Langgam.id - Pemberlakuan sistem zonasi dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai memiliki dampak yang positif bagi sekolah-sekolah. Kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan akselerasi atau percepatan kualitas sekolah menjadi semakin baik dan merata.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) Toni Toharudin saat menjadi pemateri dihadapan 15 wartawan dari berbagai daerah di Indonesia lewat zoom meeting dalam program Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) Batch angkatan ke-2 yang digagas oleh Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP) berkolaborasi dengan PT Paragon Technology and Innovation, Selasa (15/6/2021).
"Saat diterapkannya kebijakan zonasi oleh pemerintah, kami sangat bergembira menyambutnya, sebab motivasi sekolah dalam meningkatkan akselerasi kualitas dan akreditasi menjadi lebih besar," katanya.
Ia menjelaskan, penerapan seleksi dengan cara zonasi diterapkan di tingkat SD, SMP, dan SMA sejak zaman Menteri Pendidikan Muhajir Effendy. Kebijakan ini dinilai dapat memacu sekolah menaikkan kualitasnya. Akselerasi sekolah juga bakal didorong oleh tuntutan masyarakat di suatu zona agar terus menaikkan kualitasnya.
Diakuinya, memang idealnya menerapkan sistem zonasi saat sekokah berada di level yang sama. Sementara saat ini sekolah-sekolah masih berbeda kualitas serta sarana dan prasana. Namun jika terus ditunggu semua sama, maka hal itu tidak akan kunjung terwujud. Sebagai lembaga akreditasi, pihaknya juga tidak mempermasalahkan itu.
"Akibat penerapan sistem zonasi, keinginan orang tua memasukkan anaknya ke sekolah yang disebut unggul menjadi menurun dan beralih ke sekolah lainnya yang terdekat dengan rumah," katanya.
Akibatnya terang Toni, yang selama ini disebut sebagai sekolah unggul tidak lagi diunggulkan, sehingga tidak ada lagi sekolah yang luar biasa dibandingkan sekolah lainnya. Sementara sekolah yang sebelumnya tidak diunggulkan tersebut kualitasnya terus meningkat.
Toni melanjutkan, bahwa meningkatkan kualitas sekolah tersebut harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk madrasah. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan standar di setiap sekolah yang ada seperti sarana dan prasana serta tenaga pengajar.
"Ketika diberlakukan zonasi, orang tua jadi khawatir dengan masa depan anaknya, tetapi ini menjadi tanggung jawab cepat pemerintah daerah agar menstandarkan kualitasnya," ucapnya.
Menurutnya, memang saat ini banyak orang tua siswa yang was-was dan belum sepenuhnya menerima sistem zonasi. Namun hal ini lama-lama membuat para orang tua akan terbiasa, sehingga kesadaran orang tua menjadi lebih baik. Di sisi lain pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas sekolah.
Ia mengharapkan pemerintah daerah harus juga menyebarkan secara merata guru-guru yang berkualitas. Harus ada sistem mutasi dibuat oleh kepala daerah. Jangan lagi bertumpuk pada beberapa sekolah yang disebut unggul.
"Guru-guru harus mempunyai usaha yang sama, semua akan menunjukkan peningkatan kualitas mulai dari guru dan kepala sekolah dan sekolahnya. Kalau tidak begitu, maka label sekolah favorit akan tertempel selamanya," katanya. (Rahmadi/yki)
