Langgam.id — Peringatan hari jadi ke-78 Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa di halaman kantor bupati, Selasa (21/4/2026). Aliansi mahasiswa menilai peringatan tahunan tersebut tidak seharusnya sekadar seremoni, melainkan menjadi momentum refleksi atas kinerja pemerintah daerah.
Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pesisir Selatan Melawan itu dipimpin Muhammad Rifai. Dalam orasinya, Rifai menegaskan bahwa mahasiswa hadir sebagai agen perubahan dan kontrol sosial untuk menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Momentum hari jadi ini adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan keresahan. Banyak persoalan belum terselesaikan, termasuk nasib tenaga kesehatan yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan gaji,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti lemahnya implementasi sejumlah peraturan daerah, seperti penertiban orgen tunggal dan hewan ternak yang dinilai belum berjalan efektif di lapangan.
Kritik serupa disampaikan Iranto yang menilai realisasi program unggulan pemerintah daerah masih jauh dari harapan. Program seperti Nagari Pandai, Nagari Mengaji, Nagari Sehat, hingga Nagari Sejahtera disebut belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
“Sudah lebih dari satu tahun berjalan, namun implementasi program masih minim. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anak belum bisa mengaji, insentif guru menurun, dan angka kemiskinan masih tinggi,” kata Iranto.
Di sektor ekonomi, mahasiswa menyoroti ketimpangan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Agis menyebut harga yang diterima petani jauh di bawah ketetapan pemerintah provinsi.
“Selisih harga ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut kesejahteraan petani,” ujarnya.
Selain sawit, komoditas gambir yang menjadi salah satu unggulan daerah juga dinilai belum dikelola secara optimal. Satria menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
“Pesisir Selatan memiliki potensi besar sebagai penghasil gambir, namun belum ada langkah serius untuk pengembangannya,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir, pembangunan akses jembatan bagi pelajar, penegakan peraturan daerah, transparansi pembangunan rumah sakit, hingga penindakan pungutan liar di objek wisata.
Pemerintah daerah yang diwakili Wakil Bupati, Risnaldi, menyatakan menerima aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan, terutama dalam implementasi program dan penegakan aturan.
“Kami menerima aspirasi ini dan akan menjadi bahan evaluasi. Beberapa poin memang memerlukan penyesuaian lebih lanjut,” ujarnya.
Meski demikian, mahasiswa menyayangkan ketidakhadiran bupati dalam aksi tersebut. Mereka menilai kehadiran pimpinan daerah penting sebagai bentuk tanggung jawab langsung terhadap persoalan yang disampaikan.
Aksi yang berlangsung tertib itu menjadi penanda bahwa di balik perayaan hari jadi daerah, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan demi mendorong perubahan dan perbaikan di Pesisir Selatan.
