Sidang Kasus Investasi Bodong Berkedok Mukena di Agam, Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

Langgam.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi yang diketuai Lukman Nurhakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum tiga terdakwa Riza Yulia, Warman Ramadhan dan Warman Hafish.

Ketiga terdakwa ini terlibat kasus investasi bodong berkedok mukena dan selendang di Kabupaten Agam. Total, terdapat 140 orang menjadi korban.

Dalam sidang tersebut, alasan hakim menolak eksepsi karena dinilai tidak berdasar. Sidang dilangsungkan secara elektronik, ketiga terdakwa dihadirkan secara online dari Lapas Biaro.

"PN Bukittinggi menjatuhkan putusan sela terhadap terdakwa Riza Yulia, Warman Ramadhan, Warman Hafish. Menyatakan eksepsi ketiga terdakwa ditolak seluruhnya," ujar Lukman membacakan putusan sela di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Selasa (7/3/2023).

Lukman menjelaskan, karena eksepsi kuasa hukum ditolak, sesuai dengan Pasal 156 ayat 21 KUHAP, proses hukum perkara ini dilanjutkan dengan agenda berikutnya.

Majelis pun meminta Jaksa menghadirkan alat bukti persidangan dan saksi dalam persidangan selanjutnya pekan depan atau Selasa (14/3/2023).

"Oleh karena itu, sidang dilanjutkan pada Selasa 14 Maret 2023. Guna memperkuat dakwaan JPU diharapkan agar menghadirkan alat bukti dan saksi," jelasnya.

Menanggapi permintaan Hakim, JPU Zulhelda menegaskan meminta waktu satu minggu untuk menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya.

"Kami meminta waktu kepada Majelis Hakim selama satu minggu untuk menghadirkan alat bukti dan saksi ke persidangan selanjutnya," tegasnya.

"Jadi sidang selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan oleh JPU. Kami ingatkan karena masa penahanan terdakwa ini sangat mepet, maka sidang untuk perkara ini kita adakan dua kali dalam seminggu, yakni setiap hari Selasa dan Kamis. Sidang ditutup," tutur Hakim Ketua Lukman Nurhakim didampingi dua anggota Melki Sholahuddin dan Lola Oktavia.

Pada sidang sebelumnya, JPU Zulhelda, meminta Hakim menolak eksespsi yang diajukan pihak terdakwa Riza Yulia Cs. Sebab, JPU menganggap dakwaan yang disusun telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Diketahui, ketiga Terdakwa Riza Yulia, Warman Ramadhan dan Warman Hafish merupakan warga Jorong Koto Hilalang Ampek Angkek Agam ini. Mereka didakwa telah merugikan penanaman modal sebanyak 140 orang mengelola investasi usaha mukena dan selendang dengan sistem bagi hasil dengan keuntungan 40 persen dari keuntungan.

Ternyata investasi mukena dan selendang yang dijanjikan ketiga terdakwa selama ini kepada 140 orang investor atau pemodal ternyata tidak ada atau fiktif. Akibat perbutan ketiga terdakwa, para penanam modal sebanyak 140 orang itu mengalami kerugian sebesar 9,2 Miliar.

Atas perbuatan ketiga Terdakwa didakwa dengan Pasal berlapis dengan dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP. Sementara dakwaan kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Sementara itu, pengacara korban 140 orang Pemodal atau Investor yang hadir dalam sidang di PN Bukittinggi, M. Nur Idris dari kantor Advokat/Pengacara MNI & Associates, membenarkan agenda sidang kali ini adalah pembacaan Putusan Sela Hakim PN Bukittinggi atas eksepsi penasehat hukum ketiga terdakwa.

"Benar tadi kami melihat dan mendengarkan langsung persidangan kasus Investasi Bodong di Agam dengan agenda pembacaan putusan sela hakim PN Bukittinggi dengan sidang secara elekronik," kata Idris.

"Putusan sela tadi menolak seluruh eksepsi dari Penasehat Hukum ketiga Terdakwa, dan menyatakan perkara ini dilanjutkan dan memerintahkan JPU untuk menghadirkan alat bukti lain dan saksi ke persidangan selanjutnya," sambungnya.

Idris menegaskan, ia bersama Tim Kuasa Hukum 140 orang korban akan mengawal persidangan kasus ini sampai selesai.

"Ini komitmen kami akan mengawal persidangan kasus sampai selesai," tegasnya.

Baca Juga

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Polda Sumbar melimpahkan kasus investasi bodong mukena dan selendang ke Kejati Sumbar.
Polisi Limpahkan Berkas Kasus Investasi Bodong Mukena ke Kejati, 1 Orang Ditetapkan Tersangka
dugaan korupsi koni padang
Kasus Investasi Bodong Pengelolaan Mukena Naik ke Penyidikan, Tersangka Segera Ditetapkan
Polisi Segera Gelar Perkara Kasus Dugaan Investasi Bodong Pengelolaan Mukena
Polisi Segera Gelar Perkara Kasus Dugaan Investasi Bodong Pengelolaan Mukena
Terlapor Dugaan Investasi Bodong Mukena dan Selendang Penuhi Panggilan Polda Sumbar
Terlapor Dugaan Investasi Bodong Mukena dan Selendang Penuhi Panggilan Polda Sumbar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar telah menetapkan secara resmi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 sebesar Rp2,81 juta.
Polda Sumbar Jadwalkan Pemeriksaan Terlapor Dugaan Investasi Bodong Mukena
Bagi orang tua yang mau memasukkan anaknya di sekolah negeri di Padang, baik SD maupun SMP, mulailah bersiap-siap dari sekarang. Sebab bulan
PPDB Online SD dan SMP di Padang Kapan Buka? Berikut Jadwal, Tahapan dan Syaratnya