Gubernur Mahyeldi: Wakaf Harus Jadi Penggerak Ekonomi Umat

LanggamInfo— Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan wakaf bukan hanya ibadah personal, tetapi juga salah satu instrumen ekonomi umat yang mampu menggerakkan kemajuan peradaban.

Menurut Mahyeldi, sejarah telah menunjukkan dari gerakan wakaf telah lahir pesantren, madrasah, rumah sakit hingga universitas, yang semuanya menjadi penopang penting pembangunan umat. Hal itu ia sampaikan saat membuka Sidang Wakaf Tahun 2025 di Hotel Truntum, Padang, Jumat (14/11/2025).

Lampiran Gambar

Namun ia mencatat, hingga kini sebagian besar aset wakaf di Indonesia masih dikelola sebatas fungsi sosial. Banyak tanah wakaf hanya digunakan untuk tempat ibadah atau pemakaman, belum berkembang menjadi aset produktif yang mampu menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

“Penyebabnya tentu perlu kita kaji bersama. Bisa karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan, atau visi dalam mengembangkan aset wakaf. Bisa juga karena faktor lain yang harus kita temukan jawabannya,” ujar Mahyeldi.

Lampiran Gambar

Karena itu, ia berharap Konferensi Wakaf Internasional yang digelar di Padang, Sabtu besok (15/11), dapat melahirkan gagasan baru dan solusi konkret untuk memperkuat ekosistem wakaf produktif di tingkat daerah maupun nasional.

Gubernur juga mendorong percepatan pembentukan Badan Wakaf Sumbar yang nantinya akan disinergikan dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Nagari Syariah, serta lembaga ekonomi syariah lainnya. Sinergi ini, katanya, penting untuk memastikan pengelolaan wakaf dilakukan lebih profesional dan berdaya guna.

Lampiran Gambar

Kehadiran para ulama, akademisi, dan ribuan peserta dari berbagai negara pada Konferensi Wakaf Internasional di Padang, diyakini Mahyeldi sebagai sinyal bahwa kebangkitan ekonomi umat berbasis wakaf sedang menemukan momentumnya.

“Sumbar siap menjadi ruang lahirnya gagasan baru tentang penguatan wakaf produktif,” tegas Mahyeldi. (adv)

Baca Juga

Pemulihan Pascabencana, Pemprov Sumbar Optimalkan Tambahan TKD Rp534 Miliar
Pemulihan Pascabencana, Pemprov Sumbar Optimalkan Tambahan TKD Rp534 Miliar
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Mahyeldi: Masukan Jadi Evaluasi Tata Kelola
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Mahyeldi: Masukan Jadi Evaluasi Tata Kelola
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Gubernur Layangkan Teguran untuk 12 Kabupaten/Kota, Susun Perkada Tanpa Fasilitasi Pemprov
Ketua yang akan memegang tampuk dari perkumpulan suku Kampai/Kampai Minangkabau akhirnya telah ditetapkan dan ditunjuk
Pemprov Sumbar Dorong Peran Niniak Mamak Bentengi Generasi Muda dari Pengaruh Negatif
Dirjen Polpum Kemendagri: Sumbar Bisa Jadi Percontohan Pencegahan Konflik Berbasis Sekolah
Dirjen Polpum Kemendagri: Sumbar Bisa Jadi Percontohan Pencegahan Konflik Berbasis Sekolah