Sumbar Rawan Gempa, DPRD Sumbar Ingatkan Gubernur Soal Aturan Tata Ruang

Sumbar Rawan Gempa, DPRD Sumbar Ingatkan Gubernur Soal Aturan Tata Ruang

Dok. Idenvi Susanto

Berita Gempa Pasaman Barat terbaru dan terkini hari ini: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) mengingatkan gubernur dan pemerintah daerah soal tata ruang dan wilayah pasca  bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

Langgam.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) mengingatkan gubernur dan pemerintah daerah soal tata ruang dan wilayah pasca  bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan dari DPRD sendiri juga telah memberikan sejumlah bantuan kepada korban gempa di Pasaman Barat dan Pasaman. Terutama anggota DPRD yang berasal dari dapil di sana juga terus berkoordinasi dalam penanganan gempa.

"Alhamdulillah kita terus berkoordinasi, seluruh daerah yang sulit dijangkau itu sudah dijangkau oleh BPBD dan BPBD, kita juga apresiasi para relawan yang telah hadir di sana," katanya di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (5/3/2022).

Supardi mengatakan gempa di Pasbar merupakan semacam pelajaran bagi semua pihak terutama pemerintah, bahw Sumbar adalah daerah rawan bencana. Jika dilihat memang di Sumatera ini ada patahan Semangko. Hal ini perlu diwaspadai.

"Patahan semangko ini sangat-sangat rawan gempa, perlu kita waspadai, ini lebih berbahaya ketimbang tsunami, sebab tsunami punya waktu untuk menyelamatkan diri sementara gempa tidak," katanya.

Atas kondisi itu dia meminta gubernur agar mengkaji ulang soal aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kalau memang perlu direvisi maka itu harus dilakukan. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten kota agar merevisi peraturan RTRW untuk disesuaikan dengan potensi bencana di daerah masing-masing.

"Artinya begini, kalau daerah itu rawan bencana gempa tentu tidak kita bisa jadikan pemukiman padat, tentu tidak mungkin kita membangun infrastruktur di sana," katanya.

Dia mencontohkan, misalnya gubernur ingin membangun geopark di daerah Solok sebagai lokasi wisata internasional. Hal ini dinilai tidak tepat, karena Solok sangat rawan gempa. Lebih cocok misalnya membangun wisata agro disana atau membudidayakan pertanian.

"Kalau pertanian kita budayakan secara profesional maka itu menarik perhatian wisata dari luar atau dalam negeri, tapi kalau kita bangun infrastruktur secara permanen apalagi dibuat daerah perkotaan maka itu berbahaya," katanya.

Bagaimana pun menurutny gempa pasti akan terus terjadi di wilayah Sumbar, hanya saja tidak tahu kapan waktunya. Gempa di Sumbar hanya masalah waktu saja terjadinya. Gempa Pasaman Barat bisa dikatakan pengingat bahwa Sumbar rawan bencana.

Baca Juga

Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Muhidi mengajak generasi muda untuk meningkatkan ibadah agar terhindar dari persoalan sosia
Cegah Tawuran dan Narkoba, Ketua DPRD Sumbar Ajak Generasi Muda Tingkatkan Ibadah
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, APBD berfungsi sebagai otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi
Evi Yandri: Kondisi Ekonomi Global Tak Menentu, Penggunaan APBD Mesti Efektif dan Tepat Sasaran
KPI Pusat mendukung akan hadirnya Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumatra Barat yang sedang dalam tim pembahasan Komisi I
KPI Pusat Dukung Kehadiran Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumbar
Peran dan fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat memperhatikan penyelenggaraan hak-hak anggota DPRD sesuai pasal 136 Peraturan
Pentingnya Sekretariat DPRD Tingkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi
Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra melakukan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Piai Tangah, Kota Padang, pada Senin
Wakil Ketua DPRD Sumbar M Iqra Chissa Putra Serap Aspirasi Warga Piai Tangah Padang
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman melaksanakan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Kelurahan Batipuh Panjang,
Reses di Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Terima Aspirasi Warga