Ade Edward: Pemda Tak Punya Fungsi Pengawasan, Revisi UU Solusi Tambang Ilegal di Sumbar

Ahli Geologi Sumatra Barat (Sumbar), Ade Edward

Polisi memasang garis polisi di tambang galian C ilegal di Solok Selatan. [foto: Polda Sumbar]

Langgam.id - Maraknya tambang ilegal di Sumatra Barat menjadi perhatian serius. Mantan pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Sumbar, Ade Edward, menyebut revisi undang-undang (UU) sebagai langkah penting untuk mengatasi persoalan ini.

Menurut Ade, tambang ilegal, termasuk tambang emas dan tambang galian C, melibatkan banyak pihak, bahkan sering kali dibekingi oknum aparat.

“Bahkan, kasus terakhir di Solok Selatan menunjukkan polisi menembak sesama polisi. Ini bukti ada yang keliru dalam sistem pengawasan tambang ilegal,” ujar Ade dalam wawancara dengan Langgam.id, Selasa (26/11/2024).

Ade mengungkapkan bahwa pengawasan pertambangan di daerah menjadi lemah akibat perubahan regulasi yang menarik kewenangan pengawasan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

“Dulu, Dinas Pertambangan Provinsi memiliki Kepala Bidang Pengawasan Pertambangan. Sekarang, struktur itu tidak ada lagi. Tidak ada anggaran untuk pengawasan. Ini semua akibat perubahan undang-undang,” katanya.

Ade menekankan perlunya revisi undang-undang yang mengatur pertambangan untuk mengembalikan fungsi pengawasan kepada pemerintah daerah.

“Gubernur saat ini hanya memiliki kewenangan mengeluarkan izin tambang, tetapi tidak punya fungsi pengawasan. Ini harus diubah,” tegasnya.

Ia juga mengkritik kebijakan Perpres 55 Tahun 2022, yang menurutnya hanya memberikan sebagian kecil kewenangan kembali ke daerah tanpa menyertakan fungsi pengawasan.

“Kewenangan yang tidak lengkap ini menyulitkan kepala daerah dalam menangani tambang ilegal,” tambahnya.

Selain revisi undang-undang, Ade mendorong kepala daerah untuk lebih proaktif mengajukan solusi kepada pemerintah pusat. Ia juga menekankan peran media sebagai kontrol sosial untuk mengangkat persoalan tambang ilegal agar mendapat perhatian serius.

“Mari kita sampaikan bahwa yang salah adalah regulasinya. Pemerintah daerah, termasuk gubernur dan bupati, butuh dukungan regulasi untuk bisa bertindak,” ujar Ade.

Ade mengingatkan bahwa persoalan tambang ilegal juga berdampak serius pada lingkungan. Ia menyebut kasus banjir di berbagai wilayah Sumbar sebagai contoh kerusakan akibat aktivitas tambang dan illegal logging.

Untuk menjaga keseimbangan pembangunan, Ade menekankan pentingnya pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara konsisten.

“Pembangunan harus mengutamakan keberlanjutan dengan memadukan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Kalau tidak, kita akan terus menghadapi kerusakan tanpa solusi,” bebernya. (*/yki)

Baca Juga

Puluhan orang dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP) Sumatra Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumbar
Protes OKP di Mapolda Sumbar, Isu Tambang Ilegal dan Reformasi Polri Jadi Sorotan
Kapolda Sumbar Geruduk Tambang Ilegal di Solsel: Kondisi Kosong, Sejumlah BB Dibakar
Kapolda Sumbar Geruduk Tambang Ilegal di Solsel: Kondisi Kosong, Sejumlah BB Dibakar
Komisi III DPR RI mendatangi Mapolda Sumatra Barat, Senin (25/11/2024). Di antara yang hadir ada wakil ketua komisi Ahmad Sahroni
Komisi III DPR Minta Polda Sumbar Sikat Semua Pelaku Tambang Ilegal Tanpa Terkecuali
Ahli Geologi Sumatra Barat (Sumbar), Ade Edward
Polisi Tutup Tambang Galian C Terkait Insiden Penembakan di Solok Selatan
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono menegaskan komitmen Polda Sumbar untuk menindak tegas segala aktivitas tambang ilegal, termasuk galian C.
Kapolda Sumbar: Penegakan Hukum Tambang Ilegal Akan Berjalan Terus
Mabes Polri turun tangan menindaklanjuti informasi adanya tambang emas ilegal yang disampaikan Anggota DPR RI Andre Rosiade.
Mabes Polri Gerebek Tambang Emas Ilegal di Pasbar, Pelaku Masih Diburu