Polda Sumbar Tindak 21 Tambang Ilegal, Mayoritas di Solok Selatan

Tambang Ilegal Polda Sumbar

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto saat diwawancarai awak media di Padang, Sumatra Barat (Foto: Irwanda/Langgam.id)

Langgam.id - Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Polda Sumbar) mengungkap 21 kasus pertambangan secara ilegal yang beraktivitas sepanjang 2019. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 16 kasus.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto menyebutkan, aktivitas pertambangan paling banyak terjadi adalah di Kabupaten Solok Selatan. Banyaknya aktivitas pertambangan ilegal tersebut, menjadikan kasus bencana alam meningkat.

"Ya, Solok Selatan paling banyak aktivitas pertambangan ilegal," ujar Toni kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Selasa (31/12/2019) malam.

Toni mengungkapkan, sepanjang 2019 di wilayah Sumbar telah terjadi sebanyak 126 bencana alam. Ke depan, pihaknya akan serius dalam melakukan penindakan pertambangan ilegal maupun penambangan ilegal.

Beberapa waktu lalu, Toni beserta Gubernur Sumbar Irwan Prayitno serta Danrem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo menggelar pertemuan dalam pembahasan pertambangan dan penambangan ilegal tersebut. Para petinggi di Sumbar itu telah komitmen untuk bersama bersinergi dalam hal masalah kasus ini.

"Hasim pertemuan, prinsipnya kami akan memiliki komitmen dan persepsi yang sama dalam menangani ini. Karena kami meyakinkan tidak hanya karena penegakan hukum, di sana juga bicara tentang kebutuhan hidup," katanya.

"Artinya harus dipecahkan bersama seluruh elemen stakeholder dan Forkopinda. Jadi yang jelas kami, akan serius sekali menangani ini. Tentu melihat dampak tadi ada longsor, banjir serta sebagiannya yang diakibatkan dari efek tadi (pertambangan dan penambangan ilegal)," sambung Toni.

Toni menegaskan, beberapa tempat yang disinyalir sebagai tempat aktivitas pertambangan ilegal telah ditelusuri.  Begitu pun terkait alat berat yang ditemukan, dipastikan tidak akan bisa beroperasi kembali.

"Kita memiliki komitmen sama dalam penindakan ini. Saya sudah perintahkan ke seluruh jajaran kapolres, tidak ada lagi yang bermain-main termasuk anggota saya. Kami akan mulai melakukan penindakan hukum," tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, mengklaim naiknya pengungkapan kasus pertambangan ilegal membuktikan kepolisian bekerja. "Karena kami ada kegiatan penindakan. Kami intens dalam melakukan pengungkapan," singkatnya. (Irwanda/ZE)

Baca Juga

Laporan kasus penyegelan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mulai masuk tahap penyelidikan.
Kasus Penyegelan Kantor KONI Sumbar: Masuk Tahap Penyelidikan, Polisi Panggil Pihak Terlapor
Tim Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Riau dan Inafis Polda Sumbar melakukan olah TKP peristiwa kebakaran Pasar Payakumbuh
Tim Bidlabfor Polda Riau dan Inafis Polda Sumbar Olah TKP Kebakaran Pasar Payakumbuh
Menjaga stabilitas harga pangan, Polda Sumbar menggelar gerakan pangan murah di seluruh kabupaten dan kota. Selain dikerahkan
Gerakan Pangan Murah Polda Sumbar dan Bulog, Harga Beras hingga Minyak di Bawah HET
Polda Sumatra Barat segera menindaklanjuti laporan penyegelan terhadap Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumbar.
Polisi Dalami Kasus Penyegelan Kantor KONI Sumbar
Operasi Patuh Singgalang Resmi Dimulai, Polisi Sasar Pengendara Tanpa Helm dan Gunakan HP Saat Berkendara
Operasi Patuh Singgalang Resmi Dimulai, Polisi Sasar Pengendara Tanpa Helm dan Gunakan HP Saat Berkendara
Komit Perangi Tambang Ilegal: Polda Sumbar Tangkap 42 Pelaku, WPR Jadi Solusi Legal
Komit Perangi Tambang Ilegal: Polda Sumbar Tangkap 42 Pelaku, WPR Jadi Solusi Legal