Khawatir Netralitas ASN di Pilkada 2020, Dirjen Otonomi Daerah Ingin Regulasi Jelas

Khawatir Netralitas ASN di Pilkada 2020, Dirjen Otonomi Daerah Ingin Regulasi Jelas

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik (ist)

Langgam.id - Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan dukungan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Salah satunya adalah dalam distribusi logistik hingga validasi data pemilih.

Hal ini diungkapkan Akmal usai menghadiri evaluasi dan sinkronisasi peraturan undang-undang bidang otonomi daerah di Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat (2/8/2019).

“Kita ingin seluruh distribusi logistik mendapat dukungan penuh dari pemda. Pemerintah dalam konteks pilkada memberikan kurang lebih tujuh jenis dukungan,” katanya.

Akmal mengatakan, pemda juga harus mempersiapkan data kependudukan. Menurutnya, ada beberapa persoalan terkait validasi data. “Fakta sekarang, ada beberapa persoalan terkait validasi data. Kami berharap kedepan ada satu data saja. Atau misalnya KPU mengunakan satu data e-KTP saja,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Akmal juga mengatakan dari temuan pihaknya juga terdapat beberapa kepala daerah yang masih bermasalah terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPAD).

"Dalam tanda kutip (kepala daerah) menyendera bantuan-bantuan untuk Pilkada. Ini akan kita coba membangun komunikasi yang lebih baik dan membuat aturan yang lebih tegas kedepan," ujarnya.

Dari pengamatannya, persoalan netralitas ASN juga cukup mengawatirkan. Sebab itu, harus ada regulasi agar ASN tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Pilkada.

“Agar ASN juga tidak terlalu nyata untuk memihak kepada pihak tertentu,” pungkasnya. (Irwanda/RC)

Baca Juga

Gubernur Mahyeldi Imbau ASN untuk Netral dalam Pilkada Serentak Tahun 2024
Gubernur Mahyeldi Imbau ASN untuk Netral dalam Pilkada Serentak Tahun 2024
669 P3K di Tanah Datar Dilantik
669 P3K di Tanah Datar Dilantik
Pemkab Agam Gelar Apel Gabungan Pasca Libur Idul Fitri, Pastikan Pelayanan Kembali Optimal
Pemkab Agam Gelar Apel Gabungan Pasca Libur Idul Fitri, Pastikan Pelayanan Kembali Optimal
Anggota DPR RI Guspardi Gaus
Guspardi Gaus Soroti Maraknya Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Mesti Tegas
Serapan anggaran Pemko Padang baru mencapai angka 23 persen memasuki pertengahan tahun 2023. Sekda Padang, Andree Algamar meminta seluruh perangkat kerja daerah untuk mengoptimalkan dan menyegerakan program pembangunan.
Kehadiran ASN Saat Apel Pagi Minim, Sekda Padang Berang
PKS, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat bersaing ketat untuk perebutan kursi DPR RI dari Dapil Sumatra Barat II.
Komisi II dan Pemerintah Sepakat RUU ASN Dibawa ke Paripurna, Guspardi Gaus: Konsep PPPK Diperluas