Protes OKP di Mapolda Sumbar, Isu Tambang Ilegal dan Reformasi Polri Jadi Sorotan

Langgam.id – Puluhan orang dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Komite Komunikasi Muda (KKM) Sumatra Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumbar, Jumat (29/11/2024).

Massa mendesak pencopotan Kapolda Sumatra Barat, yang dinilai gagal menangani kasus tambang ilegal yang diduga melibatkan oknum polisi sebagai pelindung.

Koordinator aksi, Taufikul Hakim menyebutkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keadilan dan pengelolaan sumber daya alam di Sumbar.

Menurutnya, aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melibatkan aparat yang seharusnya bertugas menegakkan hukum.

“Aksi ini adalah wujud keprihatinan terhadap maraknya pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara ilegal, bahkan dilindungi oleh oknum aparat. Puncaknya, insiden tembak-menembak antar polisi yang memperebutkan jatah dari hasil tambang ilegal hingga menimbulkan korban jiwa,” ujar Taufikul.

Ia menilai insiden tersebut sebagai gambaran nyata lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh Kapolda Sumbar. Taufikul mendesak Kapolda segera dicopot jika dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya.

“Jika Kapolda tidak bisa mengusut tuntas kasus ini dan memberantas oknum yang terlibat, sebaiknya dicopot saja. Kapolri juga telah menyatakan dalam instruksinya, jika ada masalah di tubuh Polri, tanggung jawab itu ada pada pimpinannya,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, KKM diikuti oleh sejumlah organisasi, termasuk PMKRI, PMKI, KAMMI, Pelajar Islam Indonesia (PII), Prima DMI, IPM, IMF, serta Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SMMI). Selain mendesak pencopotan Kapolda, mereka juga meminta reformasi total dalam tubuh Polri, khususnya di Sumatra Barat, untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

“Kami menuntut reformasi di tubuh Polri Sumatera Barat agar tidak ada lagi permainan tambang ilegal yang melibatkan aparat hingga memicu konflik berdarah,” tambah Taufikul.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polda Sumatra Barat terkait tuntutan yang disampaikan massa. (*/yki)