8 Fraksi DPRD Sumbar Teken Surat Tuntutan Massa Demo

Aliansi Cipayung plus Sumbar yang terdiri dari 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP menyuarakan tujuh tuntutan saat demo DPRD Sumbar

Aliansi Cipayung plus Sumbar yang terdiri dari 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP menyuarakan tujuh tuntutan saat demo DPRD Sumbar

Langgam.id – Seluruh fraksi di DPRD Sumatra Barat (Sumbar) menandatangani surat tuntutan massa untuk diserahkan ke pemerintah pusat.

Ke-8 fraksi tersebut yaitu PKS, Gerindra, Golkar, Nasdem, PPP, PAN, Demokrat dan Fraksi PDIP-PKB. Para ketua fraksi langsung meneken surat tuntutan di tengah aksi yang berunjuk rasa di DPRD Sumbar, Senin (1/9/2025).

“Kita telah menyaksikan seluruh fraksi DPRD Sumbar telah menandatangani surat tuntutan kita,” ujar salah satu orator Taufiqurahman.

Adapan tuntutan massa aksi yaitu pembenahan anggota DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi total polri dan proses transparansi dalam kasus pengemudi ojol yang tewas ditabrak oleh Brimob.

“Kami meminta tuntutan kami ini ditindaklanjuti dalam kurun waktu satu kali 24 jam,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi berjanji akan meneruskan tuntutan massa tersebut sampai ke pemerintah pusat.

“Kami telah menerima tuntutan ini, akan kami kawal dan sampaikan ke pusat,” tutur Muhidi. (y)

Baca Juga

81 Tahun Sumbar, Ketua DPRD Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
81 Tahun Sumbar, Ketua DPRD Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria
108 Kendaraan Gangguan Usai Isi Pertalite, DPRD Sumbar Minta Investigasi Menyeluruh
BPS Sumbar mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatra Barat melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM)
Nama BIM Diusulkan Jadi Bandara Syekh Burhanuddin, DPRD Sumbar: Perlu Kajian Komprehensif
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Anggota DPRD Sumbar: Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemprov dan ASN Capai Rp7 Miliar