Sumbar Rawan Gempa, DPRD Sumbar Ingatkan Gubernur Soal Aturan Tata Ruang

Sumbar Rawan Gempa, DPRD Sumbar Ingatkan Gubernur Soal Aturan Tata Ruang

Dok. Idenvi Susanto

Berita Gempa Pasaman Barat terbaru dan terkini hari ini: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) mengingatkan gubernur dan pemerintah daerah soal tata ruang dan wilayah pasca  bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

Langgam.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) mengingatkan gubernur dan pemerintah daerah soal tata ruang dan wilayah pasca  bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan dari DPRD sendiri juga telah memberikan sejumlah bantuan kepada korban gempa di Pasaman Barat dan Pasaman. Terutama anggota DPRD yang berasal dari dapil di sana juga terus berkoordinasi dalam penanganan gempa.

"Alhamdulillah kita terus berkoordinasi, seluruh daerah yang sulit dijangkau itu sudah dijangkau oleh BPBD dan BPBD, kita juga apresiasi para relawan yang telah hadir di sana," katanya di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (5/3/2022).

Supardi mengatakan gempa di Pasbar merupakan semacam pelajaran bagi semua pihak terutama pemerintah, bahw Sumbar adalah daerah rawan bencana. Jika dilihat memang di Sumatera ini ada patahan Semangko. Hal ini perlu diwaspadai.

"Patahan semangko ini sangat-sangat rawan gempa, perlu kita waspadai, ini lebih berbahaya ketimbang tsunami, sebab tsunami punya waktu untuk menyelamatkan diri sementara gempa tidak," katanya.

Atas kondisi itu dia meminta gubernur agar mengkaji ulang soal aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kalau memang perlu direvisi maka itu harus dilakukan. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten kota agar merevisi peraturan RTRW untuk disesuaikan dengan potensi bencana di daerah masing-masing.

"Artinya begini, kalau daerah itu rawan bencana gempa tentu tidak kita bisa jadikan pemukiman padat, tentu tidak mungkin kita membangun infrastruktur di sana," katanya.

Dia mencontohkan, misalnya gubernur ingin membangun geopark di daerah Solok sebagai lokasi wisata internasional. Hal ini dinilai tidak tepat, karena Solok sangat rawan gempa. Lebih cocok misalnya membangun wisata agro disana atau membudidayakan pertanian.

"Kalau pertanian kita budayakan secara profesional maka itu menarik perhatian wisata dari luar atau dalam negeri, tapi kalau kita bangun infrastruktur secara permanen apalagi dibuat daerah perkotaan maka itu berbahaya," katanya.

Bagaimana pun menurutny gempa pasti akan terus terjadi di wilayah Sumbar, hanya saja tidak tahu kapan waktunya. Gempa di Sumbar hanya masalah waktu saja terjadinya. Gempa Pasaman Barat bisa dikatakan pengingat bahwa Sumbar rawan bencana.

Baca Juga

PKS tidak menunjuk Irsyad Syafar sebagai ketua DPRD Sumbar periode 2024-2029. Namun PKS menunjuk Muhidi sebagai ketua DPRD Sumbar.
Bukan Irsyad Syafar, Ini Penjelasan PKS Soal Penunjukan Muhidi Jadi Ketua DPRD Sumbar
Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar akan menggelar aksi demonstrasi pada momentum Hari Tani
Momen Hari Tani, Aliansi BEM Sumbar Sentil Janji Mahyeldi Soal Lumbung Padi
Anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) periode 2024 -2029 mengikuti program orientasi yang diselenggarakan oleh Kemendagri
Tingkatkan Kinerja, Anggota DPRD Sumbar Periode 2024-2029 Ikuti Program Orientasi Kemendagri
65 Anggota DPRD Sumbar Dilantik, Irsyad Safar jadi Pimpinan Sementara
65 Anggota DPRD Sumbar Dilantik, Irsyad Safar jadi Pimpinan Sementara
Ketua DPRD Sumbar Supardi bertindak sebagai pembaca proklamasi pada Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di Istana Gubernur Sumbar.
HUT ke-79 RI, Ketua DPRD Sumbar Tegaskan Pentingnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengungkapkan bahwa unsur media memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
Hadiri HUT RI di KPID Sumbar, Supardi: Media Harus Pertahankan Jati Diri Sebagai Pilar Demokrasi Bangsa