Langgam.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat mencatat rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) perbankan syariah di Sumbar naik menjadi 1,94 persen pada Juni 2026.
Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,58 persen. Meski mengalami kenaikan, OJK menyebut risiko pembiayaan perbankan syariah masih dalam kondisi terjaga.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra mengatakan kenaikan NPF tersebut menjadi salah satu indikator yang tetap diperhatikan dalam perkembangan industri perbankan syariah di Sumbar.
“Risiko pembiayaan masih terjaga dengan rasio NPF 1,94 persen, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 1,58 persen,” kata Roni Nazra, Sabtu (15/8/2026).
Di tengah kenaikan rasio pembiayaan bermasalah, kinerja perbankan syariah Sumatera Barat secara umum masih menunjukkan pertumbuhan positif.
Pada Juni 2026, total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp15,14 triliun atau tumbuh 10,91 persen secara tahunan.
Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp11,62 triliun atau tumbuh 6,70 persen secara tahunan.
Pertumbuhan paling tinggi tercatat pada penyaluran pembiayaan. Total pembiayaan perbankan syariah di Sumbar mencapai Rp13,27 triliun atau tumbuh 16,22 persen dibandingkan Juni 2025.
Roni mengatakan pertumbuhan pembiayaan tersebut menunjukkan aktivitas intermediasi perbankan syariah masih berjalan positif di tengah peningkatan risiko pembiayaan bermasalah.
“Penyaluran pembiayaan perbankan syariah tumbuh 16,22 persen secara tahunan menjadi Rp13,27 triliun,” ujarnya.
Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi bagian dari kinerja sektor jasa keuangan Sumatera Barat yang tetap tumbuh dan mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Secara keseluruhan, total aset perbankan Sumbar pada Juni 2026 mencapai Rp88,20 triliun atau tumbuh 4,72 persen secara tahunan. Total penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp77,70 triliun atau tumbuh 5,92 persen.
Sementara penghimpunan DPK perbankan mencapai Rp65,55 triliun atau tumbuh 13,02 persen secara tahunan.
Roni menambahkan, OJK terus memantau perkembangan risiko pembiayaan sekaligus mendorong industri jasa keuangan menjaga kualitas penyaluran pembiayaan.
Hal tersebut penting agar pertumbuhan pembiayaan tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian Sumbar tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian dan kualitas pembiayaan. (HER)
