Gerkatin Minta Pemprov Sumbar Punya Penerjemah Bahasa Isyarat

Gerkatin Minta Pemprov Sumbar Punya Penerjemah Bahasa Isyarat

Gerkatin Sumbar melakukan pertemuan dengan Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia. (foto: LBH Padang)

Langgam.id – Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sumatra Barat (Sumbar) meminta agar Gubernur Sumbar memiliki penerjemah bahasa isyarat. Hal ini diharapkan bisa memperlancar komunikasi pemerintah dengan penyandang tuna rungu.

Harapan ini disampaikan oleh sejumlah perwakilan Gerkatin Sumbar kepada Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (9/3/2021). Pertemuan antara Pemprov dengan sejumlah organisasi penyandang disabilitas tersebut difasilitasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Ketua Gerkatin Sumbar Ferinaldi sebagai penyandang tuna rungu berharap kepada Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy yang baru dilantik, agar programnya, visi dan misi dilakukan sejumlah perubahan terutama terkait pemenuhan hak-hak disabilitas.

“Programnya belum inklusi bagi disabilitas, harapan saya program unggulan ini diubah agar hak disabilitas bisa dipenuhi,” katanya.

Dia dan penyandang tuna rungu lainnya mengaku kesulitan mendapat informasi karena selama ini belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena tidak ada penerjemah bahasa isyarat bagi orang sepertinya dari pemerintah tentang pembangunan di Sumbar maupun informasi seputar penanganan covid-19.

“Belum ada penerjemah bahasa isyarat, saya harap gubernur baru agar bisa memenuhi hak disabilitas khususnya akses informasi untuk kami, penerjemah bahasa isyarat,” harapnya.

Sementara itu, Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia mengatakan gubernur saat ini ada agenda yang tidak bisa diwakilkan, sehingga dirinya ditugaskan untuk bertemu dengan teman-teman penyandang disabilitas. Pemprov Sumbar saat ini sedang memproses peraturan daerah (perda) untuk perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.

Terkait, adanya permintaan agar PemprovĀ  memiliki penerjemah bahasa isyarat, dirinya akan menyampaikan aspirasi itu kepada gubernur. Pemprov akan menindaklanjuti permintaan itu, sehingga kelompok tuna rungu bisa mendapatkan akses informasi.

“Itu bagian dari harapan mereka, agar setiap kegiatan pemerintah daerah yang melibatkan orang banyak atau publik supaya didampingi dengan penerjemah bahasa isyarat,” ujarnya. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Disdikbud menginteruksikan siswa memakai masker untuk mengantisipasi dampak asap karhutla.
Kualitas Udara Memburuk, Kota Padang Kembali Terapkan PJJ
Potret dari udara banjir menerjang perumahan Lumin Park, Kota Padang, Sabtu (10/10/2026). IST
Banjir Berulang Kota Padang, Tata Ruang Lumin Park Dinilai Bermasalah
Ada 740 Ribu UMKM di Sumbar, Mahyeldi Dorong Pelaku Usaha Kuasai Pemasaran Digital
Ada 740 Ribu UMKM di Sumbar, Mahyeldi Dorong Pelaku Usaha Kuasai Pemasaran Digital
Warga Kampung Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang melihat kondisi rumah pascabanjir. Foto: Fajar/Langgam
Pemko Padang akan Relokasi Rumah di Kawasan Rawan, Warga Korban Banjir Enggan Pindah
Alat berat membersihkan material longsor di Nagari Sungai Gambir Sako Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tetapkan Status Tanggap Darurat Usai Dilanda Banjir dan Longsor
12 Titik Longsor, Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Terisolasi Dua Hari
12 Titik Longsor, Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Terisolasi Dua Hari