Langgam.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menyuarakan 11 tahun Dasni menuntut keadilan. Dasni, seorang ibu rumah tangga berusia 61 tahun, merupakan korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/178/K/VI/2011/Sektor tertanggal 19 Juni 2011 yang sebelumnya dilaporkan pada Polsek Nanggalo.
Menurut LBH Padang, dalam penanganan kasus telah terjadi kelalaian dan pelanggaran kode etik yang telah diproses oleh Propam Polda Sumatra Barat sehingga mengakibatkan kasus ini macet 11 tahun.
Berdasarkan surat Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor: R/380/VI/WAS.2.4/2021 tertanggal 23 Juni 2021 mengatakan bahwa perkara dengan Nomor: LP/178/K/VI/2011/Sektor masih dalam proses penyelidikan dan telah memerintahkan Kapolresta Padang untuk segera menuntaskan dan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban.
Surat inilah yang menjadi harapan bagi Dasni agar pelaku penganiayaan berat sebanyak 8 (delapan) yang salah satunya oknum kepolisian dimintai pertanggungjawaban hukum oleh penegak hukum.
Setelah kasus ini dilimpahkan kepada Polresta Padang, LBH Padang telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penegakan hukum bagi Dasni dan telah mengirimkan beberapa surat kepada Kepolisian Resor Kota Padang terkait kasus dugaan penganiayaan berat sebagaimana laporan Polisi Nomor LP/178/K/VI/2021/Sektor dengan mengirimkan surat sebagai berikut :
1.Surat Nomor: 104/SK-E/LBH-PDG/VII/2021 terkait Mohon penjelasan dan SP2HP;
2.Surat Nomor: 116/SK-E/LBH-PDG/VII/2021 terkait Desakan Kasus;
3.Surat Nomor: 122/SK-E/LBH-PDG/VIII/2021 terkait Permohonan Audiensi.
4.Surat Nomor: 127/SK-E/LBH-PDG/VIII/2021 terkat Mohon Penjelasan
5.Surat Nomor: 173/SK-E/LBH-PDG/XI/2021 terkait SP2HP.
Namun keseluruhan surat tersebut, menurut pihak LBH Padang tidak direspons oleh Kepolisian Resor Kota Padang. "Bahkan sewaktu kami melakukan audiensi pada tanggal 18 Agustus 2021, kami tidak diberikan pelayanan apapun sehingga kami menunggu selama 2 jam tanpa adanya komunikasi yang jelas. Padahal di dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 point c setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara professional, proporsional dan prosedural," sebut Adrizal Penanggung Jawab Isu Fair Trial (Peradilan Bersih) LBH Padang.
Berbagai upaya telah dilakukan agar Dasni mendapatkan keadilan hanya saja semua upaya dilakukan tidak kunjung juga menciptaan keadilan dan kepastian hukum bagi Dasni. Di dalam surat Ombudsman nomor: B/0674/LM.12-03/0198.2021/XII/2021 perihal Pemberitahuan Perkembangan Laporan mengatakan bahwa Laporan Dasni tidak bisa ditinjak lanjuti karena berkas perkara tidak ditemukan, kemudian penyidik yang memegang perkara ini telah meninggal dunia.
"Atas situasi ini, kami menuntut Kepolisian Sektor Kota Padang untuk melanjutkan proses bukan malah menghentikan proses hukum karena setiap orang berhak atas keadilan. Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum,” kata Adrizal.
"Hari ini, di depan Polda Sumbar kami aksi untuk mendorong Kapolda Sumbar mengasistensi Kapolresta Padang untuk memberikan keadilan bagi Mak Dasni. Memalukan jika 11 tahun sudah mencari keadilan namun dipatahkan dengan alasan berkas telah hilang yang tentunya sangat tidak adil bagi korban," bilang Adrizal lagi.
Mak Dasni juga menyampaikan hari ini datang ke Polda Sumbar minta tolong segera menangkap pelaku karena kasusnya dihilangkan saja oleh penegak hukum.
"Sudah lelah bertahun-tahun kesana kemari meminta pertolongan tapi tidak jua didengar pak polisi. Saya ini cuma masyarakat biasa jangan dipermainkan terus," ujarnya.
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) akan mengecek persoalan kasus yang dialami seorang ibu rumah tangga, Dasni, 61, korban tindak pidana penganiayaan berat. “Nanti dicek kasus tersebut karena sudah cukup lama,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto.
Baca Juga: Polda Sumbar Cek Soal Kasus Dasni yang Macet Selama 11 Tahun
