Mantan Pemimpin Redaksi Harian Aman Makmur Marthias Dusky Pandoe (alm), dalam Buku “Jernih Melihat, Cermat Mencatat” (2010) menulis, saat peristiwa terjadi, harian yang ia pimpin sudah dibredel penguasa. “Hari itu, Jumat 1 Oktober 1965, pagi, walau tidak terbit, sebagian karyawan tetap kumpul-kumpul di kantor Aman Makmur kendati sedang terbelenggu,” tulisnya.

Meski para wartawan dan karyawan Aman Makmur praktis mengganggur karena pelanggaran kebebasan pers oleh pemerintah itu, menurutnya, mereka sudah terbiasa keluar rumah pagi. “Beberapa orang di antara kami ngopi di kios Engko Hin Simpang Olo. Semua membawa topik untuk memulai ota (obrolan), yakni warta berita RRI Jakarta…”

Ia menuturkan, saat itu sulit untuk mengecek apa yang terjadi di Jakarta. “Sistem komunikasi yang memakai telepon manual lewat operator tidak bisa dilakukan. Sentral telepon di Jakarta dikuasai pasukan Untung. Begitu pula studio Radio Republik Indonesia (RRI). Waktu kami konfirmasi mengenai situasi itu kepada Kodam III/17 Agustus, tak ada yang berani buka mulut. Panglima Kolonel Panoedjoe juga bungkam,” tuturnya.

Zuiyen Rais yang kelak jadi wali kota Padang adalah salah satu wartawan Aman Makmur yang dididik Pandoe. Dalam autobiografinya “Wartawan Wali Kota: Wali Kota Wartawan” (2019), Zuiyen menulis hal senada dengan Pandoe.

Menurutnya, meski sedang jadi penganggur (karena koran mereka dibredel), semua bekas wartawan Aman Makmur tetap berkumpul secara rutin bersama Pandoe di kantor di Jalan di Damar 54, di depan kantor Surat kabar Haluan lama.

“Hari itu, Jumat 1 Oktober 1965, kami datang lebih pagi, karena dipesankan oleh Uda Pandoe. Selain saya, ada beberapa wartawan Aman Makmur yang datang antara lain Radjalis Kamil, Pasni Sata, Sjafri Segeh, dan Boneh Sutan Mantari,” tulisnya.

Zuiyen menulis, sejak pagi mereka berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di Jakarta. “Tapi hal itu sangat sulit. Uda Pandoe mencoba menghubungi Panglima Kodam Kolonel Panoedjoe. Tapi ia bungkam. Sejumlah perwira Kodam III yang selama ini sejalan dengan Aman Makmur, juga tidak tahu apa yang telah terjadi.”

Menjelang siang, rombongan wartawan itu pindah duduk ke kedai kopi “Kho Hin” di Simpang Olo Ladang. “Di sini kami menganalisis keadaan dengan merangkai sejumlah fakta dan informasi yang berkembang. Kesimpulan kami adalah: “PKI telah melakukan kudeta dengan membentuk Dewan Revolusi,” tulisnya.

Ia mengatakan, kesimpulan itu bisa ditarik dari berbagai informasi berkembang sebelum itu. Pemimpin Redaksi Aman Makmur, menurutnya, menjalin hubungan baik dengan Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat Mayor Jenderal Harsono dan Juru Bicara Kasab Letnan Kolonel Jusuf Siradj. Mayjen Harsono menaungi kelompok wartawan antikomunis di Jakarta.

“Kelompok ini adalah penegak pers Pancasila yang bergabung Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Sebagai penegak pers Pancasila, kelompok wartawan BPS mempunyai misi menjaga dan membentengi Presiden Soekarno dari pengaruh PKI yang ketika itu semakin menguat. Tapi karena misi itu pula BPS menjadi musuh PKI,” tuturnya.

Pandoe, menurut Zuiyen, selalu aktif dalam pertemuan-pertemuan BPS. “Karena itu Uda Pandoe sering ke Jakarta. Menurut ceritanya, rapat-rapat BPS yang sangat terbatas dan selektif sekali pesertanya, selalu diadakan secara rahasia dan tempatnya berpindah-pindah. Kadang di rumah Adam Malik di Jalan Balikpapan atau di Pasar Minggu, lain kali di rumah BM Diah.”

Hal lain, katanya, karena ada nama Letnan Kolonel Untung sebagai Ketua Dewan Revolusi. Nama ini tak asing di Sumbar. “Ketika penumpasan PRRI, Untung ikut bertugas sebagai Komandan Kompi di daerah Tanah Datar dengan pangkat Letnan. Selesai operasi PRRI, ia balik ke Semarang lalu pindah ke Jakarta dan masuk pasukan elite Tjakrabirawa. Pangkatnya naik dengan cepat. Tahun 1958 masih Letnan dan 1965 sudah Letnan Kolonel. Dalam waktu enam tahun tiga kali ia naik pangkat. Kami menduga ia adalah perwira yang dibina dan disusupkan oleh PKI ke pusat kekuasaan,” ujarnya.

Usai salat Jumat, para wartawan itu berkumpul lagi di kantor Aman Makmur untuk melanjutkan mengikuti perkembangan situasi di Ibukota. “Kesimpulan kami bahwa PKI berada di belakang Dewan Revolusi makin kuat. Karena tak lama setelah pengumuman terbentuknya dewan itu, organisasi antek-antek PKI langsung ramai-ramai menyatakan dukungan terhadap Dewan Revolusi,” tulis Zuiyen.

Pandoe kemudian mengontak lagi beberapa perwira menengah di Kodam 17 Agustus yang dekat dengan mereka dan diketahui anti-komunis. “Empat perwira menengah Kodam III/17 Agustus, yakni adalah Letkol Sarwani, Mayor Iman Suparto, Mayor Wardjono dan Mayor Ahmad Sjahdin dapat menerima kesimpulan kami. Tapi mereka tak bisa membawanya ke Kodam,” tulis Pandoe.

Menurutnya, karena cepat memahami situasi, di Padang kelompok Aman Makmur yang pertama memelopori aksi ganyang PKI. Mereka mengerahkan wartawan dan karyawannya yang sedang mengganggur karena koran mereka dibredel pemerintah orde lama. “Aksi kami lakukan tengah malam sampai menjelang subuh,” tuturnya.

Kelompok wartawan ini kemudian membeli cat hitam dan merah untuk melakukan aksi corat-coret “ganyang PKI” di tembok-tembok di berbagai tempat di Kota Padang. “Aksi tersebut kemudian didukung oleh pihak-pihak yang selama ini selalu diteror oleh PKI seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dipimpin oleh Saidal Bahauddin, Asnil Sahim, Sjofjan Asnawi, Sabaruddin Abas, dan lain-lain. Mereka juga didukung oleh sejumlah perwira Kodam III yang antikomunis,” tulis Zuiyen.

Wartawan senior Hasril Chaniago pada Selasa (28/9/2020) kepada langgam.id mengatakan, Surat Kabar Aman Makmur adalah harian dengan oplah terbesar di Sumbar pada 1963-1965. “Surat kabar ini didirikan oleh empat sekawan wartawan asal Minang, yaitu Marthias Dusky Pandoe, Darmalis, Saifullah Alimin, dan Mahyudin Hamidy,” katanya.

Pendiriannya didorong oleh Mohammad Yamin yang pada 1962 menjabat menteri penerangan. Chairul Saleh, urang awak lainnya yang menjadi wakil perdana menteri ikut mendukung dengan memberi modal.

Terbit pertama kali sebagai surat kabar harian pada tanggal 1 Maret 1963. Media ini membawa misi, membangkitkan kembali harga diri masyarakat Sumatra Barat yang terpukul akibat Pergolakan PRRI. Motto surat kabar ini adalah “Untuk Pembangunan Daerah bagi Kesejahteraan Bangsa”.

Pada Harian Aman Makmur edisi pertama dimuat Sambutan Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Kasab) Jenderal Abdul Haris Nasution, Sambutan Panglima Kodam 17 Agustus Kolonel Soerjosoempeno, dan sambutan sejumlah tokoh lainnya.

Setelah harian Haluan ditutup penguasa karena mendukung PRRI, di Padang sudah terbit lagi dua surat kabar harian. Pertama, Res Publika yang berafiliasi dengan PNI, dipimpin oleh Daranin St. Kayo yang juga Kepala Jawatan Penerangan Provinsi Sumatera Barat. Pemimpin Redaksinya adalah A. Rivai yang berasal dari Semarang. Satu lagi Harian Panarangan yang merupakan koran PKI. Pemimpin Umumnya Amiruddin dan Pemimpin Redaksi Zulkifli Sulaiman.

Menurutnya, suasana di kampung-kampung di seluruh Sumatera Barat ketika itu, masyarakat berada dalam tekanan kaum komunis atau PKI. Banyak teror dilakukan oleh bekas OPR (Organisasi Perlawanan Rakyat), organ yang dipakai oleh APRI untuk memberantas PRRI. Setelah PRRI usai para (bekas) anggota OPR di kampung-kampung banyak yang ditunggangi oleh PKI dan aktif melakukan teror dan tekanan terhadap masyarakat yang rata-rata bekas pendukung PRRI.

Kehadiran Aman Makmur, menurutnya, membawa misi memulihkan kembali mental dan psikologi masyarakat Sumatera Barat pasca-PRRI. Karena itu, surat kabar ini memang mendapat sumbutan luas masyarakat. Oplahnya sempat mencapai 27 ribu eksemplar. Jumlah yang besar saat itu. Sementara, Res Publika 8 ribu dan Panarangan 3.500 eksemplar.

Disukai masyarakat, namun, Aman Makmur tak aman dari penguasa dan kelompok PKI. Media ini diserang dengan beragam isu. Ada yag menyebut, Aman Makmur adalah reinkarnasi koran Masyumi karena banyak menyiarkan berita dan tulisan bernuansa Islam. Ada pula yang melaporkan Aman Makmur adalah corong Partai Murba karena didukung oleh Chairul Saleh, Mohammad Yamin dan Adam Malik. Organisasi sayap PKI seperti CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia) beberapa kali mendemo media ini.

Pandoe berulang kali dipanggil ke Kodam 17 Agustus terkait pemberitaan. Meski demikian, banyak juga perwira Kodam yang mendukung bahkan melindungi. Mereka antara lain Mayor CKH Imam Suparto, Kolonel CKH Jalaluddin Nasution, Kapten Inf. Wardjono, Letkol CZI Mohammad Syarwani, dan Kapten Ahmad Syahdin.”

Mereka umumnya perwira Kodam IV/Diponegoro yang datang ke Sumbar pasca-PRRI, tapi termasuk yang anti komunis. Kelak perwira-perwira tersebut punya berbagai peran penting setelah Orde Lama jatuh. Imam Suparto sebelum menjadi Walikota Semarang pernah menjadi Ketua DPRD Sumatera Barat. Wardjono juga pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Barat dan kemudian menjadi Kakanwil Depag Jawa Tengah. Ahmad Sjahdin kelak menjadi Bupati 50 Kota dan Bupati Agam.

Ketika Kolonel Poniman (kelak menjadi Kasad dan Menhankam) diangkat menjadi Kepala Staf Kodam 17 Agustus, Aman Makmur merasa mendapat teman yang lebih kuat di Kodam. Poniman bukan perwira dari Kodam Diponegoro, melainkan berasal dari Kodam Siliwangi. Menurut Zuiyen, simpatinya lebih besar kepada masyarakat Sumatra Barat dan Aman Makmur.

Namun, semua itu tak bisa menghentikan bredel terhadap Aman Makmur. Surat Izin Terbit (SIT) Surat Kabar Aman Makmur dicabut pada 17 Maret 1965 oleh Menpen Achmadi. Menurut Zuiyen, pencabutan media ini bersama sejumlah media yang terafiliasi kelompok BPS karena memuat tulisan Sayuti Melik. Tulisan berjudul “Mendukung Soekarnoisme” itu, mengkritik kebijakan Bung Karno yang semakin condong ke kiri.

Pandoe sempat mengajukan permohonan peninjauan kepada Menpen Achmadi melalui Mayjen Soepardjo Roestam. Namun, Achmadi menjawab, bredel itu sudah keputusan Bung Karno. Setelah dibredel, wartawan Aman Makmur sempat ditampung Koran Tri Ubaya Sakti yang digagas Kepala Penerangan Kodam III/17 Agustus, Mayor Wardjono. Namun, media ini juga tak bertahan lama.

Di masa orde baru, Pandoe kembali mencoba menerbitkan Aman Makmur. Namun, karena bisnisnya tak berkembang, Aman Makmur ditutup pada 1971. Pandoe sendiri akhirnya bergabung menjadi jurnalis Kompas hingga pensiun pada 1990-an. (HM)

The post Harian Aman Makmur dan Suasana Padang Saat 1 Oktober 1965 appeared first on Langgam.id.

Mengutip Algemeen Handelsblad (26-10-1907), Akademisi Universitas Indonesia Akhir Matua Harahap dalam blognya menulis, banjir itu terjadi pada 28 dan 29 September 1907. Banjir ini mengakibatkan satu orang tewas dan banyak ternak tenggelam. Kerugian ditaksir sebesar 2 ton emas.

Verslag over de Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-Indie (Laporan Dinas Pekerjaan Umum di Hindia Belanda) Volume 1-4 (1914) menyebut, banjir itu terjadi pada 27 September 1907. Banjir tersebut, menurut sumber ini menimbulkan kerugian sekitar 200 ribu gulden.

Terlepas dari perbedaan versi hari, banjir besar tersebut mendorong pemerintah kolonial Belanda berpikir keras untuk mengatasi agar tidak berulang. Sebelumnya, pada 5 dan 6 Desember 1898 serta 25 Maret 1904 juga ada banjir di Padang. Namun tak sebesar banjir pada 1907 ini.

Burgerlijke Openbare Werken (BOW) atau Dinas Pekerjaan Umum kemudian mendesain mendesain tata kota berbasis pengendalian banjir. Dalam laporan BOW, selama tahun 1911 sampai 1913, untuk mengatasi banjir, maka mesti melakukan tiga hal yakni; menggali saluran drainase, mendorong air di Batang Arau agar masuk ke saluran drainase, dan memanfaatkan drainase tersebut untuk jalan atau lalu lintas.

Pemerintah Hindia Belanda pun merancang pembuatan kanal yang akan mengendalikan banjir. Kanal yang kemudian dikenal sebagai “Banda Bakali” itu atau dalam bahasa Indonesia berarti sungai yang digali. Rusli Amran dalam Buku “Padang Riwayatmu Dulu” (1988) menulis, upacara awal penggalian kanal tersebut dipestakan di Welkom Lubuk Begalung pada 29 Oktober 1911.

Prosesnya pun dimulai. Sebagaimana ditulis di Indisch Bouwkundig Tijdschrift, 28 Februari 1917, pada mulut kanal dikunci, diikuti dengan pembangunan pintu air untuk kebutuhan sawah dan usaha di Alai. Saat bersamaan, saluran drainase (kanal) juga dibangun antara Lubuk Begalung dengan Purus. Kanal besar juga dibangun, namun dalam penggaliannya mengalami kesulitan karena persoalan tanah dan air hujan.

Kanal awalnya dibangun antara Alai dengan ujung Belantung (maksudnya jalan Rasuna Said saat ini). Selanjutnya diteruskan ke Purus, mulut muara.

“Di sisi lain, lokasi di mana air dari kanal turun mengalir ke mulut Purus, sering tidak lancar setahun awal karena ada semacam gundukan tanah (gosong) di mulut muara, sehingga air kadang tertambat,” demikian penjelasan dari pihak pelaksana proyek saat itu.

Agar saluran drainase tetap memiliki kapasitas yang memadai di mulut saluran, maka diputuskan untuk mengangkut kapal pengeruk yang ditempatkan di mulut Batang Arau, melalui pelabuhan layanan pelabuhan ke Purus.

“Sampai dua kali, ia berusaha menarik kapal pengeruk ini ke arah laut yang tinggi melintasi bukit pasir, namun saat tiba di sana selalu ganjalan,” tulis Indisch Bouwkundig Tijdschrift.

Tantangan lain dalam pembebasan Padang dari banjir bukan saja pengerjaan drainase hingga kanal yang sulit, melainkan juga infrastruktur yang sudah ada atau melintas di koridor drainase dan kanal.

Infrastruktur yang menjadi kendala tentu saja rel kereta api. Tahun 1914, moda transportasi kereta api menjadi vital karena satu-satunya angkutan masal. Sehingga selalu sibuk lalu lalang membawa penumpang.

Ketika kanal melewati Alai, persis beririsan dengan rel kereta api dan saluran air. Untuk melancarkan pengerjaan kala, maka jembatan yang membentang diatasnya serta saluran air mau tak mau harus dibuka.

Akhirnya, ada banyak tantangan dari mereka yang memanfaatkan air tersebut seperti dari pemilik penumbuk padi, Setelah bertahun-tahun bernegosiasi dengan pemiliknya, namun tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, sempat dilakukan penghentian penggalian.

Selanjutnya, ketika banjir kanal semakin terbuka karena penggalian yang menyambungkan dari aliran Batang Arau ke Purus, semakin mendekati kenyataan, jembatan penghubung antar konsentrasi penduduk pun dibangun.
Ada lima jembatan yang dibangun yakni di Marapalam, Andalas, Jati, Ujung Belantung (jalan Rasuna Said), dan Purus.

Sejak ada banjir kanal ini, menurut Rusli Amran, bahaya banjir di Padang pada zaman Hindia Belanda jauh berkurang. (Yose Hendra/HM)

The post Banjir Besar Padang 1907, Latar Belanda Menggagas Pembuatan Banda Bakali appeared first on Langgam.id.

“Sjahrir lahir di perumahan jaksa di Air Mata Kucing, jalan utama kota itu,” tulis Rudolf Mrazek dalam biografi “Sjahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia” (1996).

Ibunda Sjahrir, Poetri Siti Rabiah berdarah campuran Minang-Natal. Sementara ayahnya Mohammad Rasad gelar Maharadja Soetan adalah seorang jaksa, putra asli Kotogadang, Agam.

Dari isteri pertamanya yang asli Kotogadang, Ayah Sjahrir punya enam anak. Yang paling sulung adalah Roehana Koeddoes. Dengan demikian, Sjahrir adalah adik (satu ayah) dari pahlawan nasional pejuang emansipasi dan juga jurnalis perempuan Indonesia pertama itu. Sementara, Haji Agus Salim adalah sepupu dari ayah Sjahrir.

Penugasan jaksa sering berpindah. Karena itu, Sjahrir hanya dua tahun di Padang Panjang. Ia kemudian ikut pindah tugas ayahnya ke Jambi dan kemudian ke Medan, saat ia mulai masuk usia sekolah.

Pada tahun 1915, tulis Mrazek, di usia enam tahun, Sjahrir masuk ke sekolah terbaik yang ada di Medan: Europeesche Lagere School (ELS) atau Sekolah Rendah Eropa. Ia kemudian melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijd (MULO) atau sekolah Dasar Lanjutan.

Selepas dari MULO, Sjahrir muda melanjutkan ke sekolah menengah umum AMS di Bandung. Di Bandung pula, nasionalisme makin terpupuk dalam diri Sjahrir.

“Dia lulus pada Mei dan rantaunya akan segera melebar lagi. Pada bulan Juni 1929, Sjahrir mengepak pakaian,” tulis Mrazek.

Baca juga: Menapak Jejak Awal Bung Kecil Sjahrir

Sjahrir tiba di Belanda pada musim panas 1929. Di sini ia bertemu dengan Bung Hatta saat itu menjadi Ketua Organisasi Perhimpoenan Indonesia. Persahabatan dengan Hatta berumur panjang. Sepulang ke Tanah Air, pada 1931 Sjahrir menjadi Ketua Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Pendidikan). Tahun 1932, Hatta gantian yang mengurus.

Pada 1935, keduanya bahkan dibuang ke Boven Digul, Papua. Kemudian dipindahkan ke Banda Neira. Tujuh tahun lamanya, Hatta dan Sjahrir di Banda mengisi waktu luang dengan mengajar, menulis dan membaca.
Mereka baru bebas pada 1942 menjelang Jepang masuk.

Baca juga: Transit Terakhir Hatta-Sjahrir Sebelum Bebas dari Tahanan Belanda

Di awal kemerdekaan Sjahrir menjadi perdana menteri mendampingi Sukarno-Hatta. Ia menjadi ujung tombak pemerintah dalam diplomasi, berunding dengan Belanda. Salah satunya perjanjian Linggarjati.

Baca juga: Perjanjian Linggarjati dan Gagalnya Daerah Istimewa Sumatra Barat

Sjahrir juga yang pertama mencetuskan ide politik bebas aktif. Ide itu ia sampaikan saat berpidato dalam “Inter-Asian Relations Conference” pada 2 April 1947, di New Delhi, India. Sjahrir, menasihati sesama Bangsa Asia untuk menjauhkan diri dan tidak menjadi bagian dari dua blok yang bersengketa. Ia yang pertama menyemai benih politik bebas aktif dan non-blok. Kebijakan yang kemudian menjadi arah politik luar negeri Indonesia.

Baca juga: Pidato Sjahrir di India, Ide Politik Bebas Aktif Pertama

Namun, setelah tak lagi menjabat di pemerintahan, ia disingkirkan. Ditangkap pada 1962 dengan alasan tak masuk akal hingga ia sakit-sakitan dan meninggal dalam status tahanan pada 1966. Saat ia meninggal, Presiden Sukarno buru-buru menetapkannya sebagai pahlawan nasional. (HM)

Baca juga: Dari Tahanan ke Pahlawan, Masa-Masa Akhir Sutan Sjahrir

The post 5 Maret dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

4 Maret 1822

Dengan kekuatan sekitar 400 infanteri dan artileri, Belanda menyerbu Pagaruyung dan daerah sekitarnya. Pada tengah hari tanggal 4 Maret 1822, serdadu di bawah pimpinan Letnan Kolonel Antoine Theodore Raaff tersebut menduduki Pagaruyung dan kemudian pusat-pusat lain di sebelah tenggara Tanah Datar.

Demikian disampaikan Sejarawan Christine E Dobbin dalam Buku “Kebangkitan Islam dan Ekonomi Petani yang Sedang Berubah: Sumatra Tengah, 1784-1847” (1992).

Menurut Dobbin, kekuatan Belanda yang menyerang Pagaruyung sudah bersiap sejak Februari 1822 di dataran tinggi Sumbar.

Dalam buku “Ketika Nusantara Berbicara”, Joko Darmawan mengungkapkan, serbuan yang direncanakan dengan matang itu berhasil memukul mundur kekuatan Padri keluar dari wilayah Pagaruyung.

Setelah menguasai Tanah Datar, Raaff bersama pasukannya kemudian membangun benteng yang kemudian dinamakan Fort Van der Capellen. Raaff dan pasukannya kemudian tak berhenti. Ia merencanakan penyerangan ke Lintau dan wilayah lainnya yang dikuasai Padri.

Mundur dari Batusangkar dan Pagaruyung bukan berarti Pasukan Padri sudah kalah. Padri menyusun kekuatan di Lintau, hanya sekitar 37 kilometer dari Benteng Fort Van der Capellen.

Serangan balasan pun dilakukan. Pada 10 Juni 1822, menurut Joko Darmawan, pergerakan pasukan Raaff di Tanjung Alam diadang kaum Padri, meski belum menunjukkan hasil maksimal.

Serangan Padri berikutnya pada 14 Agustus 1822 sudah membawa hasil. Dalam pertempuran di Baso, salah seorang perwira Belanda Kapten Goffinet menderita luka berat. Ia kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Karena serangan pasukan Padri di bawah pimpinan Tuanku Nan Renceh itu, Belanda mundur kembali ke Batusangkar.

Pada 13 April 1823, pasukan Raaff kembali menyerang Lintau. Serangan ini gagal karena perlawanan sengit Padri. Belanda kembali ke Batusangkar pada 16 April.

Beberapa kali penyerangan yang dilakukan Raaff dan pasukannya tak membuat Belanda berhasil mengembangkan wilayah dudukannya ke luar Batusangkar. Kondisi ini terjadi hingga Raaff diangkat jadi residen Padang pada 1823. Namun, kemudian meninggal mendadak pada 1824.

Baca juga: Kisah Belanda Menyerbu Tanah Datar

4 Maret 1831

Gubernur Jenderal Van den Bosch mengangkat Letnan Kolonel CPJ Elout menjadi residen dan komandan militer Hindia Belanda di Sumatra Barat. Elout sekaligus menggantikan mantan residen Mac Gillavry dan komandan militer Kapten de Rochemont. Ia sampai di Padang pada 4 Maret 1931.

Demikian ditulis Muhamad Radjab dalam “Perang Padri di Sumatra Barat (1803-1838)”, buku tahun 1954 yang diterbitkan ulang pada 2019.

Radjab menulis, Letnan Kolonel Elout diberi tugas politik dan militer, yaitu mengembalikan ketentraman di Sumatra Barat. Baik dengan jalan mengadakan perdamaian dengan kaum padri maupun dengan menaklukkan sejumlah distrik yang sebelumnya sudah ditaklukkan Belanda, namun belakangan tidak mengakui lagi kekuasaan Belanda.

“Kepadanya dianjurkan supaya perdamaian itu dicari dengan perundingan dan mengambil hati penduduk. Seberapa boleh, jangan bertindak menyerang, kecuali kalau sudah diperintahkan gubernur jenderal,” tulis Radjab.

Namun, perintah tersebut tak menghentikan kekerasan di Ranah Minang. Rangkaian pertempuran antara tentara Belanda dan pasukan padri terus terjadi di berbagai pelosok Sumatra Barat setelah itu. (HM)

The post 4 Maret dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

3 Maret 1947

Audrey Kahin dalam buku “Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998” (2005) menulis, pada 3 Maret 1947, sejumlah laskar bersenjata mengangkat senjata melawan pemerintah Republik di Bukittinggi dan di beberapa kota lain di Sumatra Barat.

Para laskar yang mengangkat senjata, menurut Sejarawan Cornell University itu, berencana menculik Residen Rasjid, Komandan Militer Ismail Lengah dan pejabat-pejabat tinggi keresidenan lainnya. Peristiwa ini di kemudian hari lebih dikenal sebagai “Peristiwa 3 Maret”.

Saafroedin Bahar dalam Buku “Etnik, Elit dan Integrasi Nasional: Minangkabau 1945-1984 Indonesia 1985-2015” (2018) menyebut, pada bulan-bulan awal sebelum itu, sudah lama terjadi keresahan di kalangan para laskar.

“Antara lain disebabkan oleh perbedaan pelayanan perbekalan antara pasukan tentara reguler Divisi IX Banteng yang jauh lebih baik dengan perbekalan untuk laskar,” tulisnya.

Audrey Kahin yang mewawancarai Sjuib Ibrahim dan Maksum, dua pimpinan Hizbullah, di Padang pada 1 Juli 1976 mengungkapkan empat penyebab lain yang lebih substansi.

Selain tak berhasil menangkap Rasjid, dalam pelaksanaan, gerakan ternyata lemah dan tak terorganisir. Sempat terjadi kontak tembak di Bukittinggi selama beberapa jam, namun sebelum berhasil masuk kota, kelompok penyerang menyerah.

Sekitar 200 personil Divisi Banteng dari Padang didatangkan untuk membantu memadamkan pemberontakan. Kepada para tentara, menurut Saafroedin, sudah diberikan instruksi untuk mengurangi tembakan seminim mungkin agar tidak muncul korban yang tak perlu.

Dua orang yang memimpin gerakan sempat ditahan dan disidangkan setelah peristiwa ini. Sementara, semua anggota dibebaskan. Residen Rasjid lebih menekankan langkah rekonsiliasi karena Republik masih menghadapi perang melawan tentara Belanda. Rekonsiliasi tersebut yang kemudian jadi modal saat semua bersatu mendukung Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) setelah agresi militer kedua pada 19 Desember 1948.

Baca juga: Peristiwa 3 Maret 1947, Pergolakan Ranah di Awal Merdeka

3 Maret 1949

Kabar tentang serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta sampai ke Bidar Alam, Solok Selatan pada 3 Maret 1949. Bidar Alam, saat itu menjadi basis Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara dan sebagian besar anggota kabinet.

“Stasiun radio Dick Tamimi di Bidar Alam menerima radiogram dari Wonosari tentang serangan 1 Maret 1949 (6 jam di Yogya). Radiogram tersebut langsung dikirim ke seluruh stasiun radio AURI di Sumatra, termasuk Koto Tinggi (Limapuluh Kota) dan Aceh,” tulis Sejarawan Mestika Zed dalam “Somewhere in The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan” (1997).

Menurutnya, stasiun radio di Koto Tinggi kemudian mengirim kabar itu ke stasiun radio India di New Delhi. Ibu Kota India tersebut, saat itu menjadi basis Menteri Luar Negeri PDRI AA Maramis. Sementara, dari Aceh kabar disampaikan ke Soewarno dan sejumlah personil AURI yang sedang dalam misi penerbangan RI Seulawah di Burma. (*/HM)

The post 3 Maret dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

Oakley Brooks dalam Buku “Tsunami Alert: Beating Asia’s Next Big One” (2011) menulis, saat itu Padang hanya dihuni beberapa ribu orang yang tinggal di sekitar muara Batang Arau.

“Sekitar pukul 10 malam pada tanggal 10 Februari, bumi mulai bergetar. Ketika goncangan makin kuat, orang-orang lari ke luar rumah,” tulisnya.

Selain bangunan yang rubuh di pemukiman dekat sungai, tanah retak hingga 10 sentimeter. Tidak berapa lama, tiga gelombang tsunami berturut-turut muncul di sungai.

“Satu gelombang sanggup memindahkan kapal dagang Inggris seberat 150 ton dari muara sungai ke pasar burung di belakang benteng Belanda lama, lebih dari satu kilometer ke hulu. Perahu-perahu di muara juga melesat satu kilometer ke hulu.”

Selain menyapu pemukiman orang Belanda, tsunami juga menyampu kawasan pemukiman orang China di dekat benteng.

“Di Air Manis, arah selatan Batang Harau, orang-orang melarikan diri ke pohon-pohon. Namun, gelombang mencapai cabang-cabang pohon tersebut. Para ilmuwan memperkirakan tsunami mencapai lima meter,” tulisnya.

Gempa susulan, kemudian berlanjut sepanjang malam. “Keesokan harinya, penduduk Padang melihat hampir setiap bangunan telah rusak.”

“Gelombang tsunami menjangkau kota hingga radius satu kilometer ke daratan. Di Pantai Air Manis, perahu-perahu kecil hanyut hingga 1,8 kilometer ke hulu sungai,” tulis Yose Hendra dalam tesisnya yang membahas sejarah bencana di Sumbar, mengutip Dany Hilman dan Kiere Sieh dalam “Neotectonic of The Sumatran Fault, Indonesia, 2000.

Keesokan harinya, mayat-mayat ditemukan bergelimpangan di kawasan pantai Air Manis. Bahkan di antaranya tersangkut di cabang-cabang pohon di sekitar pantai. “Sebagian ahli memperkirakan munculnya tsunami akibat longsor di bawah laut yang dipicu oleh gempa bumi,” tulis Yose.

Fery Irawan, kasubbid pengelolaan data dan sistem informasi statistik pada Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB di situs resmi lembaga itu menulis, sumber gempa berasal di wilayah yang kini lazim disebut sebagai Segmen Mentawai Megathrust.

Database tsunami global, menurutnya, hanya mencatat dua pengamatan tsunami akibat kejadian tersebut. Pertama di Padang yang berjarak 184 km dari sumber gempa dam kedua di Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan (antara Siberut–Nias) yang berjarak 60 km dari sumber gempa.

Di Padang, tsunami menghantam dengan dahsyat, setelah air laut surut sedemikian rupa. Batang Arau sempat kering sebelum tsunami kemudian datang.

Rangkaian tsunami, menurut Fery, terjadi hingga tiga kali. “Menyebabkan Kota Padang terendam. Pemukiman di Air Manis luluh lantak, sekitar 300 jiwa meninggal dunia. Sebagian ditemukan bergelantungan tersangkut di cabang pepohonan dan ada kapal yang terbawa jauh ke daratan.”

Survei kelautan tahun 2008, tulisnya, mengindikasikan tsunami 1797 tersebut mungkin disebabkan oleh sumber lokal, akibat longsoran bawah laut atau dari back thrust.

Tsunami 1797 di Padang justru lebih tinggi dibandingkan 36 tahun setelahnya saat gempa 1833 yang secara magnitude lebih besar. Namun ketinggian tsunami di Padang pada 1833 justru lebih kecil, hanya 2–3 meter. (SS)

The post 10 Februari 1797, Saat Tsunami Landa Kota Padang di Malam Hari appeared first on Langgam.id.

19 Januari 1839
Tuanku Imam Bonjol Dipindahkan Belanda ke Ambon
.
Cianjur – Pimpinan Padri Tuanku Imam Bonjol dipindahkan Pemerintah Hindia Belanda ke Ambon pada 19 Januari 1839. Sebelumnya, Tuanku Imam ditangkap saat saat bersedia berunding pada 28 Oktober 1837 dan kemudian ditahan di Padang, lalu ke Betawi. Tuanku Imam kemudian dipindahkan ke Cianjur dengan Besluit 23 Januari 1838. Setelah dipindah ke Ambon 2 tahun, pada 1841 Tuanku Imam dipindahkan ke Manado hingga wafat pada 8 November 1864.
.
Sumber:
– Taufik Abdullah dalam “Sejarah Ummat Islam Indonesia” (1991) hlm 168
– Muhamad Radjab dalam “Perang Paderi di Sumatera Barat, 1803-1838” (1964) hlm 407-409

19 Januari 1949
Ketua PDRI Kirim Radiogram ke India
.
Bidar Alam – Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara mengirim radiogram kepada perwakilan RI di India dr. Soedarsono pada 19 Januari 1949 sebelum berlangsung Konferensi New Delhi yang membahas masalah agresi Belanda di Indonesia. Selain memberi selamat dan arahan kepada dr. Soedarsono, Ketua PDRI juga memberi kabar tentang pemerintahan darurat yang dipimpinnya.
.
Sumber: Mestika Zed dalam “Somewhere in The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia” (1997) hlm 224-225

The post 19 Januari dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

6 Januari 1947
KNI Sumbar Pilih 15 Calon Anggota KNIP
.
Bukittinggi – Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatra Barat menggelar menggelar sidang pleno pada 4-6 Januari 1947 di Bukittinggi. Hasil sidang pleno ke-8 ini pada 6 Januari, memilih 15 orang calon untuk menghadiri sidang pleno KNI Pusat (KNIP) yang digelar di Malang.

Buku Propinsi Sumatera Tengah (1959) menulis, sidang pleno itu memutuskan 15 orang yang dicalonkan untuk menjadi wakil Sumatra Barat di KNI Pusat. Mereka antara lain, adalah: Iskandar Tedjasukmana, Marzuki Jatim, Dr. Rahim Usman, Bachtaruddin, Chatib Suleiman, Darwis Thaib, Basjrah Lubis, Rangkajo Rasuna Said, Bariun A.S, Anwar St. Saidi, H. Mahmud Junus dan Sidi Bakaruddin.

Dari anggota-anggota jang diusulkan oleh KNI Sumbar ini, Presiden Sukarno mengangkat lima orang menjadi anggota KNIP. Yakni, I. Tedjasukmana, Marzuki Jatim, Dr. A. Rahim Usman, Bachtaruddin dan Chatib Suleiman.

KNI pada masa itu dibentuk untuk melaksanakan fungsi legislatif sebelum terbentuknya dewan perwakilan rakyat. KNI untuk wilayah Sumatra Barat sendiri sudah terbentuk pada 31 Agustus 1945.

“Pada awal pendiriannya sebagian anggota KNI ini terdiri atas anggota-anggota Tyuo Sangi In bentukan Jepang. Semua anggotanya berjumlah 41 orang di bawah kepemimpinan Engku Moh. Sjafei,” tulis Siti Fatimah dkk, dalam Buku “Bgd. Azizchan, 1910-1947: Pahlawan Nasional dari Kota Padang” (2007).

6 Januari 1949
Tentara Belanda Kuasai Pariaman dan Painan
.
Pariaman dan Painan – Dua daerah pinggir pantai di Sumatra Barat jatuh ke tangan tentara Belanda dalam Agresi Militer II yang dimulai sejak 19 Desember 1948. Dua daerah itu adalah Pariaman dan Painan, Pesisir Selatan. “Pariaman jatuh ke tangan tentara Belanda pada tgl. 6 Januari 1949. Pasuka kita mundur ke luar kota,” tulis Ahmad Husein dalam “Sejarah perjuangan kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau, 1945-1950, Volume 2” (1992).

Pos pertahanan terdepan di dekat Pariaman, menurutnya, ada di jembatan Pauh di bawah pimpinan Komandan Petempuran Letnan -I (L) Wagimin.

Sementara itu, arah ke selatan, Painan juga dikuasai tentara Belanda. “Pada tanggal 6 Januari 1949 Belanda melakukan pendaratan dari laut di Painan. Pendaratan dilakukan dengan kapal ”YT 5” yang memuat lebihkurang 1 kompi serdadu bersenjata lengkap,” tulis AH Nasution dalam Buku “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Agresi Militer Belanda II” (1977).

Menurutnya, Belanda telah berada di Teluk Painan sejak dini hari. Pendaratan dilakukan pada pukul 06.00 pagi. “Pukul 09.00 mereka berhasil menguasai Painan. Anggota-anggota TNI tak sempat melakukan perlawanan melihat perimbangan persenjataan dan perorangan yang tidak sepadan,” tulisnya.

6 Januari 1952
Kongres Masyarakat Sumbar di Bukittinggi
.
Bukittinggi – Sebuah kongres yang mempertemukan berbagai komponen masyarakat Sumatra Barat digelar di Bukittinggi pada 6 Januari 1952. Pertemuan ini diadakan beranjak dari persoalan dan perpecahan yang terjadi pada awal tahun 1950 an.

Sejarawan Universitas Andalas Gusti Asnan dalam Buku “Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an” (2007) menulis, pertemuan itu terjadi atas usulan salah satu ulama besar Minangkabau: Syekh Sulaiman ar-Rasuli.

Menurutnya, pascaterjadi mosi tidak percaya kepada pemerintah daerah pada 1950 disusul pembekuan DPR Sumatra Tengah pada 6 Januari 1951, terjadi keretakan di antara golongan masyarakat di Sumbar.

“Konflik tidak hanya terjadi antara politisi denhgan pihak eksekutif daerah. Tetapi juga daerah dengan pemerintah pusat, serta antara satu partai politik dengan partai politik lainnya.”

Karena itu dalam sebuah tulisan yang diturunkan selama empat hari berturut-turut, menurutnya, Syekh Sulaiman ar-Rasuly mengusulkan agar diadakan sebuah perdamaian antar berbagai komponen masyarakat Sumatra Barat.

Usulan ulama yang terkenal dengan sebutan “Inyiak Canduang” itu akhirnya direalisasikan dengan penyelenggaraan Konferensi Urang Nan Ampek Jinih pada 6 Januari 1952.

Mengutip Haluan, menurut Mestika, hadir dalam pertemuan itu tokoh-tokoh alim ulama. Seperti Syekh Sulaiman ar- Rasuli, Ibrahim Musa Parabek, Hamka, H. Agus Salim. Hadir juga tokoh-tokoh adat seperti Dt. Simarajo dan Dt. Bagindo Basa Nan Kuniang. Dari kalangan intelektual hadir Hazairin dan dari pemerintah Ruslan Mulyoharjo.

Kongres itu, dinilai juga pertemuan pertama semua unsur masyarakat Minang (Sumatera Barat) secara besar-besaran.

Empat komponen masyarakat, yakni golongan agama, adat, pemerintah daerah dan kalangan intelektual duduk bersama membicarakan sejumlah persoalan.

Ada tiga keputusan yang lahir dari pertemuan besar tersebut. Pertama, soal pewarisan. Harta pusaka tinggi (warisan turun temurun dari nenek moyang) disepakati jatuh ke kemenakan sesuai aturan adat. Sementara, pusaka rendah (harta pencarian orang tua) diwariskan kepada anak sesuai hukum waris Islam.

Kedua, masing-masing kelompok masyarakat agar menjalankan fungsi dan tugas serta tanggungnya. Ketiga, perlu langkah untuk menciptakan masyarakat yang bersatu dan sejahtera (antara lain menyerahkan setiap persoalan kepada ahlinya, atau kelompok masyarakat yang berwenang menangani masalah tersebut). (HM)

Catatan: Tulisan ini diperbarui dan dilengkapi pada 6 Januari 2021 (HM)

The post 6 Januari dalam 4 Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

5 Januari 1837
Gubernur Jenderal Kirim Panglima Tentara ke Sumbar
.
Batavia – Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dominique Jacques de Eerens mengirim Panglima Tentara Hindia Belanda Jenderal Mayor FD Cochius ke Sumatra Barat pada 5 Januari 1837. Komandan bala tentara Belanda ini dikirim karena kekalahan besar-besaran Belanda oleh pasukan Padri yang dipimpin Tuanku Imam di Bonjol. Cochius dikirim selain untuk mengevaluasi masalah kekalahan tersebut, juga untuk memberi saran untuk penyelesaian konflik bersenjata Belanda dengan Padri yang terlah berlangsung bertahun-tahun.
.
Sumber:
– Muhamad Radjab dalam “Perang Padri di Sumatra Barat 1803-1838” (1964)
– Sartono Kartodirdjo dalam “Sejarah Perlawanan-Perlawanan terhadap Kolonialisme” (1973) hlm 116

5 Januari 1948
Bung Hatta Dijemput ke Bukittinggi
.
Bukittinggi – Rombongan Perdana Menteri Mr. Amir Syarifudin mendarat di Lapangan Udara Gadut pada 5 Januari 1948. Dalam rombongan ini ikut Sutan Syahrir (mantan Perdana Menteri), Prawoto (Masyumi), dan Zaenal Baharudin (Pemuda). Kedatangan rombongan tersebut, untuk menjemput menjemput Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menetap di Bukittinggi sejak 29 Juli 1948. Sebelumnya, Bung Hatta sempat hampir terkepung oleh tentara Belanda di Sumatra Utara saat terjadi Agresi Militer I, tak bisa ke Yogyakarta sehingga dankemudian menetap di Bukittinggi untuk sementara waktu.
.
Sumber:
– Moehammad Hasan dan Mohammad Isa dalam “Meester Teuku Moehammad Hasan: Memoir Gubernur Sumatera dari Aceh” (1999)
– Mohammad Hatta dalam “Memoir” (1979)

5 Januari 1949
Tentara Belanda Kuasai Pauh Kamba
.
Padang Pariaman – Tentara Belanda menguasai Pauh Kamba, Padang Pariaman menjelang sore 5 Januari 1949, dalam lanjutan agresi militernya. Serangan tersebut dimulai sehari sebelumnya dari arah Lubuk Alung. Bersamaan dengan itu, dari arah Sicincin tentara Belanda juga menyerang ke arah Sungai Sariak. Di hari yang sama, Komandan Tentara Belanda Jenderal Spoor mengumumkan, bahwa operasi militer Belanda di Sumatra sudah selesai. Spoor memerintahkan penghentian permusuhan. Namun, menurut AH Nasution, tentara Belanda sudah di ambang segala macam kesulitan. Karena, TNI secara berangsur-angsur telah dapat mengatur diri kembali sesudah mengalami serangan pendadakan Belanda pada hari-hari pertama agresinya.
.
Sumber:
– Ahmad Husein dkk dalam “Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau 1945-1950 II” (1992) hlm 152
– Abdul Haris Nasution, dalam “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia-Volume 10” (1977) hlm 235

5 Januari 1951
Pemerintah Pusat Membekukan DPR Sumatra Tengah
.
Jakarta – Pemerintah pusat membekukan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatra Tengah (DPRST) pada 5 Januari 1951 melalui PP Nomor 1 Tahun 1951 yang ditandatangani Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Natsir. Pembekuan tersebut merupakan buntut penolakan DPRST terhadap Ruslan Mulyoharjo yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai pelaksana tugas gubernur. Konflik ini berawal sejak 1950, saat DPRST mengajukan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Gubernur M. Nasroen dan meminta menggantinya dengan empat calon gubernur yang diusulkan DPRST yakni Ilyas Yakub, Sutan Mohammad Rasjid, Mohammad Djamil dan A. Rahim Usman.
.
Sumber:
– PP Nomor 1 Tahun 1951
– Gusti Asnan dalam “Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an”

Baca Juga: Aksi DPR Sumatra Tengah, Awal Perlawanan pada Pemerintah Pusat

Catatan: Tulisan ini diperbarui dan dilengkapi pada 5 Januari 2021 (HM)

The post 5 Januari dalam 4 Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

4 Januari 1927
Belanda Padamkan Pemberontakan di Silungkang
.
Silungkang – Pemerintah Hindia Belanda tercatat memadamkan pemberontakan di Silungkang pada 4 Januari 1927. Hal itu, setelah bantuan militer datang dari berbagai kota di Sumbar seperti Bukittinggi dan Padang Panjang. Pada 4 Januari itu, satu brigade militer bantuan dikirim lewat kereta api dari Solok ke Sawahlunto dipimpin seorang letnan. Ia menggantikan Letnan Simons yang tewas sebelumnya. Di tengah jalan saat melewati Silungkang, massa memasang rintangan berupa rantai besi yang diikatkan ke rel untuk menghalangi kereta. Saat membersihkan rintangan itu, muncul serangan. Belanda menembak 4 orang.
.
Sumber:
– Rosihan Anwar dalam “Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia – Volume 4″ (2002) hlm 145
– Mestika Zed dalam “Pemberontakan Komunis di Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat” (2004) hlm 141

4 Januari 1949
Rombongan PDRI Menuju Solok Selatan
.
Sungai Dareh – Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan para pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) meninggalkan Sungai Dareh (kini berada dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya). Mereka menuju Bidar Alam (kini dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan) melalui Abai Sangir.

Sejarawan Mestika Zed dalam Buku “Somewhere in The Jungle, PDRI, Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan” (1997) menyebut, untuk mencapai nagari tersebut hanya ada dua jalur pilihan.

“Keduanya sama sulit. Pertama melalui jalur setapak lewat hutan belantara lebih dari seratus kilometer. Jalur kedua adalah dengan berperahu menyongsong arus hulu Sungai Batang Hari yang cukup deras dan berbahaya,” tulisnya.

Saat menuju Bidar Alam, menurutnya, rombongan lebih kecil. Sebagian mendapat tugas kembali ke Payakumbuh untuk memantau situasi selain untuk mencari onderdil pesawat zender.

Dari Sungai Dareh, rombongan PDRI dibagi tiga. Rombongan pertama, Sjafruddin beserta 20 rombongan naik perahu ke arah hulu. Rombongan kedua, Wakil Ketua PDRI Teuku Muhammad Hasan bersama sejumlah petinggi dan petugas radio melalui jalur setapak berjalan kaki. Sementara, rombongan ketiga Mr. Lukman Hakim beserta rombongan memutar melalui Muaro Bungo Jambi dan baru sampai di Bidar Alam dua pekan kemudian.

Banyak cerita dalam perjalanan itu. Salah satunya, rombongan TM Hasan yang melalui jalur jalan setapak selalui diikuti seekor harimau dari jarak sekitar 20 meter. Saat rombongan berhenti, harimau juga berhenti. Saat rombongan berjalan, harimau tersebut juga ikut berjalan.

Salah satu Guru Silek Pangean Sungai Dareh Edison Datuk Pucuak dalam seminar “Dharmasraya di Lintasan PDRI” yang digelar Pemkab Dharmasraya pada Kamis (2/1/2020) menyebut, fenomena tersebut merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat.

Menurutnya, jalur yang dilalui rombongan PDRI tersebut memang jalur harimau Sumatra. Namun, bila berniat baik, harimau tak akan mengganggu, malah akan membantu menunjukkan jalan bila tersesat. Ia percaya, rombongan PDRI kala itu, dibantu oleh para tetua silek Pangean.

TM Hasan dan rombongan sendiri, seperti ditulis Mestika, akhirnya terbiasa dengan kehadiran harimau tersebut. Mereka akhirnya merasa nyaman dan menganggap harimau tersebut mengawal perjalanan menuju Bidar Alam. (HM)

Catatan: Tulisan ini diperbarui dan dilengkapi pada 4 Januari 2021

The post 4 Januari dalam 2 Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.