Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Sidang perdana Praperdilan Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana ditunda.
Langgam.id - Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang memutuskan untuk menunda sidang perdana gugatan praperadilan status tersangka Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana ke Polresta Padang.
Sidang tersebut digelar di PN Kelas IA Padang, Jumat (3/6/2022). Penundaan dilakukan karena tidak hadirnya pihak termohon, yaitu Polresta Padang. "Sidang perdana tidak jadi digelar hari ini, Jumat (3/6/2022), tetapi ditunda," ujar Leri Wahyuli, salah seorang pengacara Ilham Maulana, Jumat (3/6/2022).
Selanjutnya, kata Leri, sidang perdana tersebut diagendakan kembali dan rencana digelar, Jumat (10/6/2022). Agendanya, pembacaan gugatan praperadilan.
Menurut Leri, sidang ditunda karena pihak termohon dalam hal ini Polresta Padang tidak bisa hadir di pengadilan karena sedang agenda penting . "Termohon belum hadir di ruang sidang. Tadi ada pihak kepolisian datang mengantarkan surat. Alasannya, ada serah terima jabatan di Polresta," jelasnya.
Dikatakan Leri, Ilham Maulana sudah datang ke pengadilan hari ini, meski akhirnya sidang diputuskan untuk ditunda. Pada sidang nanti, yang bersangkutan rencananya juga akan hadir kembali.
Diberitakan sebelumnya, Ilham Maulana mengajukan gugatan praperadilan karena keberatan dengan penetapan status tersangka oleh Polresta Padang.
“Alasannya, dalam gugatan kami disampaikan, bukti-bukti yang ada itu tidak berhubungan erat dengan yang bersangkutan. Jadi, dalam suatu perkara pidana, bukti itu kan harus berhubungan erat kan,” sebut Leri.
Bukti itu, lanjut Leri, seperti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan sebagainya. Itulah yang akan diuji apakah penetapan status tersangka itu sudah memenuhi dua bukti yang cukup. Pihaknya ingin menguji penetapan apakah penetapan status tersangka ini sudah sesuai prosedur yang ada.
Ilham Maulana menjadi tersangka terkait kasus pemotongan dana bansos. Ilham membantah melakukan korupsi atau pemotongan bansos. Politisi Partai Demokrat ini mengaku hanya sebagai pengusul, karena bansos tersebut berasal pokir dia sebagai dewan.
Sementara, penyalurannya adalah kewenangan Pemko Padang melalui dinas terkait. Bansos, lanjut dia, disalurkan langsung oleh Pemko Padang ke rekening tiap-tiap penerima bansos, jadi tidak mungkin bagi dia melakukan pemotongan.
—
