Protes OKP di Mapolda Sumbar, Isu Tambang Ilegal dan Reformasi Polri Jadi Sorotan

Puluhan orang dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP) Sumatra Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumbar

Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan orang dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP) Sumatra Barat di depan Mapolda Sumbar. [foto: Dharma Harisa]

Langgam.id – Puluhan orang dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Komite Komunikasi Muda (KKM) Sumatra Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumbar, Jumat (29/11/2024).

Massa mendesak pencopotan Kapolda Sumatra Barat, yang dinilai gagal menangani kasus tambang ilegal yang diduga melibatkan oknum polisi sebagai pelindung.

Koordinator aksi, Taufikul Hakim menyebutkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keadilan dan pengelolaan sumber daya alam di Sumbar.

Menurutnya, aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melibatkan aparat yang seharusnya bertugas menegakkan hukum.

"Aksi ini adalah wujud keprihatinan terhadap maraknya pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara ilegal, bahkan dilindungi oleh oknum aparat. Puncaknya, insiden tembak-menembak antar polisi yang memperebutkan jatah dari hasil tambang ilegal hingga menimbulkan korban jiwa," ujar Taufikul.

Ia menilai insiden tersebut sebagai gambaran nyata lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh Kapolda Sumbar. Taufikul mendesak Kapolda segera dicopot jika dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya.

"Jika Kapolda tidak bisa mengusut tuntas kasus ini dan memberantas oknum yang terlibat, sebaiknya dicopot saja. Kapolri juga telah menyatakan dalam instruksinya, jika ada masalah di tubuh Polri, tanggung jawab itu ada pada pimpinannya," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, KKM diikuti oleh sejumlah organisasi, termasuk PMKRI, PMKI, KAMMI, Pelajar Islam Indonesia (PII), Prima DMI, IPM, IMF, serta Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SMMI). Selain mendesak pencopotan Kapolda, mereka juga meminta reformasi total dalam tubuh Polri, khususnya di Sumatra Barat, untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

"Kami menuntut reformasi di tubuh Polri Sumatera Barat agar tidak ada lagi permainan tambang ilegal yang melibatkan aparat hingga memicu konflik berdarah," tambah Taufikul.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polda Sumatra Barat terkait tuntutan yang disampaikan massa. (*/yki)

Baca Juga

Kapolda Gatot Resmi Lantik 7 PJU Polda Sumbar, Berpesan Agar Profesional dan Proporsional
Kapolda Gatot Resmi Lantik 7 PJU Polda Sumbar, Berpesan Agar Profesional dan Proporsional
4.427 Personel Gabungan Siap Amankan Lebaran di Sumbar, Kapolda: Rawan Kemacetan Jadi Atensi
4.427 Personel Gabungan Siap Amankan Lebaran di Sumbar, Kapolda: Rawan Kemacetan Jadi Atensi
Sejumlah Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) Sumbar dimutasi. Mutasi tersebut
Kapolri Mutasi 10 PJU Polda Sumbar, Ini Daftar Lengkapnya
Tim Satgas Pangan Polda Sumatera Barat (Sumbar) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) melakukan pengecekan
Satgas Pangan Polda Sumbar Cek Pendistribusian MinyaKita, Ini Hasilnya
Diserahkan Kapolda, Masjid Zu'ama Padang Panjang Terima Bantuan Rp50 Juta dari Pemprov Sumbar
Diserahkan Kapolda, Masjid Zu'ama Padang Panjang Terima Bantuan Rp50 Juta dari Pemprov Sumbar
Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta melantik satu-satunya Polwan menjabat sebagai Kapolsek di Sumbar. Dia adalah AKP Herlina.
Kapolda Sumbar Lantik Polwan Satu-satunya Jadi Kapolsek, Bertugas di Mentawai