Langgam.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menunjuk sebelas panelis dari kalangan akademisi untuk debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, Rabu (13/11/2024) di Hotel Mercure Padang.
Panelis yang dipilih semuanya adalah dosen dan guru besar di berbagai perguruan tinggi Sumbar, tanpa melibatkan unsur publik lainnya seperti pers, budayawan, ulama, atau pun tokoh adat. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, terutama terkait kurangnya variasi latar belakang panelis.
Panelis yang ditunjuk KPU Sumbar meliputi Asrinaldi (Universitas Andalas), Delmus Puneri Salim (UIN Bukittinggi), Otong Rosadi (Universitas Eka Sakti), Yulhendri (Universitas Negeri Padang), Khairul Fahmi (Universitas Andalas), Beni Kharisma Arrasuli (Universitas Andalas), Malse Yulivestra (Universitas Andalas), Reno Fernandes (Universitas Negeri Padang), Didi Rahmadi (Universitas Muhammadiyah Sumbar), Rozidateno Putra Hanida (Universitas Andalas), dan Alim Harun Pamungkas (Universitas Negeri Padang).
Wartawan senior sekaligus Pemimpin Redaksi Harian Singgalang, Khairul Jasmi, menjadi salah satu yang menyoroti keputusan KPU tersebut. Dalam tulisannya di hariansinggalang.co.id, berjudul "Tak Ada Wartawan Panelis", Khairul Jasmi mengkritik KPU karena tidak melibatkan kalangan pers, yang dianggap penting dalam memberikan sudut pandang berbeda dalam debat politik.
Menurut Khairul Jasmi, keputusan KPU yang hanya melibatkan akademisi cenderung menghasilkan pertanyaan yang bersifat teoretis dan kurang aplikatif, berbeda jika perwakilan dari kalangan pers atau tokoh masyarakat turut menjadi panelis. "Akademisi saja yang hebat di mata KPU?" tanya Khairul dalam opininya, mempertanyakan apakah KPU menganggap elemen masyarakat lain kurang layak terlibat.
Menanggapi kritik ini, Ketua KPU Sumatera Barat, Surya Efitrimen, menjelaskan bahwa pemilihan panelis dari kalangan akademisi sudah sesuai dengan petunjuk yang diterima oleh KPU. "Panelis dipilih dari akademisi dan tokoh masyarakat, dan akademisi yang dipilih juga merupakan tokoh masyarakat," ujar Surya seusai debat.
Surya menambahkan bahwa debat telah diatur sesuai prosedur dan harapannya bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. "Masyarakat yang menyaksikan debat ini diharapkan bisa mendapatkan referensi dalam memilih pasangan calon yang sesuai," katanya. KPU juga berencana mengadakan evaluasi bersama para panelis dan stakeholder lain untuk memperbaiki penyelenggaraan debat berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2024.
Lebih lanjut, Surya menyampaikan bahwa KPU bertindak sebagai penyelenggara dengan menyiapkan wadah bagi para kandidat untuk memaparkan visi-misi mereka. Namun, KPU menekankan bahwa penilaian atas debat sebaiknya diserahkan kepada masyarakat yang menyaksikan, baik secara langsung maupun melalui siaran langsung yang disediakan. (DH/Fs)
