Langgam.id – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatra Barat (Sumbar) Helmi Heriyanto mengungkap, terdapat empat faktor penyebab antrean BBM, khusunya biosolar di sejumlah daerah di Sumbar.
Menurut Helmi, terdapat sejumlah kondisi yang terjadi secara bersamaan sehingga memengaruhi distribusi dan konsumsi BBM di Sumbar. Pertama adalah terganggunya jalur distribusi BBM.
Kondisi ini terjadi sejak 28 Juni 2026 hingga awal Agustus 2026. Gangguan distribusi dipengaruhi oleh sejumlah persoalan di jalur transportasi, termasuk kemacetan di beberapa titik yang berdampak terhadap kelancaran pengiriman BBM.
“Yang pertama itu terganggunya jalur distribusi. Itu dimulai sejak 28 Juni sampai hari ini, setidaknya sampai awal Agustus,” ujar Helmi, Rabu (12/8/2026).
Faktor kedua adalah adanya peralihan atau shifting penggunaan BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Helmi menyebutkan, kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih menggunakan BBM subsidi.
“Terjadinya peralihan atau shifting dari penggunaan non subsidi yang biasa menggunakan nonsubsidi ke subsidi. Itu cukup signifikan,” katanya.
Kata Helmi, salah satu indikasi peralihan tersebut terlihat dari meningkatnya masyarakat yang mengurus QR code untuk mendapatkan akses pembelian BBM subsidi.
“Karena terjadinya kenaikan harga nonsubsidi, banyak yang beralih. Itu dibuktikan dengan banyaknya yang mengurus QR Code,” jelas Helmi.
Ketiga, lanjut Helmi, adalah meningkatnya konsumsi BBM seiring tingginya mobilitas masyarakat pada periode libur. Kondisi tersebut terjadi terutama pada rentang akhir Juni hingga pertengahan Juli.
Meningkatnya aktivitas perjalanan masyarakat membuat kebutuhan BBM ikut mengalami peningkatan, sementara pada saat yang sama distribusi juga menghadapi sejumlah gangguan.
Sementara faktor keempat adalah masih ditemukannya penyalahgunaan BBM subsidi. Terdapat kendaraan yang membeli BBM subsidi dalam jumlah tertentu, untuk kemudian digunakan atau dijual kembali untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Helmi menambahkan, BBM tersebut antara lain berpotensi digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal, perkebunan sawit, maupun kegiatan lain yang seharusnya tidak menggunakan BBM subsidi.
“Apakah nanti dibawa ke tambang ilegal, dan dijual ke kebun-kebun sawit dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak boleh menggunakan BBM subsidi,” tuturnya.
Ia juga menyinggung penggunaan BBM subsidi untuk sejumlah kegiatan proyek yang menurutnya tidak semestinya menggunakan BBM bersubsidi.
“Seperti proyek-proyek infrastruktur yang ada di Sumbar hari ini,” pungkasnya. (WAN)
