• Masuk
  • Daftar
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Langgam.id
  • BERITA
  • KHAS
  • PALANTA
  • KOLOM
  • BERITA
  • KHAS
  • PALANTA
  • KOLOM
Langgam.id
Home Berita

Politik Berbiaya Mahal di Indonesia Harus Diatasi

Rahmadi
17/05/2019 | 08:45 WIB
A A
Ward Berenschot (tengah) bersama Direktur Pusako FH Universitas Andalas Feri Amsari dalam sebuah diskusi di Padang, Kamis (16/5/2019) malam. (Foto: Afq)

Ward Berenschot (tengah) bersama Direktur Pusako FH Universitas Andalas Feri Amsari dalam sebuah diskusi di Padang, Kamis (16/5/2019) malam. (Foto: Afq)

Langgam.id – Peneliti politik asal Belanda Ward Berenschot  mengatakan biaya politik penyelenggaraan pemilu di Indonesia sangat mahal. Biaya mahal itu harus diatasi dan diturunkan, karena menciptakan politik transaksional antara calon dan pemilih.

Berdasarkan penelitian Ward, praktek bagi-bagi uang atau dikenal dengan istilah ‘serangan fajar’ saat pemilu sangat umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Semua caleg atau calon kepala daerah memberikan uang kepada pemilih agar mendapat suara. Perannya lebih seperti iklan politik yang sangat mahal.

Baca Juga

Diberhentikan dari Jabatan Ketua KPU Bukittinggi, Beni Aziz: Saya Hormati Keputusan DKPP

Salah Terima Pendaftaran Partai Berkonflik, Ketua KPU Bukittinggi Dicopot DKPP

“Seperti banyak orang bilang, kalau calon memberi uang saat pemilu belum pasti bisa menang. Tetapi kalau calon tidak memberi uang, sudah pasti tidak akan menang,” kata dalam sebuah diskusi di Padang, Kamis, (17/5/2019).

Sebab, katanya, memberi uang sudah dikualifikasikan sebagai calon yang serius mendapatkan suara oleh pemilih. Praktek serangan fajar saat ini ditenggarai sudah cukup mengkhawatirkan.

Akibat serangan fajar itu, ongkos politik dan tingkat korupsi pun naik. Kerugian negara juga naik. Efeknya, anggaran negara untuk memperbaiki pelayanan publik, pendidikan dan lain-lain tidak bisa jauh berkurang.

Ward menyarankan agar pihak berwenang berpikir bagaimana bisa menghentikan atau mengurangi praktek serangan fajar.

Mengutip penelitian Burhanuddin Muhtadi, menurutnya, di Indonesia mulai dari 25 persen sampai 33 persen pemilih mendapat uang serangan fajar saat pemilu.

“Itu hasilnya bisa dibandingkan dengan negara lain karena di negara lain juga ada penelitian begitu. Dia menemukan praktek serangan fajar di Indonesia tingkatnya hampir tertinggi di dunia. Saya kira, ada satu atau dua negara di Afrika dimana tingkatnya masih lebih tinggi. Jadi posisi ketiga saya kira untuk Indonesia di dunia. Jadi itu memang indikasi hal serius yang harus diatasi,” sebutnya.

Ward pernah melakukan survei dibantu teman-teman nya di daerah. Ia menanyakan soal berapa angka praktek serangan fajar. Kemudian juga bertanya seberapa umum praktek kasih kontrak dari pemerintah kepada perusahaan yang telah mendukungnya saat menjadi calon dan berapa umum memberikan promosi jabatan kepada PNS yang pernah mendukung calon saat kampanye.

Hal yang menarik menurut Ward bahwa ia menemukan praktek serangan fajar umum terjadi dimana-mana di Indonesia, tidak ada perbedaan besar di antara seluruh kabupaten kota seperti di pulau Jawa, di Sumatra dan di Papua.

Yang agak berbeda adalah praktek tukar kepentingan (klientalisme). Yaitu kontrak yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah kepada perusahaan yang telah mendukung saat kampanye. Di sana ada perbedaan besar.

“Tingkat praktek klintealisme lumayan tertinggi. Tetapi tidak terlalu besar di pulau Jawa, skor terendah ada di kota-kota besar. Skor menengah di Sumatra termasuk Sumatra Barat. Sedangkan skor tertinggi ada di Kalimantan dan di Indonesia bagian timur. Saya menemukan praktek klientalisme itu bervariasi terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Ward, praktek klientalisme bukan hal mudah dihilangkan karena terkait budaya di masyarakat dan juga ada hubungan dengan struktur ekonomi. Namun menurutnya ada jalur untuk mengurangi yaitu dengan mengubah sistem elektoral yang ada.

Ward mencatat dalam sistem elektoral yang dipakai saat ini ada beberapa peraturan yang menaikkan tingkat praktek klientalisme. Di antaranya sistem partai terbuka saat pileg, lemahnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak memiliki wewenang cukup menghentikan praktek serangan fajar, dan jumlah calon yang terlalu banyak.

“Kemaren saat Pemilu ada 245 ribu calon, itu memang luar biasa banyak. Itu harus banyak memberikan insentif kepada banyak orang. Saya rasa Pemilu demokratis tidak perlu terlalu banyak calon. Itu terkait ukuran dapil, kalau bisa membesarkan dapil jumlah calon akan turun. Pokoknya ada beberapa pergantian bisa dilakukan. Mungkin mengubah sistem elektoral untuk mengurangi serangan fajar dan klientalisme turun,” katanya.

Ward menyatakan biaya mahal adalah dampak sistem elektoral saat sekarang. Termasuk kebutuhan saksi di setiap TPS juga membuat biaya sangat mahal. Ia menyarankan agar melakukan pemilihan dengan elektronik yaitu e-voting.

Menurutnya sistem elektronik memang ada resiko seperti data yang dapat di-hack. Tetapi jika dibuatkan sistem yang kuat dan pelaksanaan yang baik tentu bisa berhasil. Misal, dengan tidak menghubungkan dengan jaringan internet.

Kemudian setiap TPS bisa membuat salinan dengan kertas seperti form C1 sehingga bisa dilakukan pengecekan dan ada data pembanding.

“Kalau setiap saksi dapat 200 ribu rupiah saja, bisa dihitung itu bisa miliaran rupiah habis uang. Kalau dengan voting elektronik tidak perlu saksi lagi, itu salah satu cara. Banyak cara untuk mengurangi ongkos yang mahal,” tuturnya. (Rahmadi/HM)

Tags: Pemilu 2019
Bagikan9TweetKirim

Baca Juga

Berita Pasaman Barat - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: BKSDA Sumbar evakuasi buaya muara yang serang warga hingga terluka.

Buaya Muara yang Serang Warga di Air Bangis Pasaman Barat Dievakuasi BKSDA Sumbar

28/05/2022 | 12:21 WIB
mahasiswa baru unand

Unand Perpanjang Pendaftaran Seleksi Jabatan 9 Direktur, Profesional Boleh Ikut

28/05/2022 | 10:42 WIB

Profil Silvio Escobar, Juru Gedor Anyar Semen Padang FC

28/05/2022 | 08:49 WIB
Kantor Lurah padang, padang tenaga, lelang jabatan

Diajukan ke Gubernur, Ini 3 Calon Sekda Kota Padang

28/05/2022 | 07:26 WIB

Discussion about this post

Terpopuler

Langgam.id- Kiper asal Sumbar Teja Paku Alam Jadi Pemain Terbaik Liga 1 Versi APPI

Target Lolos ke Liga 1, SPFC Ajak Irsyad Maulana dan Teja Paku Alam Kembali ke Padang

26/05/2022 | 10:26 WIB

Semen Padang FC Datangkan Striker Naturalisasi Asal Paraguay Silvio Escobar

27/05/2022 | 17:15 WIB
Bangunan bekas pabrik obat di Sitinjau Lauik hanya beroperasi selama 9 bulan. Bangunan yang berdirinya 1988 itu juga disebut angker.

Menyinggahi Bangunan Bekas Pabrik Obat di Sitinjau Lauik: Terbengkalai, Terkenal Angker

27/05/2022 | 10:03 WIB
Manda Cingi dikabarkan bergabung dengan PSM Makassar. Gelandang Semen Padang FC itu mengisyaratkan gabung Juku Eja lewat media sosialnya.

Semen Padang FC Rampungkan Starting Eleven di Liga 2, Tinggal Diumumkan

26/05/2022 | 09:21 WIB
Wali Nagari di Solok yang Berbuat Asusila hingga Video Beredar Dicopot

Wali Nagari di Solok yang Berbuat Asusila hingga Video Beredar Dicopot

25/05/2022 | 13:15 WIB
Langgam.id

Berita  •  Khas  •  Palanta  •  Kolom

Ikuti Kami

Copyright 2019-2021 PT. Langgam Digital Nusantara | All rights reserved.

Tentang  •  Kerjasama & Iklan  •  Pedoman Media Siber  •  Ketentuan Privasi  •  Indeks 

Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • BERITA
  • KHAS
  • PALANTA
  • KOLOM
  • Masuk
  • Daftar

Copyright 2021 PT. Langgam Digital Nusantara | All rights reserved.

Selamat datang

Silakan masuk ke akun anda

Forgotten Password? Daftar

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In