Bulan Juni menjadi momen refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni kita memperingati Hari Lahir Pancasila yang menegaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sementara, pada bulan ini juga dunia merayakan Hari Anak Sedunia yang mengingatkan pentingnya melindungi hak anak, termasuk hak atas pendidikan bermutu. Kedua momentum ini seharusnya menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya mencetak orang pintar, melainkan membentuk manusia berkarakter sesuai nilai Pancasila dan menjamin masa depan anak-anak.
Pendidikan di Indonesia memang sering dipandang sebagai jalan utama menuju mobilitas sosial dan kemajuan bangsa, sehingga orang tua rela berkorban agar anaknya menempuh pendidikan hingga SMA, bahkan perguruan tinggi S1, S2, S3, dan meraih gelar guru besar. Namun, realitas sosial menunjukkan paradoks yang menyakitkan: semakin tinggi pendidikan, tidak otomatis semakin kuat karakter, karena korupsi, manipulasi, dan penyimpangan justru banyak dilakukan oleh orang-orang yang telah berpendidikan cukup lama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa pendidikan panjang yang dijalani tidak berbanding lurus dengan kualitas moral?
Jika kita menelusuri perjalanan pendidikan formal dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi, terlihat jelas bahwa setiap jenjang memiliki kelemahan dalam menanamkan karakter. Di TK, orientasi utama masih pada bermain, pengenalan huruf, angka, dan motorik dasar. Pendidikan karakter tidak jarang hanya berupa hafalan doa atau nyanyian, bukan pembiasaan nyata. Program seperti Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat memang ada, dengan tujuan membiasakan anak bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Namun implementasinya sering hanya berupa simbolik, belum menjadi kebiasaan yang konsisten baik di rumah maupun sekolah. Akibatnya, karakter dasar seperti kejujuran dan empati belum tertanam kuat sejak dini.
Memasuki Sekolah Dasar, orientasi pendidikan bergeser dari bermain ke pencapaian nilai. Budaya ujian sudah mulai mendominasi, sehingga anak-anak belajar bahwa prestasi akademik lebih dihargai daripada sikap jujur. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebenarnya sudah diintegrasikan, dengan menekankan harmonisasi olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga melalui kegiatan literasi, doa bersama, dan pramuka. Namun, fokus tetap pada hafalan dan nilai akademik. Pekerjaan siswa dikerjakan orang tua atas nama ponten. Guru lebih sibuk memastikan siswa lulus ujian daripada membangun integritas. Akibatnya, anak-anak sejak dini belajar bahwa nilai tinggi lebih penting daripada perilaku baik.
Di tingkat SMP, masa pubertas menjadi periode pencarian jati diri. Namun pembiasaan karakter belum diarahkan secara sistematis. Tekanan ujian membuat siswa lebih fokus pada strategi lulus daripada proses belajar. Pertemuan Pagi Ceria — yang berisi senam, menyanyikan Indonesia Raya, dan doa bersama — memang bertujuan menumbuhkan semangat kebersamaan, cinta tanah air, dan disiplin. Tetapi kegiatan ini sering dianggap rutinitas formal, bukan internalisasi nilai. Anak-anak mulai melihat kontradiksi antara ajaran sekolah dan realitas masyarakat. Mereka diajarkan terkait kejujuran di kelas, tetapi menyaksikan praktik manipulasi di lingkungan sekitar.
Fragmentasi nilai ini melahirkan generasi yang bingung, pragmatis, dan oportunis.
SMA menjadi arena persiapan masuk perguruan tinggi. Orientasi utama adalah nilai rapor dan ujian masuk PTN. Pendidikan karakter semakin tersisih. Orientasi utama tetap pada persiapan akademik. Siswa belajar bahwa gelar dan universitas ternama adalah tiket masa depan, bukan integritas. Pendidikan moral hanya berupa mata pelajaran, bukan pembiasaan nyata. Akibatnya, karakter semakin tersisih, orientasi akademik mendominasi, dan siswa semakin pragmatis, menyewa joki untuk menempati dan jurusan PTN ternama yang diidamkan.
Perguruan Tinggi kemudian menjadi puncak dari pendidikan panjang. Namun universitas sering berfungsi sebagai pabrik gelar. Gelar akademik dijadikan simbol status sosial, bukan bukti kualitas karakter. Dosen dan mahasiswa sibuk mengejar publikasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pendidikan karakter belum menjadi prioritas. Ada guru besar cerdas secara intelektual tetapi belum banyak menjadi teladan etika. Lulusan perguruan tinggi cenderung cerdas teknis tetapi rapuh moral. Tidak mengherankan jika kasus korupsi banyak melibatkan orang berpendidikan tinggi. Mereka tahu celah hukum, menguasai prosedur, dan memanfaatkan kecerdasan untuk manipulasi.
Dari sisi lain, kelemahan karakter ini tidak bisa dilepaskan dari orientasi masyarakat terhadap pendidikan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, akses terhadap pekerjaan menjadi tantangan besar. Masyarakat melihat pendidikan sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan pekerjaan dan mobilitas sosial. Akibatnya, capaian kognitif dan keterampilan teknis lebih diutamakan dibanding integritas. Orang tua mendorong anak untuk mengejar nilai tinggi, masuk universitas ternama, dan meraih gelar, karena itulah yang dianggap sebagai tiket menuju pekerjaan. Integritas bergeser menjadi hal sekunder, karena tidak langsung memberi keuntungan ekonomi. Belum ada kesadaran luas bahwa pendidikan adalah human investment — investasi membentuk manusia seutuhnya, bukan sekadar pencetak tenaga kerja. Orientasi masyarakat yang pragmatis ini memperkuat sistem pendidikan yang juga pragmatis, sehingga karakter semakin terpinggirkan.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa sulitnya mencari pekerjaan dan akses ekonomi yang layak justru berpotensi menggerus karakter. Lulusan yang semula dibekali nilai moral di sekolah, ketika berhadapan dengan realitas sulitnya pekerjaan, mulai menggeser orientasi dari integritas ke pragmatisme. Mereka belajar bahwa kejujuran tidak selalu memberi keuntungan, sementara manipulasi bisa membuka peluang. Akibatnya, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai human investment, melainkan sekadar alat untuk bertahan dalam kompetisi ekonomi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa krisis karakter bukan hanya kegagalan sekolah, tetapi juga refleksi dari struktur ekonomi dan sosial. Selama pendidikan hanya dipandang sebagai jalan menuju pekerjaan, bukan sebagai proses membentuk manusia berintegritas, maka hasilnya akan tetap paradoks: semakin panjang pendidikan, semakin besar peluang penyimpangan.
Paradoks pendidikan panjang tetapi karakter rapuh menimbulkan dampak sosial yang serius. Orang berpendidikan tinggi justru mendominasi kasus korupsi. Mereka tahu celah hukum, menguasai prosedur, dan memanfaatkan kecerdasan untuk manipulasi. Masyarakat mulai meragukan fungsi pendidikan sebagai pembentuk karakter. Pendidikan dianggap gagal melahirkan manusia berintegritas. Anak muda melihat pendidikan hanya sebagai jalan mencari pekerjaan, bukan membangun integritas. Generasi pragmatis ini semakin memperkuat siklus lemahnya karakter bangsa.
Untuk mengatasi paradoks ini, diperlukan perbaikan pembiasaan karakter yang serius. Pendidikan karakter harus diintegrasikan sejak TK, bukan sekadar hafalan atau rutinitas. Evaluasi di SD hingga SMA harus berbasis integritas, bukan hanya nilai akademik. Guru dan dosen harus menjadi figur integritas. Tanpa teladan, pendidikan karakter hanya retorika.
Perguruan tinggi harus menjadi pusat moral, bukan sekadar pabrik gelar. Universitas harus mengajarkan etika akademik, tanggung jawab sosial, dan integritas, bukan hanya publikasi dan sertifikasi. Sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat juga sangat penting. Pendidikan karakter tidak bisa hanya dilakukan di sekolah. Keluarga dan masyarakat harus menjadi ruang pembelajaran moral. Tanpa integrasi ini, pendidikan karakter akan terus gagal.
Pendidikan panjang di Indonesia telah menghasilkan banyak sarjana, doktor, dan profesor. Namun, tanpa fondasi karakter yang kuat, gelar hanyalah hiasan. Pendidikan mesti menggeser orientasi dari sekadar pencapaian akademik menuju pembentukan manusia berintegritas. Jika tidak, kita akan terus menyaksikan paradoks: semakin tinggi pendidikan, semakin besar peluang penyimpangan. Pendidikan harus kembali pada hakikatnya: membentuk manusia seutuhnya, bukan sekadar pencetak gelar. Sehingga ada yang mengatakan bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. (**)
Penulis: (Muhammad Nur, M, Pengawas Madrasah di Sumatra Barat, mengajar di perguruan tinggi dan asesor akreditasi sekolah/madrasah BAN PDM Sumbar)
