Ada yang menarik dari Pidato Kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan/Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat K(14 Agustus 2026) pagi tadi. Presiden dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen dan perwakilan daerah memuji keberhasilan yang dicapai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang sukses menjalankan transformasi BUMN dan dan mampu meraup keuntungan yang disetor ke negara.
Keberhasilan ini tentu semakin memperkuat posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam babak baru sejarah pengelolaan ekonomi Indonesia. Sejak dibentuk pada Februari 2025 lalu, Danantara bersama Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) bukan sekadar menjalankan operasional sebuah unit usaha yang dimiliki oleh negara. Namun kehadiran dua lembaga yang berjalan paralel ini merupakan bagian dari agenda besar untuk mengembalikan BUMN kepada fungsi strategisnya sebagai instrumen negara dalam menciptakan nilai ekonomi, memperkuat kemandirian nasional, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Sangat wajar dan patutlah kiranya, jika dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian penting dalam progres restrukturisasi BUMN.
Presiden juga mengungkapkan bahwa ketika Danantara dibentuk, pemerintah menemukan 1.074 BUMN beserta anak dan cucu perusahaan. Jumlah yang sangat besar dan gemuk serta tidak produktif. Presiden bahkan sampai perlu mengeluarkan instruksi agar jumlah komisaris dan jatah tantiem komisaris dihapus karena dinilai tidak adil. Hal yang selama ini dalam ruang diam publik menjadi doa doa karena dianggap tidak fair dan pemborosan.
Hingga Juli 2026, lebih setahun lima bulan sejak berdiri, Danantara berhasil melakukan penutupan 290 BUMN tanpa gejolak. Prestasi ini dijalani oleh Danantara Asset Manajemen agar jumlah perusahaan yang tidak produktif serta struktur direksi dan komisaris yang berlapis tersebut tidak menjadi beban negara dan dana yang selama ini terpakai dapat dialihkan untuk kepentingan rakyat yang lebih merata.
Danantara Asset Manajemen sendiri menargetkan, hingga Desember 2026 yang akan datang, jumlah BUMN yang ada dan dibawah kelolaan BPI Danantara hanay tersisa 300-an BUMN yang produktif dan memberi manfaat bagi pemasukan kas negara.
Tentu saja, transformasi ini harus dijalani dengan serius dan ketat. Angka 300-an BUMN tersebut memperlihatkan bahwa transformasi BUMN tidak boleh berhenti pada slogan efisiensi semata. Apa yang selama ini sudah berjalan seperti melakukan menutup perusahaan yang tidak produktif, melakukan konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, dan menggabungkan perusahaan yang memiliki kesamaan lini bisnis membuahkan hasil yang sama sama diinginkan.
Kabar gembira juga sudah disampaikan sebelumnya yaitu ketika BP BUMN dan Danantara melaporkan sukses melakukan penataan terhadap ratusan perusahaan melalui berbagai skema merger dan penutupan. Pada Mei 2026, BP BUMN menyebut 180 perusahaan telah ditata melalui konsolidasi, restrukturisasi, divestasi hingga pembubaran.
Lebih Baik Sedikit Tapi Kuat
Danantara tahu persis bahwa esensi transformasi BUMN yang sedang dijalankan saat ini tidak selalu mudah. Bahkan langkah ini banyak mendapatkan penolakan serta tantangan dari para pengamat dan pihak yang merasa terganggu. Namun esensi dari transformasi yang sedang berjalan bukan tentang mengurangi jumlah BUMN. Yang jauh lebih penting adalah membangun struktur korporasi yang sehat, sederhana, fokus dan mampu bersaing.
Selama ini, struktur BUMN sangat komplek. Bayangkan sebuah BUMN memiliki anak dan cucu sampai cicit yang tidak linier dengan bisnis utama holdingnya. Itu baru di satu BUMN, dan tak jarang pula, sesama BUMN saling berebut pasar yang sama dan tumpang tindih serta saling mengejar konsumen yang sama pula.
Struktur seperti inilah yang selama ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih fungsi, biaya overhead yang tinggi, konflik kepentingan, serta kesulitan dalam pengawasan.
Danantara bersama BP BUMN dibawah kendali Chief Operating Officer/Kepala Badan Pengatur BUMN Donny Oskaria kini mengubah pendekatan tersebut. Perusahaan negara diarahkan untuk kembali kepada core business. Bisnis yang tidak memiliki hubungan strategis dengan bisnis inti dapat dilepas, dikonsolidasikan atau ditempatkan pada entitas yang lebih tepat. Artinya, BUMN yang memiliki core business yang sama disatupadukan dalam satu entitas agar tidak terjadi rebutan pasar dan tumpang tindih program.
Hal ini sudah dilakukan oleh PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality) dimana saat ini hampir semua hotel hotel yang selama ini dikelola oleh BUMN diserahkan pengelolaanya kepada PT HIN dan ditunjuk menjadi operator tunggal layanan perhotelan yang dimiliki oleh BUMN. HIN kini mengelola bukan hanya hotel dibawah Group Hotel Indonesia dan KHASS, namun juga sudah mengelola dan menjadi operator hotel yang dimiliki oleh IAS Group, Pertamina (PatraJasa Hotel dan lainnya).
Hal yang sama juga dilakukan pada BUMN Karya. Danantara dan BP BUMN mengarahkan perusahaan-perusahaan konstruksi untuk terlebih dahulu melepaskan bisnis yang tidak terkait dengan bisnis inti, kemudian melakukan konsolidasi. Tujuh BUMN Karya—Hutama Karya, Waskita Karya, Pembangunan Perumahan, Wijaya Karya, Brantas Abipraya, Adhi Karya dan Nindya Karya—dipersiapkan untuk dikonsolidasikan menjadi struktur yang lebih kuat.
Pendekatan serupa juga dilakukan pada sektor lain. Konsolidasi perusahaan asuransi BUMN diarahkan untuk membangun industri yang lebih sehat, efisien dan kompetitif, dengan penguatan integrasi bisnis, tata kelola dan permodalan.
Dengan demikian, restrukturisasi bukan berarti menghilangkan kekuatan BUMN, melainkan mengubah banyak perusahaan yang kecil, tumpang tindih dan tidak efisien menjadi entitas yang lebih besar, fokus dan memiliki daya saing kuat.
Bintang Kehormatan untuk Pengelola Danantara
Jadi sudah pada tempatnyalah jika pada Pidato Kenegaraannya pagi tadi di Gedung Parlemen Senayan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada BPI Danantara yang diniai sukses menjalankan program transformasi sebagaimana diamanatkan oleh Presiden saat pembentukan lembaga ini di tahun 2025 lalu.
Janji Presiden untuk memberikan penghargaan Bintang Kehormatan kepada CEO dan COO Danantara tentu tidak serta merta disampaikan Presiden apalagi diforum kenegaraan. Hal itu adalah apresiasi tinggi Kepala Negara kepada Danantara khususnya Danantara Asset Manajemen (DAM) dibawah kendali Donny Oskaria.
Hal ini juga menjadi pelecut semangat DAM untuk terus melanjutkan langkah transformasi agar badan usaha yang selama ini dicitrakan sebagai unit usaha yang merugi dan boros berubah menjadi sebuah entitas bisnis yang memberikan dampak ekonomi tinggi kepada kas negara.
COO Danantara Donny Osakria sendiri secara terbuka menyebut langkah yang dilakukan DAM sebagai governance reset. Langkah itu antara lain melakukan evaluasi total yang mencakup kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, sistem tata kelola serta manajemen risiko.
Ini penting karena perusahaan yang terlihat menghasilkan laba belum tentu benar-benar sehat. Hal ini sejalan dengan pikiran Presiden yang berulang kali menyoroti adanya BUMN yang tidak produktif dan terus mengalami kerugian tetapi dalam laporan terlihat seolah-olah menghasilkan keuntungan. Karena itu, dengan adanya langkah langkah evaluasi tadi, pembenahan dan tata kelola menjadi syarat mutlak agar kinerja BUMN dapat diukur secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat.
Dengan tata kelola yang lebih baik, kesalahan investasi, pemborosan, aset yang tidak produktif, struktur biaya yang berlebihan dan praktik pengambilan keputusan yang tidak sehat dapat ditekan. Pada titik inilah Danantara tidak hanya berfungsi sebagai pengelola aset, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan aset negara dikelola secara profesional.
Saya mencoba menghimpun data data dari berbagai sumber termasuk media yang melaporkan capaian laba bersih BUMN pada 2025 yang mencapai Rp326 triliun. Angka ini meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun. Dividen BUMN yang disetorkan kepada negara pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun, meningkat 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, pada tahun 2026 yang sedang berjalan, hingga Juni 2026 sejumlah BUMN juga mencatat pertumbuhan laba yang signifikan. Laba bersih Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen dan PTPN 54,4 persen. Tentu saja, angka angka tersebut memberikan indikasi bahwa agenda perbaikan fundamental BUMN mulai menunjukkan hasil yang positif.
Transformasi = Menghemat Uang untuk Rakyat
Kembali ke pidato Presiden tadi pagi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa restrukturisasi telah menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Penghematan tersebut antara lain berasal dari biaya yang sebelumnya terserap untuk struktur yang tidak produktif. Hal inilah yang menjadi salah satu esensi transformasi yang dilakuka oleh Danantara dimana aksi korporasi ini tidak hanya mengejar berapa banyak perusahaan yang dimiliki, tetapi berapa besar nilai ekonomi yang dapat diciptakan dari aset negara.
Artinya, Presiden tahu betul bahwa target yang dibebankan kepada para manager dibawah pemerintahannya akan diukur dari produktivitas, profitabilitas, efisiensi serta kontribusi kepada negara.
Pada akhirnya, ketika Presiden meminta persetujuan perserta sidang tahunan untuk memberikan bintang kehormatan kepada CEO dan COO Danantara, maka kita juga harus menyetujui juga sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dan pencapaian yang diraih oleh Danantara yang sukses menjalankan peran menjadikan BUMN sebagai “Rumah Ekonomi Bangsa”.
Kami setuju, sangat setuju Pak Presiden. Demikianlah semestinya. ***
*Penulis: Boby Lukman (Karyawan BUMN)
