Langgam.id - Terhitung sejak pukul 00.00 WIB, Rabu (7/8/2019), Kota Padang resmi tidak memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kekosongan terjadi karena berakhirnya masa jabatan 45 anggota DPRD periode 2014-2019.
Sementara, pelantikan anggota DPRD Padang periode 2019-2024 hasil Pemilu April 2019 belum bisa dilakukan. Sebab, hasil keputusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlangsung pada 6-9 Agustus 2019 belum dibacakan.
Soal berapa hari lamanya akan terjadi kekosongan kursi wakil rakyat di Kota Padang ini bergantung pada keputusan MK. Alhasil, kekosongan ini menjadi sejarah pertama dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Padang tanpa keikutsertaan anggota Dewan.
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengaku telah mendapatkan laporan Sekda Kota Padang, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang belum bisa melaksanakan rapat pleno menetapkan anggota DPRD Padang periode 2019-2024.
“Belum ada keputusan MK. Informasinya, hari ini baru ada sidang. Mudah-mudahan hasilnya segera dan bisa diplenokan KPU kota Padang,” kata Mahyeldi usai menghadiri perayaan HUT Kota Padang ke-350 di Sekretariat DPRD Padang, Rabu (7/8/2019).
“Kita dari Pemko Padang sudah berusaha sampai ke Kemendagri, KPU pusat dan KPU provinsi. Tentu masalahnya adalah masalah jadwal dari sidang di MK,” sambung politisi PKS itu.
Menurut Mahyeldi, ketiadaan anggota DPRD tidak terlalu berdampak dalam terhadap jalannya pemerintahan. Kondisinya akan berdampak ketika akan membahas Perda ataupun anggaran.
Ke depan, Mahyeldi berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. “Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan pelajaran bagi kita semua. Sehingga tidak terjadi lagi kekosongan jabatan atau keterlambatan,” tutupnya. (Rahmadi/RC)
