Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengingatkan kepala daerah, bupati maupun wali kota untuk meningkatkan sinergitas jika daerah di Sumbar ingin maju, dan tidak sibuk dengan urusan lain.
Ia mengatakan, jika terkadang program pusat yang masuk ke daerah itu agak sulit. Dia mengakui jika terkadang dirinyalah yang bisa melakukan hal tersebut. Namun terkadang juga Wakil Gubernur (Wagub) yang melakukan itu, jika dirinya kurang mampu.
Maka diperlukan adanya sinergi dengan para kepala daerah. “Ini kenapa? Karena memang saya dengan wakil gubernur bersinergi, Mungkin saya tidak mampu, maka wakil gubernur melakukan itu. Mungkin wakil gubernur tidak mampu, maka saya yang melakukan itu. Maka kita saling bersinergi antar kepala daerah itu,” kata Mahyeldi dalam siaran resmi, Senin (8/4/2024).
Menurutnya, ketika kepala daerah kompak antar satu sama lain, maka daerah itu akan maju secara gotong-royong.
Mahyeldi mengingatkan agar kepala daerah jangan hanya sibuk bertengkar, hingga urusan rakyat tidak terurus secara baik.
“Makanya ketika kepala daerahnya kompak, maka daerah itu akan cepat (berkembang). Tetapi ketika kepala daerahnya itu sibuk bertengkar saja, maka urusan rakyat tidak terpulang secara baik, justru rakyat (yang malah) memikirkan kepala daerah,” tegasnya.
Mahyeldi berharap kepala daerah, termasuk para Penjabat (Pj) kedepan bekerja secara baik untuk kepentingan masyarakat.
“Makanya kepada (kepala daerah), (termasuk) Pj-Pj saya sampaikan, jangan menjadi beban dari rakyat, anda sudah (di) fasilitasi semuanya, rumah, mobil, anggaran dan semuanya ada,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi mencontohkan jika kepala daerahnya bersinergi maka akan membuat kemajuan. Salah satunya adalah dana inpres dari pusat ke Sumbar pada tahun 2023 mencapai Rp 140an miliar. Kemudian di tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp 180an miliar. “Insha Allah tahun depan terus meningkat, bisa sampai Rp 500 miliar,” jelasnya.
Terakhir, Mahyeldi mengatakan, himbauan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, sejauh ini dari mayoritas daerah di Sumbar, tidak ada kemampuan fiskal daerah yang melebihi dari pendapatan daerahnya.
“Sehingga kemampuan fiskal daerah itu, makanya (mayoritas) daerah di Sumbar Itu tidak ada satu pun mereka memiliki kemampuan fiskal yang melebihi daripada pendapatannya,” pungkas Mahyeldi. (*/Fs)
