Sapi Pokir Bantuan Dewan di Mentawai Banyak Mati, Peternak Merugi Besar

Sapi Pokir Bantuan Dewan di Mentawai Banyak Mati, Peternak Merugi Besar

Foto: Sapi bantuan pokir anggota DPRD Kepulauan Mentawai mati di Sipora Jaya. Dok. Kepala Desa Sipora Jaya

Langgam.id – Program pengadaan sapi melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menuai sorotan. Puluhan ekor sapi bantuan yang disalurkan ke kelompok peternak di Sipora Jaya, Tuapeijat (Sipora Utara), hingga Pasapuat (Pagai Utara) mati hanya beberapa minggu setelah diterima.

Ketua Kelompok Peternak Angon Babon Sipora Jaya, Wiki Sunandar, menuturkan kelompoknya menerima 11 ekor sapi Bali dari pokir anggota DPRD Manual Simamora pada Agustus 2025. Serah terima dilakukan langsung bersama Dinas Pertanian Mentawai.

“Awalnya sehat, tapi lama-lama ada yang sakit. Tidak mau makan, lemas, lalu mati mendadak. Dari 11 ekor, sekarang tinggal 3 ekor yang hidup,” ujar Wiki.

Menurutnya, penyakit itu juga menular ke ternak lokal warga. “Kurang lebih 14 ekor sapi lokal ikut mati. Total sudah 22 ekor yang hilang. Kerugiannya besar, satu ekor sapi saja harganya Rp15–16 juta,” ungkapnya.

Data Resmi: 91 Ekor, 13 Mati

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Mentawai, Hatisama Hura, membenarkan kasus kematian sapi bantuan pokir. Ia mencatat total ada 91 ekor sapi didistribusikan tahun 2025 ke empat desa yakni Sipora Jaya, Tuapeijat, Saumanganya (Pasapuat), dan Sikakap, dari tiga anggota DPRD: James Sibarani, Manual Simamora, dan Alexandre Zalukhu.

“Dari data kita, sudah 13 ekor sapi pokir yang mati. Selain itu berdampak ke ternak masyarakat, ada 21 ekor sapi lokal yang mati di Sipora Jaya dan Pasapuat,” kata Hatisama.

Hasil uji laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi menunjukkan beberapa sapi terjangkit penyakit jembrana dan parasit darah. “Dari sampel kita kirim, lalu diuji Balai Veteriner, ada indikasi 5 ekor jembrana, 3 ekor parasit darah. Bisa dipicu cuaca atau daya tahan tubuh sapi yang menurun,” ujarnya, Senin (22/9).

Hatisama mengakui Mentawai tidak memiliki dokter hewan PNS. “Itu kendala utama kita. Maka kami sudah menyurati Balai Veteriner Bukittinggi dan Dinas Peternakan provinsi untuk bantuan vaksin dan obat-obatan,” tambahnya.

Kepala Desa Sipora Jaya, Lufianto, menuturkan dua hingga tiga minggu setelah sapi diserahkan, satu per satu mulai sakit hingga mati. “Awalnya saya kira biasa saja karena sapi lokal belum ada yang mati. Tapi setelah 7 sapi Bali mati dan sapi lokal ikut terjangkit, baru jelas masalahnya serius,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Mentawai dari Fraksi Perindo, James Sibarani, menegaskan pengadaan sapi pokir telah melalui prosedur resmi. Sapi-sapi tersebut, katanya, berasal dari Pasaman dan sempat menjalani karantina dua minggu di Padang sebelum dikirim ke Mentawai.

“Pokir ini melalui rekanan yang ditentukan dinas lewat tender. Semua prosedur karantina sudah dilalui. Kalau kemudian mati, itu di luar kemampuan kita. Saya rasa tidak ada lagi yang bisa disalahkan,” tegasnya.

James menyebut anggaran untuk 11 ekor sapi Bali di Desa Sipora Jaya mencapai Rp170 juta. Ke depan, ia berjanji akan lebih fokus pada program pertanian sesuai permintaan masyarakat. (*/Yh)

Baca Juga

Sejumlah wilayah di Sumatra Barat (Sumbar) berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat selama tiga hari ke depan, Sabtu-Senin
BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat di Sumbar, Padang hingga Mentawai Perlu Waspada 8 Juni 2026
Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran Rp885 juta untuk renovasi rumah dinas Sekda. Di luar itu juga ada anggaran pemeliharaan senilai Rp90 juta.
Anggaran Renovasi Rumah Dinas Sekda Sumbar Capai Rp800 Juta Lebih
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3.7 miliar untuk jasa tenaga keamanan.
Pemprov Sumbar Gelontorkan Anggaran Rp3,7 Miliar untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur
Kronologi Dua Orang Tertembak Peluru Nyasar di UNP
Kronologi Dua Orang Tertembak Peluru Nyasar di UNP
Anggaran untuk fasilitas rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar menuai kritik.
Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar