Langgam.id – Pemprov targetkan 16 medali emas diraih oleh kontingen Sumbar pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Kemudian, pemprov juga menargetkan perbaikan capaian peringkat secara nasional.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi saat rapat persiapan kontingen Sumbar menuju PON XX Papua di Istana Gubernur, Rabu (22/9/2021). PON XX Papua sendiri rencananya akan dibuka pada 2 Oktober 2021.
Sebelumnya, di PON XIX Jabar pada 2016 lalu, kontingen Sumbar berhasil meraih 14 medali emas, 10 medali perak, dan 20 perunggu. Saat itu, Sumbar berada di peringkat 11 nasional.
Mahyeldi mengatakan, jika konsentrasi, semangat dan kondisi atlet bisa terjaga hingga pertandingan, diyakini target itu akan bisa tercapai.
Namun dalam setiap kegiatan terangnya, ada potensi terjadinya kejadian yang diluar dugaan yang bisa mengganggu konsentrasi atlet.
“Panitia harus benar-benar bisa menjaga agar atlet bisa bertanding dengan sebaik-baiknya tanpa terganggu faktor tidak terduga,” ucapnya.
Mahyeldi mengharapkan panitia harus ikut memastikan keselamatan atlet yang berlaga dalam PON Papua agar semua bisa fokus untuk meraih prestasi sesuai target yang ditetapkan.
“Kita yakin petugas keamanan dan pemerintah daerah di Papua telah melakukan persiapan yang sangat matang termasuk untuk menjaga keselamatan atlet. Tapi panitia dari Sumbar harus tetap memastikan kondisi atlet terutama keselamatan sebagai bentuk tanggung jawab,” ujarnya.
Baca juga: Ikut PON XX Papua, Atlet Sumbar Dikawal Brimob
Ia juga mengharapkan agar panitia mempersiapkan pertanggungjawaban dana pemerintah yang telah digunakan. Baik itu SPJ atau dokumen lainnya, agar tidak terjadi permasalahan hukum nantinya.
Sementara itu, Plt. Sekum KONI Sumbar Rozi Rabbani mengatakan, bahwa kontingen Sumbar terdiri dari 343 orang. Masing-masing 188 atlet, 58 pelatih dan 97 oficial dan telah melakukan persiapan sejak tahun lalu.
“Untuk persiapan atlet, kita sudah mulai Februari 2020 sampai dengan Juli 2021,” bebernya.
Kemudian terang Rozi, dilanjutkan TC khusus yang langsung diawasi KONI dengan pembentukan tim monitoring dan evaluasi yang melibatkan lembaga terkait seperti UNP.
