Diberhentikan dari Jabatan Ketua KPU Bukittinggi, Beni Aziz: Saya Hormati Keputusan DKPP

Ketua KPU Bukittinggi

Ilustrasi - pelanggaran pemilu. (Langgam.id/Pii)

Langgam.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI resmi memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi, Beni Aziz dari jabatannya.

Pemecatan Beni resmi disampaikan dalam surat DKPP dengan Nomor 294-PKE-DKPP/IX/2019 yang dirilis dalam halaman resminya https://dkpp.go.id, Rabu (22/1/2020).

Dalam surat itu dijelaskan, DKPP menilai Beni Aziz berserta dua anggota KPU Donny Syahputra dan Zulwida Rahmayeni serta dua anggota Bawaslu, Eri Vatria dan Asneli Warni terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Beni Aziz dijatuhi sanksi peringatan keras dan diberhentikan dari jabatan ketua. Sementara, Donny Syahputra dan Zulwida Rahmayeni mendapat peringatan keras. Lalu, dua anggota Bawaslu mendapat peringatan.

Menanggapi hal itu, Beni Aziz mengaku menghormati keputusan DKPP. “Iya, itu sudah ada diumumkan di rilis DKPP, sikap saya menghormati keputusan DKPP,” ujarnya saat dihubungi Langgam.id via telepon, Rabu (23/1/2020).

Menurut Beni, apa yang diputuskan DKPP sudah final dan mengikat. Keputusan DKPP juga merupakan tingkat pertama dan terakhir.

Selanjutnya, untuk pergantian jabatan Ketua KPU Bukittinggi, akan segera dilakukan rapat pleno.

“Kita pleno dulu, jadwalnya tentu kita tetapkan segera, kita juga akan undang semua anggota KPU untuk rapat pleno,” katanya. (Rahmadi/ZE)

Baca Juga

melakukan rotasi besar-besaran untuk jabatan kapolres di Sumatra Barat
Universitas Fort De Kock Polisikan Wali Kota Bukittinggi
GMNI Se-Sumbar Desak Usut Dugaan Kekerasan Satpol PP di Kampus Fort De Kock
GMNI Se-Sumbar Desak Usut Dugaan Kekerasan Satpol PP di Kampus Fort De Kock
Universitas Fort De Kock Bukittinggi
Sengketa Lahan Kampus Fort De Kock, Kuasa Hukum: Pemko Harusnya Tempuh PK Bukan Kekerasan
Dugaan Kekerasan di Kampus Fort De Kock Dilaporkan ke Polisi, Pengacara Korban Singgung Pelanggaran HAM
Dugaan Kekerasan di Kampus Fort De Kock Dilaporkan ke Polisi, Pengacara Korban Singgung Pelanggaran HAM
Polemik Penolakan Trase Tol Sicincin-Bukittinggi di Kubang Putiah Agam, Satu Jorong Terancam Hilang dari Peta!
Polemik Penolakan Trase Tol Sicincin-Bukittinggi di Kubang Putiah Agam, Satu Jorong Terancam Hilang dari Peta!
Wagub Vasko Dorong Sumbar Jadi Daerah Istimewa, Angkat Peran Bukittinggi dan PDRI dalam Sejarah RI
Wagub Vasko Dorong Sumbar Jadi Daerah Istimewa, Angkat Peran Bukittinggi dan PDRI dalam Sejarah RI