Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi mewacanakan seluruh siswa kelas 3 SMA wajib masuk asrama. Tujuannya dalam rangka mempersiapkan kemampuan untuk menembus perguruan tinggi ternama dalam dan luar negeri.
"Setahun terakhir itu anak-anak ini benar-benar digembleng. Tujuannya masuk perguruan tinggi ternama dalam dan luar negeri sehingga nanti generasi masa depan Sumbar benar-benar berkualitas," katanya saat bersilaturahmi dengan jajaran pendidikan di SMA Negeri 1 Solok Selatan, Minggu (4/7/2021).
Menurut Mahyeldi, mempersiapkan masa depan generasi muda tidak bisa hanya menjalankan sistem yang sudah ada. Tetapi harus benar-benar disiapkan dan direkayasa salah satunya dengan pendidikan di asrama.
Ia mengungkapkan, wacana seluruh siswa kelas 3 SMA wajib masuk asrama itu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Pemprov Sumbar. Meskipun kewenangan SMA/SMK dan SLB berada di pemerintah provinsi.
"Dibutuhkan sinergisitas dengan pemerintah kabupaten atau kota. Sebab siswa yang akan digembleng adalah warga daerah yang nantinya juga akan berkontribusi pada kemajuan daerah," ucapnya.
Mahyeldi menambahkan, pembangunan asrama diharapkan mendapat dukungan pemkab pemko selain anggaran dari provinsi.
"Kalau ada sekolah yang areanya cukup luas, bisa segera direncanakan untuk pembangunan asrama ini," ujarnya.
Mahyeldi menyebut untuk menyambung kuliah di luar negeri, akan dikomunikasikan dengan Minang Diaspora yang jaringannya sangat luas, ada hampir di semua benua.
"Kalau misalnya mau kuliah di Inggris atau Amerika, kita akan hubungi perantau kita yang tergabung dalam Minang Diaspora di sana," katanya.
Siapkan Fasilitas Penunjang
Sementara itu untuk SMK yang orientasinya adalah dunia kerja terang Mahyeldi, perlu pula dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Hal ini untuk meningkatkan kapasitas lulusan sehingga benar-benar bisa diserap oleh dunia kerja.
"Kalaupun tidak bisa masuk lewat kurikulum pokok, kita masuk lewat muatan lokal atau program-program lain yang memungkinkan," bebernya.
Jika hal itu tidak dilakukan kata Mahyeldi, maka lulusan SMK akan tetap menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran di Sumbar.
"Fasilitas penunjang untuk kerja praktek harus disiapkan di sekolah. Jika jurusannya adalah bisnis, maka disiapkan semacam tempat perdagangan yang bisa menampung siswa untuk praktik secara langsung," harapnya.
Demikian juga bila jurusannya pertanian atau peternakan. Harus ada tempat bagi mereka untuk belajar secara langsung agar kualitas yang diinginkan itu bisa tercapai.
"Bahkan kalau memungkinkan untuk siswa SMK yang benar-benar memiliki kemampuan, saat lulus diberikan insentif berupa modal kerja. Coba dijajaki bagaimana caranya," ujarnya.
Akreditasi Sekolah
Sementara itu, Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan, pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan provinsi untuk mempersiapkan generasi masa depan berkualitas.
Ia memahami siswa dan guru adalah masyarakatnya karena itu adalah hal yang wajar jika kabupaten ikut membantu meski secara administrasi, SMA/SMK/SLB merupakan kewenangan provinsi.
Terkait sekolah, ia meminta agar dilakukan peningkatan akreditasinya. Tingkat SMA ada 11 sekolah di Solok Selatan.
Yaitu, enam sudah akreditasi A, tiga akreditasi B dan tiga lagi C. Lima SMK negeri dan satu swasta masing-masing masih B. "Kalau bisa dibantu agar akreditasi semua sekolah bisa A," ujarnya.
