Langgam.id - Semua bupati dan wali kota sepakat melaksanakan mengusulkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Kesepakatan itu akan segera diusulkan kepada Menteri Kesehatan RI.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, awalnya berencana hanya mengusulkan Kota Padang dan Bukittinggi untuk menerapkan PSBB. Namun kebijakan tersebut dinilai tidak efektif, karena tidak dilaksanakan secara menyeluruh.
Baca juga : Pasien Positif Corona di Sumbar Bertambah 7, Total Jadi 55
Ia pun mengusulkan kebijakan PSBB untuk tingkat provinsi. Keputusan itu dibahas dengan melaksanakan rapat bersama 19 bupati dan wali kota lewat video conference, Rabu (15/4/2020).
"Hari ini kita rapat bersama wali kota dan bupati, dan semuanya menyetujui. Insya Allah besok kita kirim hasilnya ke Menteri Kesehatan," katanya.
Usulan tersebut nantinya akan dipertimbangkan Menteri Kesehaan. Setidaknya keputusan itu akan ke luar dalam waktu 3 hari ke depan. Jika disetujui, kemungkinan minggu depan bisa jelas keputusannya.
Setelah itu, berbagai pihak seperti Dinas Perhubungan Sumbar, Polantas, dan dan dinas terkait transportasi lainnnya akan rapat bersama dinas perdagangan tingkat kabupaten kota dan provinsi membicarakan soal pasar, mall, dan lainnya.
"Kita rapat nanti tinggal ketuk palu saja kalau disetujui oleh Menteri Kesehatan," katanya.
Baca juga : Wagub Sumbar: Lupakan Kepentingan Politik, Semua Perlu Fokus Selamatkan Warga
Irwan optimis PSBB akan diterima oleh Menteri Kesehatan. Sebab, Riau saja yang korban positifnya lebih sedikit dibandingkan Sumbar diberikan izin PSBB. Apalagi Sumbar memiliki budaya perantau pulang kampung saat lebaran, sehingga dikhawatirkan akan menambah jumlah korban. (Rahmadi/ICA)
