Sumbar Rawan Gempa, DPRD Sumbar Ingatkan Gubernur Soal Aturan Tata Ruang

Sumbar Rawan Gempa, DPRD Sumbar Ingatkan Gubernur Soal Aturan Tata Ruang

Dok. Idenvi Susanto

Berita Gempa Pasaman Barat terbaru dan terkini hari ini: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) mengingatkan gubernur dan pemerintah daerah soal tata ruang dan wilayah pasca  bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

Langgam.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) mengingatkan gubernur dan pemerintah daerah soal tata ruang dan wilayah pasca  bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan dari DPRD sendiri juga telah memberikan sejumlah bantuan kepada korban gempa di Pasaman Barat dan Pasaman. Terutama anggota DPRD yang berasal dari dapil di sana juga terus berkoordinasi dalam penanganan gempa.

"Alhamdulillah kita terus berkoordinasi, seluruh daerah yang sulit dijangkau itu sudah dijangkau oleh BPBD dan BPBD, kita juga apresiasi para relawan yang telah hadir di sana," katanya di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (5/3/2022).

Supardi mengatakan gempa di Pasbar merupakan semacam pelajaran bagi semua pihak terutama pemerintah, bahw Sumbar adalah daerah rawan bencana. Jika dilihat memang di Sumatera ini ada patahan Semangko. Hal ini perlu diwaspadai.

"Patahan semangko ini sangat-sangat rawan gempa, perlu kita waspadai, ini lebih berbahaya ketimbang tsunami, sebab tsunami punya waktu untuk menyelamatkan diri sementara gempa tidak," katanya.

Atas kondisi itu dia meminta gubernur agar mengkaji ulang soal aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kalau memang perlu direvisi maka itu harus dilakukan. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten kota agar merevisi peraturan RTRW untuk disesuaikan dengan potensi bencana di daerah masing-masing.

"Artinya begini, kalau daerah itu rawan bencana gempa tentu tidak kita bisa jadikan pemukiman padat, tentu tidak mungkin kita membangun infrastruktur di sana," katanya.

Dia mencontohkan, misalnya gubernur ingin membangun geopark di daerah Solok sebagai lokasi wisata internasional. Hal ini dinilai tidak tepat, karena Solok sangat rawan gempa. Lebih cocok misalnya membangun wisata agro disana atau membudidayakan pertanian.

"Kalau pertanian kita budayakan secara profesional maka itu menarik perhatian wisata dari luar atau dalam negeri, tapi kalau kita bangun infrastruktur secara permanen apalagi dibuat daerah perkotaan maka itu berbahaya," katanya.

Bagaimana pun menurutny gempa pasti akan terus terjadi di wilayah Sumbar, hanya saja tidak tahu kapan waktunya. Gempa di Sumbar hanya masalah waktu saja terjadinya. Gempa Pasaman Barat bisa dikatakan pengingat bahwa Sumbar rawan bencana.

Baca Juga

Massa aksi yang terdiri dari elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil hingga pengemudi ojol unjuk rasa di DPRD Sumbar
18 Tuntutan Bemsi Sumbar saat Demo DPRD Sumbar
Aliansi Cipayung plus Sumbar yang terdiri dari 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP menyuarakan tujuh tuntutan saat demo DPRD Sumbar
Demo DPRD Sumbar, Ini Tujuh Tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus 
Aliansi Cipayung plus Sumbar yang terdiri dari 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP menyuarakan tujuh tuntutan saat demo DPRD Sumbar
8 Fraksi DPRD Sumbar Teken Surat Tuntutan Massa Demo
Ketua DPRD Sumbar Muhidi angkat tangan saat menemui massa aksi di gedung DPRD, Senin (1/9/2025). Muhidi menemui massa aksi pukul 17.05 WIB,
Temui Massa Demo, Ketua DPRD Sumbar Janji Kawal Tuntutan ke Pusat
Massa aksi yang terdiri dari elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil hingga pengemudi ojol unjuk rasa di DPRD Sumbar
Massa Demo Mulai Padati DPRD Sumbar
Elemen masyarakat dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil hingga pengemudi ojek online atau ojol akan melakukan aksi di DPRD Sumbar
Ada Aksi Demo di DPRD Sumbar Senin Siang, Hindari Ruas Jalan Ini