Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengajak masyarakat yang menjadi sasaran survei untuk segera berpartisipasi dalam Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026. Hasil survei tersebut akan menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis data.
Kepala Kesbangpol Kota Padang, Syahendri Barkah, mengatakan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia merupakan program nasional yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Menurutnya, survei ini mengukur empat aspek utama, yakni ekonomi dengan bobot 30 persen, keberagaman 25 persen, sosial 23 persen, dan budaya 22 persen. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis.
“Indeks Harmoni Indonesia menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dari sisi sosial, ekonomi, budaya, serta keberagaman. Melalui survei ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan telah melibatkan semua unsur masyarakat tanpa membedakan suku, agama, etnis, maupun golongan,” kata Syahendri, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan target minimal 1.250 responden dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, kelompok tani, buruh, hingga berbagai komunitas.
Namun, antusiasme masyarakat Kota Padang disebut sangat tinggi. Hingga 6 Juli 2026, jumlah responden yang telah mengisi survei mencapai 8.151 orang atau jauh melampaui target yang ditetapkan.
Meski demikian, Kesbangpol Kota Padang tetap mendorong seluruh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran untuk ikut berpartisipasi agar keterwakilan responden semakin lengkap dan hasil survei semakin mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Target responden berasal dari berbagai kalangan agar hasil survei benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, kami mengajak seluruh responden yang menjadi sasaran agar segera meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner Indeks Harmoni Indonesia sebelum batas waktu pengisian berakhir,” ujarnya.
Syahendri menambahkan, yang menjadi perhatian bukan semata-mata jumlah responden, melainkan keterwakilan seluruh elemen masyarakat dalam survei tersebut.
“Yang terpenting bukan hanya jumlah responden, tetapi keterwakilan seluruh unsur masyarakat. Semakin banyak elemen masyarakat yang berpartisipasi, semakin akurat pula gambaran tingkat harmoni di Kota Padang sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” katanya.
Pengisian Survei Indeks Harmoni Indonesia masih dibuka hingga 17 Juli 2026. Pemko Padang berharap partisipasi masyarakat terus meningkat sehingga hasil pengukuran mampu menggambarkan tingkat keharmonisan Kota Padang secara utuh dan menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. (HER)
