Gubernur Sumbar Minta Kepala Daerah Terapkan Aturan Wajib Vaksin di Restoran dan Objek Wisata

Langgam.id-Gubernur Sumbar

Gubernur Sumbar Mahyeldi. [foto: Mahyeldi]

Langgam.id – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bupati dan wali kota agar menerapkan aturan wajib menunjukkan bukti telah ikut vaksin bagi setiap pengunjung restoran, rumah makan, dan objek wisata di wilayahnya.

Permintaan dituangkan  dalam surat edaran (SE) Nomor 556.1/980/Dispar-Pem/X-2021 yang bertandatangan Gubernur Sumbar Mahyeldi tanggal 22 Oktober 2021. Surat itu ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Sumbar.

Surat tersebut dikeluarkan dalam rangka mengendalikan penularan covid-19 dan optimalisasi capaian vaksinasi, maka bupati dan wal ikota diminta mempertimbangkan sejumlah kebijakan.

Pertama, menerapkan kebijakan wajib menunjukkan surat vaksin melalui aplikasi pedulilindungi bagi setiap tamu atau pengunjung fasilitas akomodasi, objek wisata, restoran atau rumah makan.

Kedua, bagi tamu atau pengunjung yang belum mendapatkan vaksin karena alasan kesehatan, dapat menunjukkan hasil non-reaktif rapid antigen tes maksimal 1 x 24 jam. Atau hasil negatif PCR SWAB test maksimal 2 x 24 jam.

Terakhir, dalam rangka percepatan vaksinasi covid-19, kiranya dapat segera mendorong upaya vaksinasi. Yaitu, bagi karyawan fasilitas akomodasi, objek wisata, restoran, dan rumah makan di daerah masing-masing.

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial mengatakan, meskipun di SE diwajibkan, namun hal itu bukanlah instruksi. Tetapi meminta bupati wali kota mempertimbangkan kebijakan itu.

“Gubernur meminta bupati wali kota mempertimbangkan kebijakan itu, bukan instruksi, tidak ada sanksi kalau tidak diterapkan” katanya.

Baca juga: Daerah di Indonesia dengan Vaksinasi Covid-19 Terendah, Termasuk Sumbar

Dia menjelaskan, kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan capaian vaksinasi covid-19 di Sumbar. Sehingga setiap orang yang berkunjung ke tempat wisata atau restoran akan mau untuk ikut vaksinasi.

“Kita berharap dengan edaran ini semua menjadi ingin ikut vaksinasi kalau bupati wali kota menerapkan aturan itu. Sehingga capaian vaksinasi juga meningkat,” ujarnya. (ADPIM)

Baca Juga

Profil Riki Chandra, Alumni Komunikasi Penyiaran Islam UIN IB yang Jadi Anggota KPID Sumbar
Profil Riki Chandra, Alumni Komunikasi Penyiaran Islam UIN IB yang Jadi Anggota KPID Sumbar
Anggota KPID Sumbar Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Gubernur: Penjaga Etika Publik
Anggota KPID Sumbar Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Gubernur: Penjaga Etika Publik
Jalan kelok sembilan ramai jelang tahun baru
Puncak Arus Mudik di Perbatasan Sumbar-Riau Diprediksi H-3 Lebaran, Polisi Kerahkan Tim Urai Kemacetan
Ombudsman Sentil Birokrasi Pemprov Sumbar Soal Batalnya Pelantikan Anggota KPID
Ombudsman Sentil Birokrasi Pemprov Sumbar Soal Batalnya Pelantikan Anggota KPID
Gubernur Sumbar Akui Undangan Pelantikan Anggota  KPID Tanpa Sepengetahuannya
Gubernur Sumbar Akui Undangan Pelantikan Anggota  KPID Tanpa Sepengetahuannya
Pelantikan Anggota KPID Sumbar Mendadak Batal, Birokrasi Pemprov Disorot
Pelantikan Anggota KPID Sumbar Mendadak Batal, Birokrasi Pemprov Disorot