Perbarindo Dinilai Berperan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat BPR dan BPRS

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi mengungkapkan bahwa Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo)

kegiatan Seminar dan Musda VII DPD Perbarindo Sumatra Barat dan Bengkulu. [foto: Diskominfo Padang]

Langgam.id – Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setdako Padang, Didi Aryadi mengungkapkan bahwa Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Naik Kelas.

Terutama, terang Didi, melalui penguatan permodalan lewat Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

“Keberadaan lembaga keuangan mikro ini diyakini mampu memperkuat sektor usaha kecil dan menjembatani kebutuhan masyarakat agar tidak terjerat pinjaman online,” ujar Didi saat Seminar dan Musda VII DPD Perbarindo Sumatra Barat dan Bengkulu di salah satu hotel di Kota Padang, Kamis (21/8/2025).

Ia menyebutkan peran Perbarindo menjadi sangat strategis di tengah maraknya persoalan pinjaman online (pinjol) yang merugikan masyarakat.

Didi mengatakan, bahwa BPR dan BPRS dapat menjadi solusi konkret bagi pelaku UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan yang lebih aman dan produktif.

“Kerugian akibat pinjol sangat besar. Karena itu, peran BPR dan BPRS penting untuk memperkuat sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat,” sebutnya.

Ketua DPD Perbarindo Sumbar dan Bengkulu, Syofian Sara, menilai tahun 2025 menjadi momentum penting bagi BPR dan BPRS. Di era kolaborasi, penguatan tata kelola menjadi kunci agar lembaga ini tetap eksis mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saat ini, terdapat 63 BPR dan 17 BPRS di Sumbar, serta 5 BPR dan 3 BPRS di Bengkulu, dengan total keseluruhan 85 lembaga. Jumlah tersebut menunjukkan peran signifikan BPR dan BPRS dalam menopang sektor produktif masyarakat,” bebernya.

Ketua DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah menuturkan bahwa Rakernas Perbarindo kali ini menjadi ajang perjuangan bersama dengan mitra strategis, termasuk regulator OJK, untuk memperkuat peran BPR dan BPRS ke depan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumbar, Roni Nazra mengatakan kiprah Perbarindo semakin aktif dan nyata sebagai mitra OJK maupun lembaga keuangan lainnya.

“Keberadaan Perbarindo dinilai berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan daerah dan mendukung perkembangan UMKM,” ujarnya.

Staf Ahli Gubernur Sumbar Bidang Ekonomi dan Keuangan, Syaiful Bahri mengungkapkan peran BPR dan BPRS sangat dibutuhkan dalam menopang perekonomian daerah. Termasuk dengan memperkuat sinergi bersama Koperasi Merah Putih.

“Dengan kontribusi tersebut, Perbarindo diyakini akan semakin memperkuat fondasi ekonomi masyarakat, mendorong UMKM naik kelas, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat,” ucapnya. (*/y)

Baca Juga

BPR di Sumbar
Kuartal I 2026: Aset BPR Sumbar Capai Rp2,93 Triliun
Rancangan APBD Perubahan Kota Padang 2026, Pendapatan Transfer Daerah Naik Signifikan
Rancangan APBD Perubahan Kota Padang 2026, Pendapatan Transfer Daerah Naik Signifikan
Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2022, BI Sumbar Bawa Rp 5,9 Miliar ke Mentawai
Rancangan APBD Perubahan 2026, Pemko Padang Targetkan PAD Rp1,03 Triliun
Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Padang 2026, Belanja Daerah Naik Jadi Rp3,20 Triliun
Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Padang 2026, Belanja Daerah Naik Jadi Rp3,20 Triliun
Pemko Padang Anggarkan Rp40 Miliar Benahi Fasilitas Umum Revitalisasi Pasar Raya
Pemko Padang Anggarkan Rp40 Miliar Benahi Fasilitas Umum Revitalisasi Pasar Raya
Wawako Padang Tutup Jambore KSB 2026, Tekankan Penguatan Kesiapsiagaan Bencana
Wawako Padang Tutup Jambore KSB 2026, Tekankan Penguatan Kesiapsiagaan Bencana