Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) merespon sorotan publik terhadap alokasi anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah fasilitas pemerintahan dalam APBD 2026. Pemerintah menegaskan anggaran tersebut ditujukan untuk menjaga fungsi aset daerah yang telah mengalami penurunan kondisi akibat usia bangunan dan tingginya intensitas penggunaannya.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Nolly Eka Mardianto mengatakan, penting bagi pemerintah memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat terkait alokasi anggaran yang belakangan menjadi perhatian publik.
“Perlu kami luruskan bahwa anggaran yang dialokasikan bukan untuk mempercantik fasilitas pemerintahan semata, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah aset yang kondisinya memang sudah memerlukan penanganan agar tetap aman, layak, dan dapat menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nolly dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, sejumlah fasilitas yang masuk dalam rencana rehabilitasi merupakan bangunan yang selama beberapa tahun terakhir belum mendapatkan perbaikan menyeluruh. Padahal, fasilitas tersebut digunakan hampir setiap hari untuk berbagai kegiatan pemerintahan maupun aktivitas masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Gedung Auditorium Gubernuran. Selama ini gedung tersebut dimanfaatkan untuk rapat, pelantikan, kegiatan organisasi, hingga berbagai agenda publik dengan jumlah peserta yang besar. Namun, kondisi bangunan kini mulai mengalami kebocoran dan kerusakan di sejumlah bagian sehingga dinilai perlu segera ditangani.
“Prinsip yang digunakan adalah menjaga aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik. Ketika ada kerusakan yang berpotensi mengganggu aktivitas atau membahayakan pengguna, tentu pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi,” jelasnya.
Nolly juga menegaskan Pemprov Sumbar memahami kondisi masyarakat yang tengah berupaya bangkit pascabencana. Karena itu, ia membantah anggapan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kepekaan terhadap situasi yang dihadapi masyarakat.
Untuk penanganan kebencanaan, kata dia, Pemprov Sumbar telah mengarahkan seluruh Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima untuk mendukung upaya mitigasi dan pemulihan.
“Kita telah mendapat alokasi TKD sebesar 2,6 Triliun. Seluruhnya akan difokuskan pada mitigasi bencana, rehabilitasi paskabencana dan perbaikan infrastruktur,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penggunaan anggaran tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah, lanjutnya, juga berkewajiban memastikan setiap belanja daerah memberikan manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Pemprov Sumbar tetap berkomitmen menjalankan pembangunan secara seimbang, mulai dari pemenuhan kebutuhan masyarakat, percepatan pemulihan pascabencana, pembangunan daerah, hingga pemeliharaan aset pemerintah yang mendukung pelayanan publik.
Nolly turut menyambut positif tingginya perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, keterlibatan publik menjadi salah satu alasan pemerintah membuka akses informasi anggaran melalui Dashboard Pembangunan Sumbar yang dapat diakses secara luas.
“Pemprov senang masyarakat mau terlibat memperhatikan penggunaan anggaran kita. Ini kan artinya dashboard kita bermanfaat, sekaligus menjadi bukti bahwa tidak ada yang kita tutup-tutupi dari publik. Semuanya kita sampaikan secara transparan, terbuka, real-time, dan dapat dipantau oleh semua,” katanya.
Anggaran Miliaran Rupiah untuk Renovasi Fasilitas Pejabat Sumbar
Sebelumnya, Langgam.id mengungkapkan bahwa Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran APBD 2026 senilai miliaran rupiah untuk renovasi, perbaikan, dan pemeliharaan rumah dinas serta fasilitas kerja pejabat daerah. Anggaran tersebut mencakup pengecatan rumah dinas gubernur (Rp200 juta), pemasangan lantai granit di lobi Kantor Gubernur (Rp400 juta), renovasi atap auditorium gubernur (Rp370 juta), perbaikan drainase (Rp170 juta), pembangunan pos satpam (Rp160 juta), serta pemeliharaan istana dan taman gubernur.
Biro Umum Pemprov Sumbar menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran tersebut merupakan kebutuhan pemeliharaan rutin dan peningkatan efisiensi jangka panjang. Pemasangan granit, misalnya, dinilai lebih hemat dibanding biaya perawatan karpet yang selama ini harus dicuci secara berkala.
Sementara, renovasi auditorium dilakukan karena atap yang telah berusia lebih dari 17 tahun mengalami kebocoran dan kerusakan yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna gedung.
Sorotan juga tertuju pada rumah dinas wakil gubernur. Pemprov menganggarkan Rp100 juta untuk pembangunan gazebo dan kolam ikan di rumah temu wakil gubernur, serta dana untuk renovasi pagar, pemeliharaan rumah dan taman, serta renovasi ruang kerja.
Selain itu terdapat pengadaan berbagai perlengkapan seperti karpet, sofa tamu, tempat tidur, perlengkapan kamar, dan peralatan prasmanan dengan nilai ratusan juta rupiah. Pemerintah beralasan fasilitas tersebut bertujuan menunjang kegiatan resmi dan mengurangi kebutuhan menyewa tempat pertemuan di luar.
Rumah dinas Sekretaris Daerah juga mendapat alokasi renovasi yang cukup besar setelah lokasi rumah dinas dipindahkan pada 2025. Anggaran mencakup renovasi rumah, ruang kerja, pagar, pengecatan, serta pemeliharaan rumah dan taman. Pemerintah menyatakan renovasi dilakukan karena kondisi bangunan membutuhkan banyak perbaikan, bukan semata-mata untuk memperindah fasilitas. (ICA)
