Langgam.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) mencatat 36 persen pemilih yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Strata Satu (S1) memilih para kandidat berdasarkan visi dan misi kandidat dalam Pilpres 2019 lalu. Sedangkan pilihan berdasarkan ketokohan atau figur kandidat dilakukan pemilihan untuk lulusan Sekolah Dasar (SD).
"Pemilih terdidik yang merupakan tamatan SMP hingga Sarjana mayoritas memilih calon pemimpin dari faktor visi dan misi. Begitupun dengan memilih kandidat DPD, DPRD. Mereka melakukan hal yang sama," ujar Komisioner KPU Sumbar, Gebriel Daulay, saat acara Deseminasi Riset Pemetaan Persepsi atas Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilu 2019, Minggu (22/12/2019).
Dalam pemilihan presiden 2019, kata Gebriel, partisipasi masyarakat Sumbar mengikuti Pemilu meningkat dari tahun sebelumnya. Begitu pun terkait berkembangnya pemberitaan hoaks terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak mempengaruhi pemilih.
"Sumbar merupakan salah satu provinsi dengan tingkat suara tidak sah, rendah. Untuk pemilihan presiden hanya 1,7 persen. Dalam peringkat nasional, berada pada posisi delapan. Sedangkan pemilihan legislatif, berada pada peringkat tujuh," jelasnya.
Gebriel mengungkapkan, dengan data itu, maka upaya sosialisasi untuk tata cara pemilihan berjalan dengan optimal. Untuk sosialisasi tata cara pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), banyak dilakukan pada tingkat keluarga.
"Sehingga para pemilih, mengetahui bagaimana tata cara memilih di TPS. Tidak hanya faktor keluarga, media masa juga berperan untuk meningkatkan partisipasi melalui pemberitaan," ungkapnya.
"Salah satu Faktor lain, yang ikut berperan besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih, yaitu media sosial seperti Facebook, Twitter hingga Instagram," ucapnya.
Lalu, pengguna media sosial di Sumbar cukup tinggi, menempati posisi kedua di Pulau Sumatra. Sehingga media sosial mempengaruhi upaya sosialisasi.
Sementara, untuk pemilihan gubernur 2020 mendatang, KPU menargetkan partisipasi mencapai 77,5 persen. Tidak mengulangi partisipasi pada tahun 2015 yang hanya 5,5 persen.
"Partisipasi pemilih juga dipengaruhi oleh tokoh yang ditampilkan, sehingga ketertarikan masyarakat untuk mendatangi TPS meningkat. Kami telah menandatangani fakta integritas dengan partai politik, dan berkomitmen untuk menghadirkan calon yang tidak akan melakukan tindak pidana korupsi atau hal yang melanggar hukum lainya," katanya.
Sementara itu, pengamat politik Eka Vidia Putra mengakui ketertarikan masyarakat dipengaruhi oleh visi dan misi. Namun, upaya sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi secara offline masih dibutuhkan. KPU sebagai penyelenggara harus melakukan hal tersebut.
"Secara nasional, partisipasi pemilih Sumbar dalam pemilihan kepala daerah, tidak pernah mencapai target KPU RI, bahkan secara peringkat berada pada posisi kedua terendah. Meski peringkat dua terakhir, tapi pemilih Sumbar merupakan pemilih yang rasional," ujarnya. (Irwanda/ZE)
