Langgam.id - Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, bahwa potensi wakaf di Sumbar sangat besar yang bisa membantu pembangunan terutama di tingkat nagari.
Menurut Mahyeldi, jika pembangunan di tingkat nagari atau desa berjalan baik, maka secara otomatis Sumbar akan maju.
Maka saat ini terang Mahyeldi, Sumbar sedang menjajaki untuk membuat lembaga khusus yang nantinya mengelola wakaf dan industri halal.
Selama ini ungkapnya, untuk wakaf dan industri halal ini sudah ada juga yang melaksanakan di Sumbar tetapi belum ada yang mengkoordinasikan di Pemprov Sumbar.
"Melalui Asisten II, pak Benny Warlis, Kepala Balitbang, Bappeda, Bank Nagari dan pihak terkait, saat ini sedang mengkaji dan menyiapkan lembaga dalam pengelolaan wakaf dan industri halal di Sumbar," ujar Mahyeldi, Rabu (27/10/2021).
Mahyeldi menambahkan, terkait industri halal, ada beberapa OPD yang selama ini memiliki kaitan erat.
Seperti wisata halal di Dinas Pariwisata, industri halal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Serta industri kuliner UMKM di Dinas Koperasi dan UKM.
Mahyeldi mengharapkan ke depan, dengan adanya lembaga atau badan yang khusus ditunjuk untuk mengelola potensi wakaf dan indistri halal, maka perkembangannya akan signifikan.
Selain itu sebut Mahyeldi, juga akan berefek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumbar.
Mahyeldi juga minta Balitbang Sumbar untuk menyiapkan roadmap pengembangan industri halal di Sumbar, sehingga tahapan demi tahapan bisa terpantau.
Kepala Balitbang Sumbar Reti Wafda menjelaskan, persoalan industri halal sudah beberapa kali didiskusikan dalam Majelis Pertimbangan Kelitbangan (MPK).
Kemudian, telah ada beberapa rekomendasi yang sesuai dengan arahan gubernur.
Baca juga: Relaksasi Masa Covid-19, Pemprov Sumbar Beri Kebijakan Pemutihan Pajak
"Salah satu rekomendasi adalah diperlukan tim atau lembaga khusus untuk percepatan pengembangan industri halal di Sumbar. Ini sesuai dengan arahan gubernur dan tentu bisa segera ditindaklanjuti," tuturnya.
Asisten II Setdaprov Sumbar Benny Warlis mengatakan, pihaknya segera bergerak cepat untuk menjalankan instruksi gubernur tersebut berdasarkan kajian dan pertimbangan dari Balitbang.
