Kata Pakar HTN Soal Tidak Adanya Keterwakilan Perempuan di KPU Sumbar

Direktur PUSaKO Universitas Andalas Charles Simabura menilai banyaknya fenomena caleg dari satu keluarga merupakan hal buruk.

Direktur PUSaKO Universitas Andalas Charles Simabura. [foto: Ist]

Langgam id - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Charles Simabura menilai, terjadi menegasikan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, buntut dari nama-nama lima anggota KPU Sumatra Barat (Sumbar) yang terpilih adalah semuanya keterwakilan laki-laki.

Menurut Charles, terjadinya kemunduran dalam lembaga penyelenggara pemilu itu. Idealnya, kata ia, dalam sebuah institusi harus didorong keterwakilan perempuan, sehingga perempuan mendapatkan peran.

"Ini tentu kemunduran, bukan menambah, malah menghilangkan. Sebagai institusi demokrasi yang sangat paham tentang politik representasi harus mengutamakan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan," ujarnya, Senin (22/5/2003).

Lebih lanjut, Charles menilai, saat ini pandangan KPU terhadap perempuan tidak mampu lagi dalam penyelenggaraan pemilu. Namun menurutnya, secara integritas perempuan tidak kalah dengan laki-laki dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia ini.

Selain itu, ia menyakini saat ini ada perang kepentingan dalam tubuh KPU sendiri. Perang kepentingan ia maksud, mulai dari terjadi unsur politis dalam sistem pemilihan nama-nama yang terpilih.

"Perempuan-perempuan yang dianggap gagal itu, perempuan yang kiranya tidak mewakili representasi politik, ataupun kelompok tertentu," jelasnya.

Secara aturan, kata Charles dalam pemilihan anggota KPU ini harus objektif. Objektif yang dimaksud, para pendaftar harus memenuhi syarat yang berlaku.

"Dari 10 nama yang lolos kemarin, baik laki-laki dan perempuan. Semuanya sudah sama-sama layak. Namun persoalan yang sekarang, hanya keberpihakan saja yang tidak ada. Karena hal ini menjadi persoalan," katanya.

Charles menambahkan, idealnya dalam 5 anggota KPU Sumbar yang terpilih saat ini, harus ada satu yang mewakili unsur perempuan.

Sebelumnya, KPU RI sudah mengumumkan lima anggota KPU Sumatra Barat terpilih periode 2023-2028, Sabtu (20/5/2023)

Pengumuman tersebut tertuang dalam surat keputusan KPU RI 51/SDM.12 - Pu/04/2023, tentang Calon Anggota KPU Provinsi Terpilih periode 2023-2028.

Surat keputusan itu ditetapkan di Jakarta 20 Mei 2023 dan ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Berdasarkan SK KPU RI yang didapatkan langgam.id, 5 anggota KPU Sumbar yang ditetapkan adalah, Hamdan (Ketua Bawaslu Tanah Datar), Jons Manedi (Anggota KPU Solok), Medo Patria (Anggota KPU Pesisir Selatan), Ory Sativa Syakban (Anggota KPU Padang Pariaman) dan Surya Efitrimen (Ketua Bawaslu Sumbar).

Dari kelima anggota KPU Sumbar tersebut, tidak satupun perempuan. Sebelumnya, Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Sumbar periode 2023-2028 merilis 10 nama yang lolos seleksi tes kesehatan dan wawancara. Ke-10 nama ini diserahkan ke KPU RI untuk dipilih.

Sebanyak 10 nama hasil seleksi tersebut adalah, Arianto, Atika Triana, Gadis M, Hamdan, Ilham Eka Putra, Jons Manedi, Medo Patria, Ory Sativa Syakban, Samaratul Fuad dan Surya Efitrimen. Dua di antaranya perempuan. (yki)

Baca Juga

KPU Sumbar menyatakan bahwa syarat pencalonan dari dua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat dinyatakan memenuhi syarat.
2 Paslon Gubernur dan Wagub Penuhi Syarat Pencalonan, KPU Sumbar: Masih Ada Perbaikan
Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen mengungkapkan bahwa penetapkan pasangan calon (paslon) kepala daerah rencananya akan dilaksanakan
Usai Tahapan Pemilu Selesai, KPU Sumbar Bakal Tetapkan Paslon Kepala Daerah 22 September
Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen mengungkapkan bahwa ada 56 pasangan calon (paslon) kepala daerah di Sumatra Barat untuk Pemilihan
Ini 56 Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sumbar di Pilkada 2024
Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan, ada total 56 pasangan calon (paslon) kepala daerah di Sumatra Barat untuk Pemilihan Serentak
Ada 56 Paslon Kepala Daerah di Sumbar Mendaftar, Dilanjutkan Pemeriksaan Kesehatan
Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan bahwa terdapat satu daerah di Sumatra Barat yang hingga pukul pendaftaran ditutup pada Kamis
Hanya 1 Paslon Daftar Pilkada Dharmasraya, KPU Perpanjang Masa Pendaftaran
KPU Sumbar menunjuk RSUP Dr M Djamil Padang dan Rumah Sakit Universitas Andalas sebagai pusat pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala
RSUP M Djamil dan RS Unand Jadi Pusat Pemeriksaan Calon Kepala Daerah di Sumbar