Demo DPRD Sumbar, Ini Tujuh Tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus 

Aliansi Cipayung plus Sumbar yang terdiri dari 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP menyuarakan tujuh tuntutan saat demo DPRD Sumbar

Aliansi Cipayung plus Sumbar yang terdiri dari 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP menyuarakan tujuh tuntutan saat demo DPRD Sumbar

LANGGAM.ID —  Aliansi Cipayung plus Sumbar yang terdiri dari 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP menyuarakan tujuh tuntutan saat demo DPRD Sumbar Senin 1 September 2025.

Dalam aksi tersebut mahasiswa Cipayung Plus berhasil mendesak seluruh fraksi DPRD Sumbar untuk menandatangani tujuh tuntutan itu. 8 fraksi  tersebut yaitu PKS. Gerindra, Golkar. Nasdem, PPP, PAN, Demokrat dan Fraksi PDIP-PKB. Para ketua fraksi langsung meneken surat tuntutan di tengah aksi yang berunjuk rasa di DPRD Sumbar Senin 1 September 2025.

“Kita telah menyaksikan seluruh fraksi DPRD Sumbar telah menandatangani surat tuntutan kita,” ujar salah satu orator Taufiqurahman.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi berjanji akan meneruskan tuntutan massa tersebut sampai ke pemerintah pusat. “Kami telah menerima tuntutan ini, akan kami kawal dan sampaikan ke pusat,” ujarnya. Fx

Adapan tuntutan massa Cipayung Plus yaitu:

1. Menuntut DPR RI dapil Sumatera Barat menyampaikan permintaan maaf kepada publik secara terbuka dalam kurun waktu satu kali 24 jam

 2. Menuntut secara tegas Anggota DPR RI dapil Sumatera Barat berbenah diri dan bersikap lantang  menyuarakan aspirasi masyarakat Sumatera Barat

 3. Mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas dan kondusifitas kehidupan berbangsa bernegara

 4. Mendorong penuh DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset dalam kurun waktu satu kali 30 hari

 5. Meminta Kapolri bertanggung jawab penuh dan mengusut tuntas peristiwa tewasnya almarhum  Affan Kurniawan

 6. Menuntut dan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mereformasi institusi Polri  secara menyeluruh

 7. Tegakkan aturan tata ruang untuk Penertiban bangunan liar yang memakai fasilitas umum dan sosial.

Baca Juga

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra. (Foto: Humas DPRD)
Antisipasi Kecelakaan Truk Berulang di Jalan Sumbar, Pengawasan Uji KIR Harus Diperketat!
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra. (Foto: Ig Donihy.01)
DPRD Sumbar Desak Peran Serius Jembatan Timbang, Cegah Kecelakaan Truk Muatan Berat
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Eviyandri. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
DPRD Sumbar Akan Bentuk Pansus, Usut 371 Buruh Perusahaan Kelapa Dipecat dan Tak Digaji
Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, saat diwawancara awak media. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
Nasib Pilu 371 Buruh Perusahaan Kelapa di Padang Pariaman, Dipecat Tanpa Surat dan Gaji
Ketua DPD KSPSI Sumbar, Ruli Eka Putra. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
Gelombang Protes Buruh Sumbar: Upah Dipotong, Anggaran BPJS Diduga Digelapkan Perusahaan
Pemprov dan DPRD Sumbar Sahkan 2 Ranperda
Pemprov dan DPRD Sumbar Sahkan 2 Ranperda