Sumbar Rawan Gempa, DPRD Sumbar Ingatkan Gubernur Soal Aturan Tata Ruang

Sumbar Rawan Gempa, DPRD Sumbar Ingatkan Gubernur Soal Aturan Tata Ruang

Dok. Idenvi Susanto

Berita Gempa Pasaman Barat terbaru dan terkini hari ini: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) mengingatkan gubernur dan pemerintah daerah soal tata ruang dan wilayah pasca  bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

Langgam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) mengingatkan gubernur dan pemerintah daerah soal tata ruang dan wilayah pasca  bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan dari DPRD sendiri juga telah memberikan sejumlah bantuan kepada korban gempa di Pasaman Barat dan Pasaman. Terutama anggota DPRD yang berasal dari dapil di sana juga terus berkoordinasi dalam penanganan gempa.

“Alhamdulillah kita terus berkoordinasi, seluruh daerah yang sulit dijangkau itu sudah dijangkau oleh BPBD dan BPBD, kita juga apresiasi para relawan yang telah hadir di sana,” katanya di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (5/3/2022).

Supardi mengatakan gempa di Pasbar merupakan semacam pelajaran bagi semua pihak terutama pemerintah, bahw Sumbar adalah daerah rawan bencana. Jika dilihat memang di Sumatera ini ada patahan Semangko. Hal ini perlu diwaspadai.

“Patahan semangko ini sangat-sangat rawan gempa, perlu kita waspadai, ini lebih berbahaya ketimbang tsunami, sebab tsunami punya waktu untuk menyelamatkan diri sementara gempa tidak,” katanya.

Atas kondisi itu dia meminta gubernur agar mengkaji ulang soal aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kalau memang perlu direvisi maka itu harus dilakukan. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten kota agar merevisi peraturan RTRW untuk disesuaikan dengan potensi bencana di daerah masing-masing.

“Artinya begini, kalau daerah itu rawan bencana gempa tentu tidak kita bisa jadikan pemukiman padat, tentu tidak mungkin kita membangun infrastruktur di sana,” katanya.

Dia mencontohkan, misalnya gubernur ingin membangun geopark di daerah Solok sebagai lokasi wisata internasional. Hal ini dinilai tidak tepat, karena Solok sangat rawan gempa. Lebih cocok misalnya membangun wisata agro disana atau membudidayakan pertanian.

“Kalau pertanian kita budayakan secara profesional maka itu menarik perhatian wisata dari luar atau dalam negeri, tapi kalau kita bangun infrastruktur secara permanen apalagi dibuat daerah perkotaan maka itu berbahaya,” katanya.

Bagaimana pun menurutny gempa pasti akan terus terjadi di wilayah Sumbar, hanya saja tidak tahu kapan waktunya. Gempa di Sumbar hanya masalah waktu saja terjadinya. Gempa Pasaman Barat bisa dikatakan pengingat bahwa Sumbar rawan bencana.

Baca Juga

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra. (Foto: Humas DPRD)
Antisipasi Kecelakaan Truk Berulang di Jalan Sumbar, Pengawasan Uji KIR Harus Diperketat!
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra. (Foto: Ig Donihy.01)
DPRD Sumbar Desak Peran Serius Jembatan Timbang, Cegah Kecelakaan Truk Muatan Berat
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Eviyandri. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
DPRD Sumbar Akan Bentuk Pansus, Usut 371 Buruh Perusahaan Kelapa Dipecat dan Tak Digaji
Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, saat diwawancara awak media. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
Nasib Pilu 371 Buruh Perusahaan Kelapa di Padang Pariaman, Dipecat Tanpa Surat dan Gaji
Ketua DPD KSPSI Sumbar, Ruli Eka Putra. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
Gelombang Protes Buruh Sumbar: Upah Dipotong, Anggaran BPJS Diduga Digelapkan Perusahaan
Kunjungan ke Sumbar, Gubernur Mahyeldi Sambut Menteri Agama dengan Nuansa Adat Minang
Kunjungan ke Sumbar, Gubernur Mahyeldi Sambut Menteri Agama dengan Nuansa Adat Minang