Protes OKP di Mapolda Sumbar, Isu Tambang Ilegal dan Reformasi Polri Jadi Sorotan

Puluhan orang dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP) Sumatra Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumbar

Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan orang dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP) Sumatra Barat di depan Mapolda Sumbar. [foto: Dharma Harisa]

Langgam.id – Puluhan orang dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Komite Komunikasi Muda (KKM) Sumatra Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumbar, Jumat (29/11/2024).

Massa mendesak pencopotan Kapolda Sumatra Barat, yang dinilai gagal menangani kasus tambang ilegal yang diduga melibatkan oknum polisi sebagai pelindung.

Koordinator aksi, Taufikul Hakim menyebutkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keadilan dan pengelolaan sumber daya alam di Sumbar.

Menurutnya, aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melibatkan aparat yang seharusnya bertugas menegakkan hukum.

"Aksi ini adalah wujud keprihatinan terhadap maraknya pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara ilegal, bahkan dilindungi oleh oknum aparat. Puncaknya, insiden tembak-menembak antar polisi yang memperebutkan jatah dari hasil tambang ilegal hingga menimbulkan korban jiwa," ujar Taufikul.

Ia menilai insiden tersebut sebagai gambaran nyata lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh Kapolda Sumbar. Taufikul mendesak Kapolda segera dicopot jika dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya.

"Jika Kapolda tidak bisa mengusut tuntas kasus ini dan memberantas oknum yang terlibat, sebaiknya dicopot saja. Kapolri juga telah menyatakan dalam instruksinya, jika ada masalah di tubuh Polri, tanggung jawab itu ada pada pimpinannya," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, KKM diikuti oleh sejumlah organisasi, termasuk PMKRI, PMKI, KAMMI, Pelajar Islam Indonesia (PII), Prima DMI, IPM, IMF, serta Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SMMI). Selain mendesak pencopotan Kapolda, mereka juga meminta reformasi total dalam tubuh Polri, khususnya di Sumatra Barat, untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

"Kami menuntut reformasi di tubuh Polri Sumatera Barat agar tidak ada lagi permainan tambang ilegal yang melibatkan aparat hingga memicu konflik berdarah," tambah Taufikul.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polda Sumatra Barat terkait tuntutan yang disampaikan massa. (*/yki)

Baca Juga

DPW LDII Sumbar menerima 8 ribu bibit ikan dari Polda Sumbar dalam program ketahanan pangan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto
Dukung Asta Cita Presiden RI, LDII dan Polda Sumbar Tebar 8 Ribu Bibit Ikan di Padang
Setelah berkas acara pemeriksaan dinyatakan lengkap, Polda Sumbar melimpah tersangka dan barang bukti gadis penjual gorengan
In Dragon, Pembunuh dan Pemerkosa Gadis Penjual Gorengan Segera Disidang
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin patroli ke sejumlah titik rawan tawuran dan balap liar di Kota Padang pada Jumat
Fasilitasi Balap Liar, Polda Sumbar Bakal Siapkan Lomba Road Race
Polda Sumbar melakukan patroli besar-besaran ke sejumlah titik rawan tawuran dan balap liar di Kota Padang pada Jumat (10/1/2025) malam
Cegah Tawuran dan Balap Liar, Kapolda Sumbar Sisir Sejumlah Ruas Jalan di Padang
Kuasa Hukum Afif Maulana, Alfi Sukri mengatakan, Komisi Informasi (KI) Sumbar mengabulkan sebagian permohonan LBH Padang dalam meminta
Kuasa Hukum: KI Sumbar Kabulkan Permohonan LBH Padang Soal Hasil Autopsi Afif Maulana
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun strategi khusus untuk menekan angka tawuran
Polda Sumbar Susun Strategi Khusus Tekan Angka Tawuran dan Balap Liar di Padang