“Iya, kapolsek lagi ke lokasi ngecek. (Korban jiwa) ini yang baru dicek anggota ke sana. Total ada empat atau lima orang penambang,” kata Tedy dihubungi langgam.id, Senin (10/5/2021).

Tedy mengungkapkan dirinya masih menunggu laporan detail dari peristiwa ini dari anggota. “Untuk sementara berita awal itu baru,” singkatnya.

Informasi, dinding tambang emas ini mengalami longsor. Para pekerja tambang yang sedang berada di dalam lambang tambang tertimbun. (Irwanda/yki)

The post Sejumlah Pekerja Tambang Emas di Solok Selatan Tertimbun appeared first on Langgam.id.

“Rencana kami akan melakukan penertiban setelah itu (pasca kecelakaan). Untuk yang punya dompeng juga akan kami periksa nanti,” kata Kapolres Solok Selatan, AKBP Tedy Purnanto saat dihubungi langgam.id, Kamis (14/1/2021).

Tedy sebelumnya turut mencapai duka cita atas insiden kecelakaan tersebut. Dirinya akan segera memerintahkan jajaran polsek di wilayah kejadian untuk menindaklanjuti kasus kecelakaan ini.

“(Barang bukti yang disita) ya belum, kan harus ke sana, untuk ditindaklanjuti. Nanti kapolsek dan kasat serse yang menindaklanjuti. Yang penting rencananya lokasi tambang akan kami tutup,” tegasnya.

Baca juga: 2 Penambang yang Tertimbun di Solok Selatan Ditemukan, Total Meninggal 4 Orang

Seperti diketahui, para penambang melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). Terdapat sembilan orang penambang, lima orang di antaranya selamat dan empat orang lainnya ditemukan meninggal dunia karena tertimbun longsor.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengungkapkan, para penambang melakukan aktivitas pertambangan mengunakan dompeng.

“Masyarakat yang melakukan penambangan dengan menggunakan dompeng sebanyak sembilan orang,” kata Satake Bayu.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (11/1/2021) sekitar pukul 19.00 WIB. Diketahui saat itu para penambang selesai bekerja dan akan keluar dari lobang tambang.

“Tiba-tiba dinding lobang longsor dan menimbun para pekerja, mengakibatkan empat orang tertimbun longsor dan lima orang selamat,” tuturnya. (Irwanda/ABW)

The post Polisi Tutup Aktivitas Tambang yang Tewaskan 4 Orang di Solok Selatan appeared first on Langgam.id.