Penjelasan Ketua DPD PDIP Sumbar Soal Pernyataan Puan Maharani

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan Sumatra Barat, Alex Indra Lukman menyebut ada 3 nama dari Ranah Minang yang dipertimbangkan

Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman. (Foto: Dok. Pribadi/FB Alex Indra Lukman)

Langgam.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatra Barat (Sumbar) Alex Indra Lukman menyebutkan bahwa pernyataan terkait masyarakat Sumbar dan pancasila oleh Puan Maharani itu hanya untuk internal partai.

Menurutnya, pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Politik dan Keamanan yang kontroversi itu hanya meminta agar kader PDIP di Sumbar mempertahankan nilai-nilai pancasila.

“Itu disampaikan Mbak Puan dalam rapat internal partai. Pesertanya adalah seluruh pengurus tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Kebetulan saja rapat yang digelar secara virtual itu bersifat terbuka,” ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Kamis (3/9/2020).

Baca Juga: Pengamat: Pernyataan Puan Soal Pancasila Bentuk Kekecewaan Kalah di Sumbar

Sebenarnya, kata Alex, pernyataan Puan Maharani itu merupakan penugasan kepada kader di Sumbar untuk menjaga pancasila, terutama soal musyawarah dan mufakat yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Minang.

“Mbak Puan sebenarnya tengah menugaskan kami, jajaran pengurus PDIP di Sumatera Barat untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila terutama soal musyawarah dan mufakat yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Minang. Inilah pesan dan harapan Mbak Puan,” ungkapnya.

Dikatakan Alex, soal musyawarah dan mufakat yang ditegaskan Puan Maharani itu terangkum dalam Sila ke-4 Pancasila.

“Bung Karno (Soekarno-red) bahkan mengunjungi langsung dan berdialog dengan berbagai tokoh dari Minangkabau saat merumuskan nilai-nilai dasar negara (Pancasila) ini. Salah satu butir Pancasila yang berasal dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Minangkabau, terangkum dalam Sila ke-4 yang berbicara tentang musyawarah dan mufakat,” ucapnya.

Alex meminta agar masyarakat Sumbar memahami suasana kebatinan rapat internal partai yang digelar secara terbuka itu.

Baca Juga: Megawati Heran Masyarakat Sumbar Belum Suka PDIP, Dosen Ilmu Politik: Introspeksi Diri

“Ranah Minang adalah bumi Pancasila. Tidak mungkin memisahkan Pancasila dan Minangkabau beserta tokoh-tokohnya terhadap perjalanan bangsa ini,” paparnya.

Apalagi, kata Alex, Puan Maharani merupakan salah seorang tokoh nasional yang memiliki trah langsung Bung Karno.

Tidak hanya itu, Puan Maharani juga merupakan putri dari Taufik Kiemas, yang memiliki gelar adat Datuk Basa Batuah dari Kanagarian Sabu, Batipuh Ateh, Kabupaten Tanah Datar. Lalu, ibunya, Megawati Soekarnoputri juga dianugerahi gelar adat, yaitu Puti Reno Nilam. (*/ZE)

Baca Juga

Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV 
Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV 
Pemerintah Kota Padang mengajukan pengadaan 1.540 unit tablet Android senilai Rp3 miliar dalam APBD Kota Padang 2026. Ilustrasi Canva
Pemko Padang Anggarkan Rp3 Miliar Lebih Beli 1.500 Tablet Android
Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September
Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September
Aksi simbolik di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat, Jalan Sudirman, Kota Padang, Senin (22/6/2026)
Spanduk Jumbo “Sumbar Belum Pulih Terbentang” di Depan Kantor Gubernur
Pemko Padang mengklaim tetap melakukan efesiensi anggaran, di tengah sorotan terhadap rencana renovasi rumah dinas wali kota Fadly Amran
Respon Pemko Perihal Alokasi Anggaran Rumah Dinas Fadly Amran di Tengah Kebijakan Efisiensi
Walikota Padang Fadly Amran.
Pemko Padang Batalkan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Fadly Amran