DPRD Pessel: Penambahan Alat Operasional Kebencanaan Jadi Prioritas 2022

Alat kebencanaan dprd pessel

Hearing Komisi III DPRD Pesisir Selatan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. [Debi/Langgam.id]

Langgam.id - Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menyebut penambahan alat operasional kebencanaan menjadi salah satu program prioritas tahun 2022.

"Penambahan alat operasional kebencanaan harus menjadi prioritas dalam program tahun anggaran 2022 mendatang," kata anggota Komisi III DPRD Pessel, Novermal Yuska saat mengikuti hearing bersama OPD, Minggu (19/9/2021).

Dikatakannya, perlengkapan kebencanaan termasuk dalam hal yang mendesak dan harus segera dianggarkan. Perlengkapan inilah yang dimanfaatkan untuk membantu masyarakat saat terjadi dan pasca bencana.

"Seperti perahu karet. Perahu karet dan mesin yang ada sekarang sudah tidak bisa digunakan, dan mobil operasionalnya tidak ada. Ini harus masuk program prioritas, dan bisa diakomodir tahun 2022 nanti," jelas Novermal.

Selain alat operasional BPBD, lanjutnya, operasional pemadam kebakaran juga dalam kondisi sama. Komisi III DPRD Pesisir Selatan juga meminta pemerintah setempat memprogramkan pengadaan mobil Damkar dan sarana lainnya.

Baca juga: Pemkab Pesisir Selatan Dukung Perjuangan DPRD Sumbar Mekarkan DOB Renah Indojati

“Di Kecamatan Linggo Sari Baganti, termasuk juga Pancung Soal dan Air Pura, saat ini ditangani oleh Posko Damkar Balai Selasa dan Tapan yang jaraknya sangat jauh. Mobil Damkar sering tiba setelah rumah hangus terbakar,” lanjutnya.

Dia berharap, kondisi itu bisa jadi perhatian bagi Pemkab, dan Komisi III DPRD mendorong dari sisi anggaran ini untuk bisa diakomodir. Sebab, jika terabaikan, persoalan masyarakat jadi terlantar.

"Jadi kita harap tahun 2022, ini bisa jadi prioritas dan segera dirasakan masyarakat dampaknya," pungkasnya.

Diketahui, rapat dipimpin Ketua Komisi lll Herpi Damson, hadir pejabat BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappedalitbang, Dinas Kominfo dan Asisten II Setda. (Debi Virnando)

Baca Juga

Ombudsman Sumbar dalami laporan dugaan maladministrasi terkait pemindahan tenaga honorer Dinas Koperindag Kabupaten Solok.
Kisruh Pemindahan Honorer Pemkab Solok hingga Tak Diusulkan PPPK, Ombudsman Sumbar Ungkap Kejanggalan
Desa Wisata Nagari Adat Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Foto/Kemenpar.go.id
Data BPS: Kunjungan Wisatawan Asal Singapura ke Sumbar Meningkat Tajam
Nobar dan diskusi AJI Padang bersama Interes dengan tema Tetap Kritis dalam Ancaman Serangan Digital” di Kantor AJI Padang, Selasa (19/8). Foto : AJI Padang
Nobar AJI-Interes: Serangan Digital Masih Mengancam Aktivis di Sumbar
Wali Kota Padang, Fadly Amran mengukuhkan Forum Kelompok Siaga Bencana (FKSB) Kota Padang Periode 2025-2030. Pengukuhan itu dilaksanakan
Kukuhkan FSKB Padang, Wako Harap Edukasi Kebencanaan Dilakukan Secara Masif
Ilustrasi Karhutla
BPBD Padamkan Karhutla 4 Hektar di Tanah Datar, Dekat Pemukiman
Pengadilan Negeri Padang memvonis mantan Kepala Wilayah BPN Sumbar Saiful tujuh tahun penjara dalam kasus korupsi lahan tol Sumbar. IST
Korupsi Lahan Tol Padang-Sicincin, Mantan Kepala BPN Sumbar Divonis 7 Tahun Penjara