Pilkada Serentak 23 September 2020, KPU Sumbar Berbagi Beban Anggaran Rp162 Miliar

Pilkada Serentak 23 September 2020, KPU Sumbar Berbagi Beban Anggaran Rp162 Miliar

Ketua KPU Sumbar Amnasmen dalam raker dengan kabupaten dan kota. (Foto: KPU Sumbar/sumbar.kpu.go.id)

Langgam.id - KPU RI merancang pelaksanaan pilkada serentak pada 2020 akan digelar pada 23 September. Dari 270 wilayah yang akan menggelar pilkada, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) serta pilkada 13 kabupaten dan kota di Sumatra Barat (Sumbar).

Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, bila digelar sendiri, pilgub Sumbar membutuhkan anggaran sebanyak Rp162 miliar. "Karena kita akan menggelar pilkada serentak, tentu anggarannya akan jauh lebih hemat dan bisa disharing dengan kabupaten dan kota," ujarnya, dalam perbincangan dengan Langgam.id, Sabtu (29/6/2019).

Selain pilgub, 13 daerah di Sumbar yang akan ikut dalam pilkada serentak adalah Kabupaten Agam, Dharmasraya, Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, Solok, Solok Selatan dan Tanah Datar serta Kota Bukittinggi dan Kota Solok.

Untuk mengkoordinasikan sharing anggaran itu, menurutnya, KPU Sumbar menggelar rapat kerja dengan 13 KPU Kabupaten dan Kota pada 25 dan 26 Juni 2019, pekan lalu.

"Kita melakukan evaluasi, sejauh mana hasil koordinasi KPU Kabupaten dan Kota dengan pemerintah daerah masing-masing," tuturnya.

Selain itu, dirancang skema pembagian beban anggaran. "Mana yang yang menjadi beban KPU Provinsi dan mana pula yang jadi bagian kabupaten dan kota."

Menurut Amnasmen, titik terang sudah terlihat dalam koordinasi tersebut. "Untuk logistik misalnya, kita akan ajukan ke KPU RI menggunakan kembali kotak suara dan bilik suara yang digunakan dalam Pemilu 2019 lalu."

Selain itu, untuk segel dan tinta, rencana akan jadi bagian KPU Provinsi. "Sementara, honor KPPS dan biaya pembangunan TPS akan jadi bagian KPU kabupaten dan kota. Ini jelas akan membuat beban anggaran akan jauh lebih hemat," tuturnya.

Menurutnya, karena pilkada digelar pada September 2020, maka tahapan pilkada diharapkan bisa dimulai pada September 2019. "Karena itu, anggaran pilkada ini ditanggung dalam dua tahun anggaran, pada 2019 dan 2020," ujarnya. (*/HM)

Baca Juga

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM KPU Sumbar, Jons Manadi mengatakan, pembayaran honor petugas KPPS
KPU Sumbar: Pembayaran Honor Petugas KPPS PSU DPD RI Paling Lambat 16 Juli 2024
PSU DPD RI, KPU Sumbar Mulai Distribusikan Kotak dan Surat Suara
PSU DPD RI, KPU Sumbar Mulai Distribusikan Kotak dan Surat Suara
Desain surat suara untuk PSU pada 13 Juli 2024 nanti sudah disetujui oleh 16 calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Sumbar.
Desain Surat Suara PSU DPD RI Sumbar Sudah Disetujui, KPU: Segera Dikirim ke Percetakan
KPU Sumbar resmi menetapkan 65 calon anggota DPRD Sumatra Barat terpilih pada Pemilu serentak 2024 pada rapat pleno yang digelar Jumat
KPU Tetapkan 65 Anggota DPRD Sumbar Terpilih, Ini Nama-namanya
MK memerintahkan kepada KPU untuk melakukan PSU pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Provinsi Sumatra Barat.
Raih Suara Terbanyak, Ini Tanggapan Cerint Irallozza Tasya Soal PSU Anggota DPD Sumbar
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan calon anggota DPD di Sumbar
PSU DPD Sumbar Diulang Usai MK Kabulkan Gugatan Irman Gusman, Begini Respons KPU