Pemprov Ubah Kebijakan Salat Idul Fitri, Ketua MUI Sumbar Beri Apresiasi

pemerintah

Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahari. (Foto: Dok. Youtube Surau Buya Gusrizal)

Langgam.id - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengganti kebijakan pelaksanaan salat Idul Fitri. Kebijakan terbaru dibuat karena banyaknya pertanyaan tentang surat edaran sebelumnya terkait pelaksanaan salat Idul Fitri.

Dalam Surat Edaran (SE) terbaru bernomor 09/Ed/GSB-2021 yang dikeluarkan Selasa (11/5/2021) disebutkan pelaksanaan salat Idul Fitri diserahkan kepada bupati dan wali kota masing-masing daerah.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar Buya Gusrizal Gazahar mengatakan bersyukur dengan diubahnya surat edaran tersebut.

Baca juga: Pemprov Sumbar Akhirnya Serahkan Pelaksanaan Salat Idul Fitri ke Bupati dan Wali Kota

"Alhamdulillah Gubernur Sumbar kembali mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri," katanya lewat halaman resmi MUI Sumbar, Rabu (12/5/2021).

Dia menjelaskan, di dalamnya sudah termaktub agar derah kabupaten dan kota berkoordinasi dengan MUI setempat karena dalam Perda Sumbar Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pertimbangan keagamaan dapat mengacu kepada fatwa atau maklumat MUI.

"Terima kasih Pak Gubernur. Saya berharap kepala daerah di kabupaten kota bisa mengambil kebijaksanaan dalam menyikapi kegelisahan umat," katanya.

Dia juga menyampaikan, kepada para ulama di daerah, diimbau agar istiqamah dalam menegakkan syiar Islam tanpa megabaikan siatuasi real yang sedang berkembang.

Lewat akun Facebook, Buya Gusrizal mengatakan bahwa setelah Gubernur Sumbar mendengarkan keluhan umat dan pandangan para ulama, Bupati Tanah Datar, Bupati Solok, Bupati Pasaman bahkan Pemda Pessel, Pemda Limapuluh Kota dan Satgas Kota Payakumbuh yang semula telah meniadakan sholat Idul Fitri di luar rumah akhirnya memberikan izin salat di rumah.

"Dengan kebesaran jiwa seorang pemimpin akhirnya memberikan peluang kepada umat untuk beridul fitri, tentu dengan prokes yang ketat," ujarnya.

Selain itu, menurutnya Ketua Umum MUI Kota Padang juga sudah menghubungi bahwa Pemda Kota Padang dengan kelepangan hati juga akan memberikan peluang untuk salat Idul Fitri.

"Alhamdulillah. Saya sebagai Ketua Umum MUI Sumbar menyampaikan apresiasi dan ucapan jazakumullahu khairan. Semoga bapak-bapak semua diridhai oleh Allah," katanya.

Sebagaimana diketahui,  dalam SE Gubernur bahwa pelaksanaan shalat Idul Fitri 1442 Hijriah di kabupaten dan kota, diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan bupati dan wali kota dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten dan kota serta Forkompimda.

Dalam edaran juga disebutkan, pelaksanaan salat Idul Fitri harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan itu juga haru mengacu pada edaran Kementerian Agama. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Gubernur Sumbar Resmikan Lokasi Pembangunan Kantor MUI di Kompleks Masjid Raya
Gubernur Sumbar Resmikan Lokasi Pembangunan Kantor MUI di Kompleks Masjid Raya
Pemprov Sumbar bakal membangun kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat pada awal 2025 nanti. Kantor MUI Sumbar itu Masjid Raya
2025, Kantor MUI Sumbar Bakal Dibangun di Kawasan Masjid Raya
Baru-baru ini publik dihebohkan dengan kabar di media sosial soal dugaan adanya 18 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)
Heboh Paskibraka Wanita Lepas Jilbab, MUI Sumbar: Kebijakan Ini Bertentangan dengan UUD
Festival Gema Takbiran Sambut Lebaran di Tanah Datar
Festival Gema Takbiran Sambut Lebaran di Tanah Datar
MUI: 1 Syawal 1445 H Momentum Teguhkan Kebersamaan
MUI: 1 Syawal 1445 H Momentum Teguhkan Kebersamaan
Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat (Penetapan) 1 Syawal 1445 H pada Selasa (9/4/2024). Sidang isbat tersebut bakal dilaksanakan di Auditorium HM.
Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1445 H Digelar 9 April 2024