Jadi Pihak Terkait di Sidang MK, Tim Mahyeldi-Audy Yakin Pertahankan Kemenangan 

Salam komando Mahyeldi dan Audy Joinaldi, pihak terkait

Salam komando Mahyeldi dan Audy Joinaldi. (Foto: Irwanda)

Langgam.id-Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi-Audy Joinaldy akan menjadi pihak terkait di sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Selasa (26/1/2021).

Ketua Tim Advokasi dan Hukum Mahyeldi-Audy, Miko Kamal mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan untuk hadir sebagai pihak terkait di sidang gugatan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Sumbar.

"Tim Mahyeldi-Audy akan ikut sebagai pihak terkait, persiapan yang kita lakukan biasa saja, kemaren kita juga sudah daftarkan diri ke MK sebagai pihak terkait," katanya, Senin (25/1/2021).

Baca juga: MK Sidangkan 7 Sengketa Pilkada dari Sumbar Mulai 26 Januari

"Kalau di kita namanya memberikan keterangan, keterangan itu sudah disiapkan, tinggal memasukkannya saja," sambungnya.

Dikatakannya, pihaknya juga menunggu jadwal memasukkan keterangan. Sesuai jadwal di MK, keterangan dapat dimasukkan pada tanggal 1 sampai 11 Februari 2021. Pada intinya keterangan itu berisi poin-poin menjawab semua yang dituduhkan.

"Pada intinya keterangan menjawab atau menerangkan bahwa apa yang dituduhkan oleh pemohon itu tidak benar, kita akan jawab untuk ke paslon yang menggugat," katanya.

Pihaknya sudah menyiapkan hadir untuk ke  gugatan ke dua paslon. Saat ini surat resmi dari MK sebagai pihak terkait juga sudah diberikan. Tim Mahyeldi-Audy menurutnya yakin dapat mempertahankan kemenangan di Pilkada Sumbar 2020.

"Kita berharap MK dapat memutuskan perkara sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan sesuai aturan yang berlaku, kita optimis mempertahankan kemenangan," katanya.

Sebelumnya, PHPU Pilgub Sumbar akan dilaksanakan pada Selasa (26/1/2021) pukul 08:00 WIB. Nomor perkara 129/PHP.GUB-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sumbar Tahun 2020 atas nama pemohon Mulyadi-Ali Mukhni dengan sidang agenda pemeriksaan pendahuluan.

Kemudian pada tanggal dan jam yang sama, juga dilaksanakan sidang agenda pemeriksaan untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sumbar nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 dengan pemohon Nasrul Abit-Indra Catri agenda sidang pemeriksaan pendahuluan.(Rahmadi/Ela)

Baca Juga

Gugatan PHPU Presiden ke MK, Ganjar: Demokrasi Harus Diselamatkan
Gugatan PHPU Presiden ke MK, Ganjar: Demokrasi Harus Diselamatkan
Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Pilkada Mahkamah
Ketua MK: Jumlah Permohonan PHPU 2024 Meningkat
Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Pilkada Mahkamah
Gubernur Sumbar dan Wali Kota Bukittinggi Ajukan Judicial Review ke MK, Nilai Desain Keserentakan Pilkada 2024 Bermasalah
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan Putusan Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan tujuh
MK Kabulkan Gugatan Wako Padang Cs, Kuasa Hukum: Proses Pengusulan Pj di DPRD Dapat Dihentikan
Prof Mahfud MD dan Rieke Diah Pitaloka
Penjaga Konstitusi
PKS, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat bersaing ketat untuk perebutan kursi DPR RI dari Dapil Sumatra Barat II.
Guspardi Gaus Buka Suara Soal Putusan MK Izinkan Kampanye di Sekolah dan Kampus