Ia menjelaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah pada dasarnya merupakan uang publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menjelaskan bahwa suatu kegiatan telah direncanakan atau telah mendapatkan persetujuan anggaran.
“Yang harus dijelaskan kepada masyarakat adalah mengapa kegiatan itu diperlukan, apa manfaatnya, apa dasar teknisnya, bagaimana perhitungan biayanya dan apakah terdapat alternatif yang lebih hemat namun menghasilkan manfaat yang sama,” ujar Beni.
Beni menilai sejumlah anggaran yang menjadi sorotan saat ini perlu dilihat secara objektif dan berbasis dokumen. “Prinsipnya bukan boleh atau tidak boleh. Yang harus dibuktikan adalah kebutuhan itu memang nyata dan pengeluarannya proporsional,” imbuh Beni.
Beni menilai konteks sosial dan kondisi fiskal daerah juga tidak bisa dilepaskan dari pembahasan anggaran. Sumatera Barat, kata Beni masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah pasca bencana yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar dari pemerintah daerah, karena itu meskipun suatu belanja dapat dibenarkan secara administratif, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan aspek prioritas dan sensitivitas publik.
Hal senada juga disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Aidinil Zetra, bahwa pemerintah daerah juga harus mampu menjelaskan urgensi, kewajaran harga, manfaat, dan prioritas dari setiap belanja yang dilakukan. Apalagi, kata dia, sejumlah item yang menjadi sorotan berkaitan dengan rumah dinas, taman, ruang kerja pejabat, gazebo hingga kolam yang secara langsung mudah dipersepsikan sebagai fasilitas pejabat.
“Dalam situasi efisiensi anggaran dan pemulihan pasca bencana, belanja seperti itu menjadi sangat sensitif secara etik publik,” katanya.
Aidinil menilai setiap pengadaan perlu diuji satu per satu berdasarkan tingkat urgensinya. Jika berkaitan dengan aspek keamanan, keselamatan bangunan, sanitasi, ketersediaan air bersih, atau fungsi pelayanan kedinasan, maka penganggaran masih dapat dipertimbangkan.
Ia menambahkan, jika suatu belanja lebih dominan ditujukan untuk aspek kenyamanan, estetika, atau simbolik, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali urgensinya. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, prioritas anggaran seharusnya lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang bersifat mendasar.
Menurut dia, pemerintah daerah semestinya memfokuskan belanja pada pemulihan infrastruktur publik pascabencana, pelayanan kesehatan, pendidikan, mitigasi bencana, bantuan kepada masyarakat terdampak, serta penguatan ekonomi masyarakat. (FIX)
