Gerkatin Minta Pemprov Sumbar Punya Penerjemah Bahasa Isyarat

Gerkatin Minta Pemprov Sumbar Punya Penerjemah Bahasa Isyarat

Gerkatin Sumbar melakukan pertemuan dengan Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia. (foto: LBH Padang)

Langgam.id Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sumatra Barat (Sumbar) meminta agar Gubernur Sumbar memiliki penerjemah bahasa isyarat. Hal ini diharapkan bisa memperlancar komunikasi pemerintah dengan penyandang tuna rungu.

Harapan ini disampaikan oleh sejumlah perwakilan Gerkatin Sumbar kepada Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (9/3/2021). Pertemuan antara Pemprov dengan sejumlah organisasi penyandang disabilitas tersebut difasilitasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Ketua Gerkatin Sumbar Ferinaldi sebagai penyandang tuna rungu berharap kepada Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy yang baru dilantik, agar programnya, visi dan misi dilakukan sejumlah perubahan terutama terkait pemenuhan hak-hak disabilitas.

“Programnya belum inklusi bagi disabilitas, harapan saya program unggulan ini diubah agar hak disabilitas bisa dipenuhi,” katanya.

Dia dan penyandang tuna rungu lainnya mengaku kesulitan mendapat informasi karena selama ini belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena tidak ada penerjemah bahasa isyarat bagi orang sepertinya dari pemerintah tentang pembangunan di Sumbar maupun informasi seputar penanganan covid-19.

“Belum ada penerjemah bahasa isyarat, saya harap gubernur baru agar bisa memenuhi hak disabilitas khususnya akses informasi untuk kami, penerjemah bahasa isyarat,” harapnya.

Sementara itu, Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia mengatakan gubernur saat ini ada agenda yang tidak bisa diwakilkan, sehingga dirinya ditugaskan untuk bertemu dengan teman-teman penyandang disabilitas. Pemprov Sumbar saat ini sedang memproses peraturan daerah (perda) untuk perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.

Terkait, adanya permintaan agar Pemprov  memiliki penerjemah bahasa isyarat, dirinya akan menyampaikan aspirasi itu kepada gubernur. Pemprov akan menindaklanjuti permintaan itu, sehingga kelompok tuna rungu bisa mendapatkan akses informasi.

“Itu bagian dari harapan mereka, agar setiap kegiatan pemerintah daerah yang melibatkan orang banyak atau publik supaya didampingi dengan penerjemah bahasa isyarat,” ujarnya. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Gun Sugianto Nakhodai Dekopin Sumbar, Tegaskan Koperasi Harus Jadi Gerakan Ekonomi Rakyat
Gun Sugianto Nakhodai Dekopin Sumbar, Tegaskan Koperasi Harus Jadi Gerakan Ekonomi Rakyat
LBH Padang menyatakan Kabupaten Padang Pariaman darurat kekerasan seksual. Foto/Wikipedia
Belasan Anak Kembali Jadi Korban, LBH Sebut Padang Pariaman Darurat Kekerasan Seksual 
Ilustrasi kekerasan seksual
16 Anak Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual Oknum Guru di Padang Pariaman
KAHMI Sumbar Dorong Program Makan Bergizi Gratis Dikelola Koperasi Sekolah dan Desa
KAHMI Sumbar Dorong Program Makan Bergizi Gratis Dikelola Koperasi Sekolah dan Desa
Sumbar Expo 2025: Gubernur Dorong Kolaborasi Ekonomi dan Peningkatan Ekspor
Sumbar Expo 2025: Gubernur Dorong Kolaborasi Ekonomi dan Peningkatan Ekspor
Pemprov Sumbar Komit Alokasikan 10 Persen Anggaran untuk Pertanian
Pemprov Sumbar Komit Alokasikan 10 Persen Anggaran untuk Pertanian