Langgam.id – Sepuluh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Sumatra menyepakati Risalah Bukittinggi sebagai hasil silaturahim dan Regional Meeting Muhammadiyah se-Sumatra yang berlangsung di Hotel Monopoli, Bukittinggi, 18–20 September 2026.
Dokumen yang disahkan pada 19 September 2026 itu memuat sejumlah agenda strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan Muhammadiyah se-Sumatra menyongsong Muktamar Muhammadiyah ke-49 di Medan, Sumatera Utara.
Pertemuan yang digagas PWM Sumatra Barat (Sumbar) itu mempertemukan pimpinan Muhammadiyah dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, dan Sumbar sendiri.
Ketua PWM Sumbar, Dr. Bakhtiar, M.Ag., bersama Sekretaris PWM Sumbar sekaligus Ketua Steering Committee, Drs. H. Apris, M.M., menempatkan penguatan kolaborasi lintas wilayah sebagai bagian penting dari hasil pertemuan.
Berbagai agenda dibahas melalui panel strategis dan presentasi. Mulai dari penguatan tata kelola organisasi, kaderisasi, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, hingga pengembangan dakwah di ruang digital.
Ketua Steering Committee, Apris mengatakan, pertemuan tersebut diarahkan untuk menyatukan potensi Muhammadiyah di kawasan Sumatera dalam agenda yang dapat ditindaklanjuti bersama.
“Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan potensi dan sumber daya Muhammadiyah di Sumatra agar dapat bergerak secara lebih terarah dan bersinergi,” ujar Apris.
Dalam bidang organisasi, Risalah Bukittinggi mendorong percepatan transformasi tata kelola administrasi dan keuangan berbasis digital atau e-governance. Transformasi tersebut diarahkan berlangsung pada setiap tingkatan pimpinan hingga Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).
Forum juga menempatkan konsolidasi kader sebagai salah satu agenda yang perlu diperkuat melalui program Darul Arqam dan Baitul Arqam.
Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan agenda-agenda persyarikatan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
Pada sektor ekonomi, salah satu agenda yang disepakati adalah pembentukan Sumatra Muhammadiyah Economic Forum (SMEF).
Forum tersebut dirancang menjadi wadah konsolidasi berkala yang mempertemukan PWM, pelaku usaha, dan pimpinan AUM dalam membangun kerja sama ekonomi di tingkat regional.
Muhammadiyah se-Sumatera juga menargetkan pembentukan perusahaan induk atau Badan Usaha Milik Muhammadiyah tingkat regional. Badan usaha tersebut diproyeksikan mengembangkan sejumlah sektor, antara lain pertanian, logistik, perkebunan, serta platform e-commerce untuk produk UMKM warga Muhammadiyah.
Di bidang pendidikan, Risalah Bukittinggi mendorong AUM pendidikan untuk melakukan transformasi dan mengembangkan diri sebagai pusat keunggulan yang adaptif terhadap perubahan global.
Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu instrumen yang didorong dalam proses pengembangan tersebut.
Sementara pada sektor kemanusiaan, Muhammadiyah se-Sumatera merumuskan pembentukan klaster logistik bersama untuk memperkuat respons terhadap bencana yang melintasi batas wilayah.
Penguatan tersebut akan memanfaatkan kapasitas Lembaga Resiliensi Bencana atau MDMC dan LAZISMU di wilayah Sumatera.
Transformasi dakwah juga menjadi bagian dari kesepakatan. Muhammadiyah se-Sumatera mendorong pengembangan gerakan cyber-dakwah yang memanfaatkan media sosial dan kecerdasan buatan. Gerakan tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan dakwah, termasuk menjangkau masyarakat di kawasan kepulauan.
Dalam aspek kelembagaan, forum mengamanatkan pembentukan Koordinator Regional Sumatera dan meminta Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera meresmikan struktur tersebut.
Forum juga mendorong penyempurnaan AD/ART sebagai bagian dari semangat pembaruan atau tajdid dalam organisasi.
Apris mengatakan, berbagai kesepakatan yang tertuang dalam Risalah Bukittinggi akan ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok kerja atau Pokja.
Pokja tersebut akan beranggotakan perwakilan dari seluruh PWM se-Sumatera dan bertugas mengawal pelaksanaan program yang telah disepakati.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan membentuk Pokja yang melibatkan perwakilan seluruh wilayah Muhammadiyah se-Sumatera untuk mengawal implementasi hasil kesepakatan ini,” kata Apris.
Pembentukan Pokja menjadi bagian dari mekanisme tindak lanjut agar berbagai agenda yang telah dirumuskan dapat dikawal secara bersama oleh masing-masing wilayah.
Risalah Bukittinggi ditandatangani oleh perwakilan sepuluh PWM se-Sumatera. Kesepakatan tersebut menjadi hasil utama Regional Meeting yang berlangsung selama tiga hari di Bukittinggi. (ICA)
